MAKLUMAT— Dinamika politik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghangat menjelang Muktamar ke-35. Sejumlah sinyal konsolidasi diam-diam mulai terbaca, terutama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dinilai tengah menata ulang relasinya dengan organisasi induknya itu.
“Secara politik, PKB tidak mungkin bersikap pasif. Ada pembacaan bahwa kepemimpinan PBNU saat ini cenderung menjaga jarak dari basis politik historisnya. Dari situ, wajar jika muncul upaya menyiapkan figur alternatif menjelang Muktamar,” kata Asep, Kamis (5/2/2026).
Menurut Asep, konsolidasi tersebut tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui jejaring kiai dan figur yang dinilai memiliki kedekatan kultural maupun emosional dengan PKB serta akar rumput Nahdliyin.
Yang menarik, Asep menyebut setidaknya ada empat sosok yang mulai diperbincangkan sebagai representasi kepentingan harmonisasi PKB–NU. Nama pertama adalah KH Abdul Salam Shohib atau Gus Salam, pengasuh Pesantren Denanyar, Jombang. Sebagai cucu pendiri NU dan paman Cak Imin, Gus Salam dinilai memiliki legitimasi kultural kuat. Ia juga dikenal vokal mengkritik arah kepemimpinan PBNU saat ini.
“Gus Salam merepresentasikan suara kiai sepuh yang menginginkan PBNU kembali akomodatif terhadap aspirasi politik warga NU,” ujar Asep.
Figur kedua, lanjut dia, adalah KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, pengasuh Pesantren API Tegalrejo, Magelang. Gus Yusuf dikenal sebagai tokoh moderat dengan jaringan luas dan kemampuan menjadi perekat di tengah fragmentasi internal.
Nama ketiga adalah KH Imam Jazuli, pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon. Ia dikenal sebagai tokoh yang secara terbuka membela PKB ketika partai tersebut merasa dimarjinalkan oleh PBNU. Gagasan “Nahdliyin 24 Karat” yang menegaskan PKB sebagai rumah politik warga NU juga lekat dengan dirinya.
“Bagi Kiai Imam Jazuli, PBNU harus tetap menjadi kekuatan civil society, sementara PKB menjalankan fungsi politik. Keduanya tidak boleh saling mengooptasi,” jelas Asep.
Sosok keempat, ungkap Asep, adalah Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa. Posisi KH Zulfa dinilai unik karena diterima di struktur jam’iyyah, namun tetap memiliki simpati kuat terhadap PKB. Kedekatannya dengan jaringan politik serta statusnya sebagai keponakan KH Ma’ruf Amin membuatnya kerap disebut sebagai figur kompromi.
“Gus Zulfa sering disebut kuda hitam. Ia berada di dalam PBNU, tapi tidak berjarak dengan PKB,” terang dia.
Asep menilai manuver ini dapat dibaca melalui pendekatan teori pertukaran sosial. PKB merasa kontribusinya terhadap NU tidak mendapatkan timbal balik yang proporsional, sehingga berupaya mengubah konfigurasi kepemimpinan PBNU.
Ia mengingatkan PKB lahir dari rahim PBNU pada 1998 melalui mandat resmi organisasi. Secara historis, PKB adalah anak kandung NU. Relasi keduanya seharusnya simbiotik, bukan saling menegasikan atau menolak/menyangkal.
Menurut Asep, Muktamar ke-35 NU akan menjadi titik krusial, yakni apakah PBNU kembali merangkul seluruh spektrum Nahdliyin, termasuk PKB, atau justru memperlebar jarak yang sudah terasa dalam beberapa tahun terakhir.
