MAKLUMAT – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mengedukasi mahasiswa STIT Muhammadiyah Kediri mengenai pentingnya memahami demokrasi dan etika berpendapat di era digital melalui seminar bertajuk “Tantangan Demokrasi Mahasiswa di Era Digital”, Senin (6/7/2026).
Seminar yang digelar secara daring tersebut menghadirkan Anggota KPU Jawa Timur, Choirul Umam, sebagai narasumber utama. Kegiatan diselenggarakan oleh Civitas Akademika STIT Muhammadiyah Kediri, Koordinator Kelas (Korlas) PAI 2B, serta UKM IMM Salman Al Farisi dan UKM Cendekia STIT Muhammadiyah Kediri.
Ketua pelaksana kegiatan, Sudaryanto, mengatakan tema demokrasi dan politik dipilih karena melihat kondisi mahasiswa saat ini yang semakin aktif menyampaikan pendapat, baik melalui aksi langsung maupun media sosial.
“Partisipasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi merupakan hal yang baik sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa. Namun, tidak sedikit kritik yang disampaikan tanpa didasari pemahaman yang utuh sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, perdebatan, bahkan polarisasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, pihak kampus menghadirkan narasumber dari KPU agar mahasiswa dapat belajar langsung mengenai demokrasi, etika berpendapat, moral dalam menyampaikan kritik, serta pentingnya menjaga sikap santun dan bertanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
“Seminar ini bukan untuk mengarahkan pilihan politik tertentu, melainkan sebagai sarana edukasi agar mahasiswa memiliki wawasan yang luas, mampu berpikir kritis, objektif, dan berintegritas dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan,” kata Sudaryanto.
Indonesia Masih Berstatus Flawed Democracy
Dalam paparannya, Choirul Umam menjelaskan bahwa berdasarkan Global Democracy Index (GDI), Indonesia memperoleh skor 6,4 dan masuk dalam kategori flawed democracy atau demokrasi yang belum sempurna.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki kebebasan sipil dan hak politik dasar yang dijamin serta pemilu yang berlangsung secara bebas dan reguler. Namun, masih terdapat tantangan berupa rendahnya partisipasi politik, gangguan terhadap kebebasan pers, praktik korupsi, dan lemahnya supremasi hukum.
“Demokrasi yang matang tidak hanya ditentukan oleh adanya pemilu, tetapi juga oleh budaya politik yang sehat, penegakan hukum, dan partisipasi publik yang kuat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa demokrasi tidak cukup dipahami sebatas prosedur penyelenggaraan pemilu, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Mahasiswa Dituntut Adaptif di Era Society 5.0
Menurut Choirul, mahasiswa menghadapi berbagai tantangan di era Society 5.0, mulai dari perkembangan teknologi yang sangat cepat, perubahan dunia kerja, hingga kemampuan beradaptasi dengan ketidakpastian.
Karena itu, mahasiswa perlu memiliki sejumlah kompetensi penting, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah yang kompleks, kecerdasan emosional, kemampuan berkomunikasi, hingga fleksibilitas kognitif.
Ia juga mendorong mahasiswa untuk terus belajar sepanjang hayat (lifelong learning), memperluas jejaring (networking), mencari mentor, serta mampu menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dengan interaksi antarmanusia.
“Mahasiswa harus menjadi generasi yang adaptif, kritis, dan mampu menjadi agen perubahan dalam memperkuat demokrasi di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat,” katanya.
Panitia berharap melalui seminar ini mahasiswa tidak hanya berani menyampaikan aspirasi, tetapi juga mampu melakukannya secara cerdas, beretika, berbasis fakta, serta tetap menjaga persatuan dan kedamaian bangsa.
“Sebab, mahasiswa adalah agen perubahan sekaligus garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi yang sehat,” ujar Sudaryanto.***
