MAKLUMAT — Sejumlah kritik dari pengamat terhadap pembentukan Board of Peace dan keikutsertaan Indonesia, dinilai terlalu reaktif dan mencerminkan pembacaan geopolitik yang keliru. Pandangan itu disampaikan influencer dan ilmuwan Nottingham University, Bagus Muljadi melalui akun X miliknya.
“Saya sedikit kecewa dengan cara (banyak) kritikus Indonesia merespons Trump’s Board of Diplomacy (BoD) seolah-olah hal itu mengejutkan. Seorang diplomat yang berpengalaman atau pakar hubungan internasional seharusnya sudah memprediksi hal ini,” katanya melalui akun X @bagus_muljadi pada Sabtu (31/1/2026).
Bagus menilai, diplomat berpengalaman maupun akademisi hubungan internasional seharusnya dapat memprediksi langkah tersebut. Ia mengingatkan bahwa dalam tradisi geopolitik, negara besar selalu membentuk institusi internasional sesuai kepentingannya. Maka ketika forum yang ada, seperti NATO atau PBB tidak lagi efektif melayani kepentingan itu, negara besar akan menciptakan mekanisme baru.
Kritik Prosedur dan Moralitas
Menurutnya, kesalahan utama dalam kritik-kritik yang sudah disampaikan selama ini terletak pada fokus berlebihan pada prosedur dan moralitas. Pendekatan tersebut mengabaikan fakta bahwa geopolitik tetap ditentukan oleh relasi kekuasaan dan daya tekan, bukan sekadar aturan formal.
“Kritikus yang bersikeras pada, atau menyederhanakan geopolitik menjadi forum berbasis aturan, melewatkan kenyataan bahwa geopolitik tetaplah lanskap kekuatan, di mana gradien lebih penting daripada deklarasi. Itulah mengapa diplomasi reaktif, yaitu protes setelah keputusan diambil, jarang mengubah hasil jika tidak didukung oleh kemampuan,” ujarnya.
Bagus juga mengkritik praktik diplomasi reaktif yang kerap muncul setelah keputusan strategis dibuat. Ia menilai, protes atau kecaman yang tidak ditopang kemampuan nyata jarang menghasilkan perubahan. Tanpa kapabilitas, diplomasi semacam itu hanya menjadi ekspresi sikap moral yang tidak berpengaruh pada hasil akhir.
Ia kemudian mencontohkan NATO untuk menjelaskan argumennya. Bagus mengingatkan bahwa pejabat senior NATO sendiri telah mengakui ketergantungan Eropa pada dukungan militer Amerika Serikat. Menurutnya, pengakuan tersebut menunjukkan bahwa nilai, norma, dan institusi tidak otomatis menghapus ketimpangan struktural dalam sistem internasional.
“Ini bukan kegagalan nilai-nilai atau institusi Eropa. Ini adalah pengakuan akan ketergantungan struktural. Norma, perjanjian, dan prinsip bersama tidak menghilangkan ketidakseimbangan tersebut. Kekuatan tidak lenyap hanya karena ada aturan untuk mengelolanya,” jelasnya.
Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia, Bagus mengajak pembaca menafsirkan ulang prinsip bebas aktif. Ia menilai, bebas tidak berarti tanpa arah atau berpindah-pindah kepentingan, sementara aktif bukan sekadar memberi respons moral setelah agenda global ditentukan pihak lain.
Bagus menegaskan bahwa bagi negara dengan pengaruh terbatas seperti Indonesia, sikap proaktif bukan pilihan, melainkan keharusan. Dengan keterbatasan kekuatan struktural, Indonesia perlu mengompensasinya melalui kepemimpinan awal, perencanaan yang jelas, dan kemampuan membentuk agenda sebelum arena diplomasi mengeras.
“Bagi negara-negara yang kurang berpengaruh seperti Indonesia, ini bukan pilihan. Ini adalah cara untuk mengkompensasi kekuasaan struktural yang terbatas, dengan menetapkan lapangan permainan sejak awal dan memastikan negara lain ingin bermain sesuai aturan Anda. Anda harus mengartikulasikan dengan jelas dan sejak awal,” jelasnya.
