MAKLUMAT — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling banyak mendapat sorotan negatif dalam survei nasional Puspoll Indonesia. Dukungan publik terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu turun tajam dalam sembilan bulan terakhir, sementara mayoritas responden juga meragukan pelaksanaannya bebas dari praktik korupsi.
Survei Puspoll Indonesia mencatat tingkat dukungan terhadap MBG merosot dari 85,5 persen pada Agustus 2025 menjadi 55,5 persen pada Mei 2026. Sebanyak 64,4 persen responden menyatakan kurang percaya atau tidak percaya bahwa pelaksanaan program tersebut sepenuhnya bebas dari praktik korupsi. Dari 14 program pemerintah yang diuji berdasarkan tingkat urgensinya, MBG juga berada di posisi terbawah dengan tingkat kepentingan 60,7 persen.
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin mengatakan penurunan dukungan tersebut tidak berarti masyarakat menolak tujuan program pemenuhan gizi bagi anak.
“Kritik terhadap MBG seharusnya dimaknai sebagai upaya menyelamatkan program, bukan menghentikannya. Pemerintah perlu melakukan audit terbuka terhadap rantai pengadaan, pengelolaan SPPG, standar kualitas makanan, biaya per penerima, kepemilikan pengelola, ketepatan sasaran, dan mekanisme pengaduan,” kata Chamad di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Chamad, persepsi negatif masyarakat lebih banyak dipengaruhi persoalan tata kelola, transparansi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, serta distribusi manfaat ekonomi program. Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah dapur umum atau penerima manfaat, melainkan dari dampaknya terhadap perbaikan gizi anak, kesehatan, kemampuan belajar, pengurangan beban ekonomi keluarga, serta manfaat ekonomi bagi petani, UMKM, dan tenaga kerja lokal.
Survei yang dilakukan pada 18–26 Mei 2026 itu juga menunjukkan tekanan ekonomi rumah tangga ikut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebanyak 41,9 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama, sementara 74,1 persen mengaku mencari pekerjaan saat ini sulit atau sangat sulit. Sebanyak 42,1 persen responden juga menilai harga kebutuhan pokok semakin tidak terjangkau dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat dari 28,7 persen pada Agustus 2025.
Dalam evaluasi terhadap kinerja pemerintah, tingkat ketidakpuasan tertinggi tercatat pada upaya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sebesar 59 persen, penyediaan lapangan pekerjaan 57,4 persen, pengurangan kemiskinan 56,9 persen, dan pengelolaan ekonomi nasional 51 persen.
“Masyarakat tidak menilai ekonomi hanya dari angka pertumbuhan, investasi, atau inflasi nasional. Mereka menilai ekonomi dari harga beras, minyak goreng, telur, ongkos transportasi, kesempatan kerja, dan pendapatan keluarga. Ketika persoalan itu belum membaik, capaian makro pemerintah tidak selalu terkonversi menjadi kepuasan publik,” ujar Chamad.
Meski demikian, secara umum tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto masih berada pada level mayoritas, yakni 64,8 persen. Namun, keyakinan masyarakat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik turun dari 80,4 persen pada Agustus 2025 menjadi 53,2 persen pada Mei 2026. Puspoll juga mencatat proporsi masyarakat yang tidak yakin terhadap masa depan pemerintahan meningkat dari 15,8 persen menjadi 43,1 persen.
Chamad menilai pemerintah masih memiliki peluang membalikkan tren tersebut melalui kebijakan yang lebih dirasakan masyarakat.
“Data ini bukan vonis terhadap pemerintah. Setiap angka merupakan peringatan dini sekaligus peluang perbaikan. Pemerintah masih memiliki modal kepercayaan, waktu, dan kapasitas birokrasi untuk membalikkan tren sebelum 2029. Respons harus dimulai sekarang melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Puspoll merekomendasikan pemerintah melakukan audit terbuka terhadap tata kelola MBG, memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok, mempercepat penciptaan lapangan kerja, mengubah evaluasi program berdasarkan dampak yang dirasakan masyarakat, serta memperkuat pemantauan efektivitas program prioritas pemerintah.
Menanggapi berkembangnya kritik terhadap pemerintah, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan pemerintah tidak mempermasalahkan penyampaian aspirasi mahasiswa. Menurutnya, gerakan mahasiswa justru memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah dalam mengawal perbaikan tata kelola.
“Musuh pemerintah dan mahasiswa sama, yakni mereka yang melakukan korupsi, kecurangan ekspor, dan berbagai praktik yang merugikan negara. Karena itu, kami berterima kasih kepada gerakan mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi demi perbaikan bangsa dan negara,” katanya.
Survei Puspoll Indonesia melibatkan 2.400 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling pada 18–26 Mei 2026. Survei memiliki margin of error ±2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan pengumpulan data melalui wawancara tatap muka dan quality control terhadap 20 persen sampel secara acak.
