MAKLUMAT – Muhammadiyah kembali melakukan ijtihad progresif dalam tata kelola ibadah haji. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, organisasi ini resmi memfatwakan bahwa pembayaran Dam (denda) haji bagi jamaah Indonesia boleh dialihkan ke tanah air. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan demi mencapai *Maqashid Syariah* yang lebih luas: mengatasi kemiskinan dan ketimpangan gizi di pelosok negeri.
Dalam diskusi Ziska Talk Spesial Qurban bertajuk “Kupas Tuntas Fikih DAM Haji” di Studio TVMU Jakarta, Selasa (12/5/2026), Anggota Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asep Shalahudin, mengungkapkan bahwa fatwa ini lahir setelah kajian lintas disiplin selama empat tahun sejak 2022.
Asep menjelaskan, secara hukum asal, penyembelihan Dam memang dilakukan di Tanah Haram. Namun, kondisi faktual di lapangan menuntut adanya pergeseran hukum demi kemaslahatan.
“Ada tiga pertimbangan utama: potensi kerusakan lingkungan di Arab Saudi akibat limbah penyembelihan massal, manfaat daging Dam yang sering kali tidak optimal di sana, serta masih banyaknya fakir miskin di Indonesia yang sangat membutuhkan protein hewani,” urai Asep.
Dengan dialihkan ke Indonesia, daging Dam tidak hanya menjadi penggugur kewajiban ritual, tetapi bertransformasi menjadi bantuan nyata bagi masyarakat yang kekurangan gizi.
Ironi Sentra Ternak yang Minim Konsumsi
Ketimpangan distribusi daging di Indonesia menjadi sorotan tajam Pemimpin Redaksi Tirto, Rachmadin Ismail. Ia menyoroti fenomena di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikenal sebagai lumbung sapi nasional, namun masyarakatnya justru memiliki tingkat konsumsi daging yang sangat rendah.
“Ini ironi. Mereka menghasilkan sapi, tapi dagingnya dikirim keluar karena keterbatasan alat penyimpanan (*storage*). Akibatnya, warga lokal jarang mengonsumsi daging merah,” ungkap Rachmadin.
Ia menilai, program Lazismu yang mendistribusikan daging kurban dalam bentuk olahan atau dikirim ke wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) adalah langkah konkret untuk memperbaiki perkembangan kognitif anak-anak Indonesia melalui asupan zat besi dan vitamin B12.
Memecah Penumpukan di Perkotaan
Direktur Penghimpunan Lazismu Pusat, Mochammad Sholeh Farabi, mengakui adanya masalah “obesitas” distribusi kurban di perkotaan. “Daging kurban sering kali menumpuk di masjid-masjid perumahan elit. Penerimanya pun terkadang adalah orang yang mampu. Sementara di pelosok NTT atau daerah bencana, banyak warga yang bahkan belum pernah merasakan kurban,” kata Farabi.
Melalui program Qurbanmu, Lazismu berkomitmen mengelola kurban secara profesional, transparan, dan ramah lingkungan. Hal ini didukung oleh Dosen FEB Uhamka, Faozan Amar, yang menekankan pentingnya pelayanan prima dan akuntabilitas dalam menghimpun dana dari para pekurban.
“Amil harus tahu siapa sasarannya dan ke mana manfaatnya. Kurban untuk semua itu harus nyata, bukan halusinasi. Harus ada target spesifik agar kemiskinan benar-benar terintervasi,” pungkas Faozan.***
