MAKLUMAT – Belum terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dinilai menjadi tanda pemerintah belum benar-benar siap memindahkan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli menilai lambannya penerbitan Keppres menunjukkan proses perpindahan ibu kota masih penuh persoalan.
“Kalau memang sudah siap pindah, tentu Keppres itu sudah ditandatangani,” kata Taufik dikutip, Kamis (14/5/2026).
Politikus PKS yang akrab disapa MTZ itu menyebut kondisi lapangan di kawasan IKN masih jauh dari ideal untuk menopang aktivitas pemerintahan secara penuh. Ia mengaku telah melihat langsung sejumlah persoalan mendasar saat berkunjung ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
”Pembangunan gedung pemerintahan memang mulai terlihat. Namun fasilitas pendukung utama justru belum memadai. Masalah air, transportasi, sampai kesiapan masyarakat yang pindah ke sana masih jadi pekerjaan besar,” cetusnya.
MTZ juga menyoroti sektor pendidikan di kawasan IKN yang dinilai belum siap menerima perpindahan aparatur negara beserta keluarganya. Ketersediaan guru dan fasilitas pendidikan disebut masih terbatas.
Tak hanya soal infrastruktur, ia menilai faktor politik ikut memperlambat realisasi perpindahan ibu kota. Salah satu indikatornya adalah belum adanya antusiasme dari kalangan anggota DPR untuk berkantor di IKN.
“Anggota DPR juga belum mau pindah ke sana,” cetus MTZ.
Karena itu, ia menilai status IKN saat ini masih berada pada tahap konsolidasi, bukan pusat pemerintahan yang benar-benar operasional.
“Anggap saja IKN masih tahap konsolidasi, tapi ini belum final,” pungkasnya.
Pernyataan MTZ memperlihatkan bahwa proyek IKN kini menghadapi tantangan bukan hanya teknis, tetapi juga politik dan psikologis. Pemerintah memang terus membangun simbol fisik ibu kota baru, namun legitimasi operasionalnya belum kuat tanpa Keppres resmi dan kesiapan ekosistem pendukung.
Selama aparatur negara, parlemen, hingga layanan publik belum benar-benar siap pindah, Jakarta masih akan tetap menjadi pusat gravitasi pemerintahan nasional.
