MAKLUMAT — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) berharap rencana pengembangan kawasan transmigrasi di Kecamatan Pinolosian Timur dan Pinolosian Tengah bisa dipercepat. Usulan yang diajukan sejak 2012 itu kini mendapat lampu hijau kelayakan dari Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dengan nilai evaluasi 95,20. Pemerintah pusat menyatakan kawasan yang dinamai “Timur Tengah Ideal” tersebut layak menjadi kawasan transmigrasi baru.
Bupati Bolsel Iskandar Kamaru menyampaikan hal itu saat beraudensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Gedung C Kantor Kementrans, Kalibata, Jakarta, Selasa (4/3/2026). Iskandar hadir bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Ketua DPRD Arifin Olii, serta jajaran organisasi perangkat daerah terkait.
“Kami ingin lahan-lahan yang belum produktif bisa dikembangkan melalui program transmigrasi, baik transmigrasi lokal maupun transmigrasi umum. Rencana Kawasan Transmigrasi ini sudah kami ajukan sejak 2012,” ujar Iskandar.
Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang diajukan mencakup 20 desa dengan luas wilayah 32.472,13 hektare. Menurut Iskandar, kawasan tersebut menyimpan potensi pertanian dan perikanan yang dapat menjadi penggerak ekonomi daerah. Komoditas pertanian meliputi kelapa, cengkih, kakao, pala, jagung, padi, dan kopi. Pada sektor perikanan terdapat tuna, cakalang, tongkol, dan kakap merah.
Ia juga menyebut potensi wisata bahari, hutan mangrove, serta teluk di wilayah pesisir Bolsel yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata regional dan nasional. “Jika RKT ini disetujui, kami menamainya kawasan transmigrasi Timur Tengah Ideal, diambil dari Pinolosian Timur dan Pinolosian Tengah. Kami ingin kawasan ini tumbuh mandiri dan terintegrasi,” kata Iskandar.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan usulan dari Bolsel telah melalui analisis kelayakan. “Nilainya 95,20. Dengan nilai tersebut, Timur Tengah Ideal layak menjadi kawasan transmigrasi,” ujarnya.
Viva menjelaskan, minat pemerintah daerah terhadap program transmigrasi meningkat dalam beberapa tahun terakhir. “Ada 56 kabupaten yang mengajukan RKT. Sepanjang 2025 tercatat 61 RKT diusulkan,” katanya. Dari Provinsi Sulawesi Utara, pengusul berasal dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, dan Bolsel.
Proses administrasi dan persyaratan teknis, lanjut Viva Yoga, akan dilanjutkan sesuai ketentuan. Kawasan transmigrasi yang ditetapkan ke depan harus memiliki nilai tambah ekonomi dan sosial, serta menciptakan efek pengganda bagi wilayah sekitarnya. “Pertumbuhan ekonominya harus lebih cepat dibanding kawasan lain,” ujar Viva.
Menurutnya, Kementrans bersama pemerintah kabupaten akan melakukan pembinaan setelah penetapan resmi oleh Menteri Transmigrasi. “Kami akan mengawal pengembangannya agar benar-benar memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Program transmigrasi di Sulawesi Utara telah berlangsung sejak 1953. Di wilayah Bolsel, saat masih menjadi bagian dari Kabupaten Bolaang Mongondow, transmigrasi mulai dilaksanakan pada 1983. Viva menyebut sejumlah kawasan transmigrasi yang dibangun pada masa Presiden Sukarno dan Presiden Suharto berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.
Data Kementrans menunjukkan minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi tetap tinggi. Pada 2024 tercatat 4.217 kepala keluarga (KK) dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Lampung mendaftar untuk mengikuti program tersebut.
