MAKLUMAT — “Londo ireng.” “B*jingan.” “Ndasmu.” “Cangkem.” Dalam beberapa bulan terakhir, ruang publik Indonesia seolah tidak pernah sepi dari polemik yang dipicu oleh satu atau dua kata yang keluar dari lisan seorang pemimpin. Ada yang menganggapnya sekadar spontanitas, ada yang menyebutnya bagian dari budaya lokal, ada pula yang menilainya sebagai bentuk ketegasan. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari ruang pidato dan memasuki ruang digital, maknanya berkembang jauh melampaui maksud pembicaranya. Yang menjadi perbincangan publik akhirnya bukan lagi substansi kebijakan, melainkan pilihan katanya.
Fenomena ini tidak hanya terjadi pada pemimpin pemerintahan. Organisasi kemasyarakatan, partai politik, tokoh agama, akademisi, hingga pemimpin komunitas pun menghadapi tantangan yang sama. Di era media sosial, setiap kata dapat direkam, dipotong, dikutip, disebarkan, lalu ditafsirkan oleh jutaan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sebuah kalimat yang diucapkan dalam hitungan detik dapat terus hidup di ruang digital selama bertahun-tahun.
Karena itu, komunikasi pemimpin hari ini telah memasuki babak baru. Ia bukan lagi sekadar persoalan retorika, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan itu sendiri. Dalam buku Leadership Is Language, L. David Marquet (2020) mengajukan sebuah gagasan yang sederhana tetapi sangat mendalam: kepemimpinan dibentuk oleh bahasa yang digunakan seorang pemimpin. Bahasa bukan hanya alat menyampaikan pikiran, melainkan instrumen yang membentuk cara orang berpikir, bekerja, mengambil keputusan, bahkan membangun budaya organisasi.
Marquet mengkritik model kepemimpinan lama yang menggunakan bahasa sebagai alat mengendalikan. Dalam pola ini, kata-kata dipakai untuk menunjukkan otoritas, memenangkan perdebatan, atau menegaskan siapa yang paling berkuasa. Sebaliknya, kepemimpinan modern menuntut bahasa yang membangun kepercayaan, membuka ruang dialog, mengundang partisipasi, dan menumbuhkan tanggung jawab bersama.
Perspektif tersebut menjadi semakin relevan ketika komunikasi para pemimpin berlangsung di tengah ekosistem digital. Dulu, seorang pemimpin berbicara kepada orang-orang yang hadir di hadapannya. Hari ini, ia berbicara kepada kamera, algoritma media sosial, mesin pencari, kecerdasan buatan, pembuat konten, hingga jutaan pengguna internet yang akan mengutip ucapannya dalam konteks yang belum tentu sama dengan konteks ketika kalimat itu diucapkan.
Marshall McLuhan (1964) pernah mengemukakan gagasan terkenal, the medium is the message. Makna sebuah pesan tidak hanya dibentuk oleh isi pesannya, tetapi juga oleh media yang membawanya. Kalimat yang mungkin terdengar biasa dalam forum internal dapat berubah menjadi kontroversi ketika beredar dalam potongan video berdurasi tiga puluh detik di media sosial. Konteks hilang, sementara persepsi berkembang.
Karena itu, tantangan terbesar pemimpin saat ini bukan hanya menyampaikan pesan yang benar, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut tetap membawa makna yang benar ketika memasuki ruang publik digital.
Dalam kajian filsafat bahasa, John L. Austin (1962) menjelaskan bahwa ucapan bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah tindakan (speech act). Ketika seorang pemimpin berbicara, ia sesungguhnya sedang melakukan sesuatu: membangun kepercayaan atau justru mengikisnya, meredakan ketegangan atau memperkeruh keadaan, menyatukan atau memecah belah. Kata-kata seorang pemimpin tidak berhenti sebagai bunyi; ia berubah menjadi tindakan sosial yang memengaruhi perilaku banyak orang.
Inilah sebabnya mengapa pilihan diksi seorang pemimpin tidak pernah benar-benar netral. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin luas pula dampak setiap kata yang diucapkannya. Satu kalimat dapat menggerakkan birokrasi, memengaruhi pasar, membentuk opini publik, bahkan menentukan kualitas hubungan antarkelompok masyarakat.
Namun, refleksi ini tidak boleh berhenti pada kritik terhadap individu tertentu. Fenomena tersebut justru menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kepemimpinan, pada level apa pun, selalu dimulai dari komunikasi. Seorang kepala daerah, pimpinan organisasi, rektor, kepala sekolah, pimpinan perusahaan, hingga ketua komunitas menghadapi tantangan yang sama: memilih kata-kata yang tidak hanya benar menurut niatnya, tetapi juga bijaksana menurut dampaknya.
Islam sendiri telah lama memberikan panduan mengenai etika komunikasi. Al-Qur’an tidak hanya memerintahkan manusia untuk berbicara, tetapi juga mengajarkan bagaimana seharusnya berbicara. Ada qaulan sadīdan (perkataan yang benar), qaulan balīghan (perkataan yang efektif dan membekas), qaulan layyinan (perkataan yang lembut), qaulan ma‘rūfan (perkataan yang baik), qaulan karīman (perkataan yang mulia), dan qaulan maysūran (perkataan yang menyenangkan). Ragam tuntunan ini menunjukkan bahwa kualitas bahasa bukan semata-mata persoalan estetika, melainkan bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin.
Menariknya, nilai-nilai tersebut sejalan dengan gagasan Marquet. Jika Leadership is Language mengajarkan bahwa bahasa membentuk budaya kepemimpinan, maka Al-Qur’an mengingatkan bahwa bahasa juga membentuk kualitas kemanusiaan. Keduanya bertemu pada satu titik: kata-kata bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cerminan karakter dan penentu arah sebuah kepemimpinan.
Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya sensitivitas masyarakat, mungkin sudah saatnya kita menempatkan kemampuan memilih kata sebagai salah satu kompetensi utama seorang pemimpin. Sebab pada akhirnya, publik memang akan menilai pemimpin dari kebijakan yang dihasilkannya. Namun, publik juga akan mengingat pemimpin melalui kata-kata yang ditinggalkannya.
Barangkali yang perlu kita bangun bukan hanya kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan besar, tetapi juga kepemimpinan yang mampu memilih kata-kata yang tepat. Sebab sejarah menunjukkan bahwa banyak bangsa berubah karena keputusan para pemimpinnya. Namun tidak sedikit pula yang mengalami perpecahan karena bahasa para pemimpinnya. Di era digital, setiap kata bukan sekadar bunyi. Ia adalah kebijakan yang sedang berjalan, teladan yang sedang ditiru, dan warisan yang akan dikenang.
*) Penulis: Ramliyanto
Sekretaris LHKP PWM Jawa Timur 2015-2022; Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PNF PWM Jawa Timur 2022-2027
