MAKLUMAT — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sidoarjo menyoroti sejumlah permasalahan di tanah air, mulai dari ketidakstabilan ekonomi, pengesahan kilat RUU Polri yang dinilai mencederai semangat reformasi sipil, hingga lonjakan harga BBM non-subsidi.
Berbagai persoalan tersebut dibahas dalam kajian literatur yang dilakukan PC IMM Sidoarjo pada Kamis (11/6/2026). Mereka juga menegaskan bakal mengonsolidasikan kader-kadernya untuk turun ke jalan dan menyuarakan berbagai aspirasi terkait permasalahan-permasalahan tersebut.
Ketua Bidang Organisasi PC IMM Sidoarjo, M Masy’al Diya’ulhaq, menyoroti langkah pemerintah menaikkan harga Pertamax RON 92 secara drastis menjadi Rp16.250/liter dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000/liter, yang dinilai memicu efek domino bagi daerah penopang seperti Sidoarjo.
Menurutnya, kenaikan BBM tersebut langsung mengerek inflasi logistik pangan di Pasar Larangan dan Pasar Krian, serta memicu migrasi konsumsi massal yang menyebabkan antrean panjang dan kelangkaan Pertalite di berbagai SPBU.
Ia menilai, kenaikan tiba-tiba harga BBM non-subsidi tersebut menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Kenaikan harga Pertamax secara mendadak ini adalah bukti nyata hilangnya kepekaan sosial pemerintah. Alih-alih merumuskan jaring pengaman fiskal yang kreatif, pemerintah justru melempar seluruh beban kegagalan pasar global langsung ke pundak rakyat kelas menengah ke bawah,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima Maklumat.id pada Jumat (12/6/2026).
“Di Sidoarjo, dampak migrasi konsumen ke Pertalite sudah memicu kepanikan dan kelangkaan di akar rumput. Struktur internal organisasi IMM Sidoarjo dari tingkat cabang hingga komisariat di seluruh universitas kini dikonsolidasikan secara total untuk mengawal dan mengadvokasi jeritan ekonomi masyarakat ini,” sambung Masy’al.
Ketidakstabilan Ekonomi: Ancaman Gelombang PHK
Sementara itu, Ketua Umum PC IMM Sidoarjo, Satria Buana Putra, menyoroti stabilitas moneter nasional yang menurutnya semakin rapuh ditandai dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut Satria, hal tersebut akan berimbas langsung pada ancaman gelombang PHK massal buruh industri di Sidoarjo, akibat membengkaknya biaya impor bahan baku industri manufaktur.
Selain itu, ia juga mengkritisi pengesahan RUU Polri oleh DPR RI pada Selasa (9/6/2026) lalu, yang dinilainya memuat pasal-pasal kontroversial terkait dwifungsi jabatan sipil bagi aparat aktif.
“Negara saat ini sedang mengalami disorientasi prioritas yang sangat akut. Ketika Rupiah terus terdepresiasi dan membuat biaya bahan baku industri di sektor manufaktur Sidoarjo membengkak hingga mengancam nasib ratusan ribu buruh lokal dari jerat PHK,” sorotnya.
“Elite politik di parlemen justru sibuk memikirkan perpanjangan masa jabatan dan konsolidasi kekuasaan lewat pengesahan Revisi UU Polri. Ini adalah pengkhianatan nyata terhadap supremasi sipil dan amanat reformasi 1998,” tandas Satria.
Ia pun mendesak supaya pemerintah fokus untuk memperbaiki stabilitas ekonomi dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul berpihak kepada rakyat.
“IMM Sidoarjo menuntut dengan tegas agar elite penguasa kembali fokus mengurus stabilitas ekonomi rakyat, bukan sibuk mengamankan instrumen kekuasaan!” tegasnya.
Gerakan Kaum Muda, Siap Turun ke Jalan
Lebih lanjut, Ketua Bidang KPK PC IMM Sidoarjo M Dipo Marihdina P menekankan bahwa rentetan krisis tersebut menuntut adanya intervensi moral yang kuat dari gerakan pemuda. Hal itu, kata dia, untuk memecah kebuntuan politik di dalam ruang-ruang birokrasi yang mulai abai terhadap suara-suara publik.
Ia juga menegaskan pentingnya kesehatan mental gerakan dan ketajaman psikologi massa agar tidak jatuh dalam arus ketidakpedulian.
“Kondisi negara yang sedang karut-marut hari ini adalah ujian bagi integritas mahasiswa. Kaum intelektual tidak boleh dan tidak punya hak untuk bersikap apatis atau sekadar menjadi penonton pasif di tengah kesengsaraan rakyat mustadh’afin. Menolak peduli di saat negara sedang salah arah adalah bentuk kejahatan akademik,” tegasnya.
“Kajian literatur yang kami lakukan hari ini bukan sekadar pemenuhan formalitas ruang diskusi, melainkan bahan bakar intelektual yang wajib kami konversi menjadi gelombang tekanan massa di atas aspal jalanan. IMM Sidoarjo akan tetap konsisten mengalirkan kesadaran kritis ini demi menjaga hak-hak rakyat yang terampas,” imbuh Dipo.
Tak cuma itu, ia juga menegaskan bahwa PC IMM Sidoarjo akan mengonsolidasikan seluruh kader untuk turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, untuk menuntut pemulihan daya beli lokal, perlindungan buruh dari PHK, serta penyampaian penolakan terhadap pasal-pasal bermasalah di dalam UU Polri yang baru saja disahkan.
