MAKLUMAT — Ada perang yang terdengar dari ledakan rudal. Ada pula perang yang berlangsung tanpa suara tembakan. Yang kedua justru sering lebih berbahaya.
Ketika dunia sibuk dengan Iran, Ukraina, dan Palestina, perhatian publik internasional tersedot ke kawasan-kawasan yang sedang terbakar. Diplomasi Washington terkuras.
Anggaran pertahanan tersedot. Para pemimpin Barat sibuk menghitung risiko eskalasi. Media global mengejar gambar kehancuran. Sementara itu, di sisi lain dunia, China bergerak dengan ritme yang berbeda.
Tidak selalu dengan rudal. Tidak selalu dengan kapal perang. Kadang dengan kapal penjaga pantai. Kadang dengan kapal penelitian. Kadang dengan latihan militer. Kadang dengan investasi. Kadang dengan diplomasi.
Tetapi arahnya sama: memperbesar ruang strategis China di Asia dan Pasifik.
Itulah yang membuat perkembangan Laut China Selatan dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian yang lebih serius daripada sekadar berita tentang kapal bertabrakan atau uji coba rudal.
Persoalannya bukan apakah perang besar akan pecah besok pagi. Tapi, persoalannya adalah: berapa banyak perubahan strategis yang dapat dilakukan sebuah negara sebelum dunia sadar bahwa keseimbangan kekuatan telah berubah?
Pertanyaan itu penting bagi Indonesia. Sebab Natuna berada di halaman depan dari perubahan tersebut.
Laut yang semakin sesak. Insiden di sekitar Scarborough Shoal memperlihatkan betapa tipis jarak antara operasi rutin dan krisis. Kapal China Coast Guard mengejar kapal Filipina. Dalam manuver itu, kapal penjaga pantai China justru bertabrakan dengan kapal perang China sendiri.
Dua personel China kemudian dinyatakan meninggal. Insiden tersebut memang terjadi pada Agustus 2025, bukan pekan ini, tetapi kembali menjadi perhatian setelah Beijing memberikan penghormatan khusus kepada personel yang meninggal.
Bagi pembaca awam, ini mungkin sekadar kecelakaan. Bagi ahli strategi, ini adalah alarm. Sebab ketika kapal penjaga pantai, kapal perang, kapal milisi maritim dan kapal negara lain beroperasi dalam ruang yang sama, risiko terbesar bukan selalu niat menyerang.
Risiko terbesar justru salah perhitungan. Sebuah kapal terlalu dekat. Sebuah komandan salah membaca manuver. Sebuah perintah terlambat. Sebuah kapal menabrak kapal lain. Lalu nasionalisme mengambil alih.
Sejarah perang penuh dengan kejadian yang bermula dari sesuatu yang tidak direncanakan. Graham Allison dalam Destined for War mengingatkan tentang apa yang ia sebut sebagai Thucydides Trap: ketika kekuatan yang sedang naik berhadapan dengan kekuatan yang telah dominan, tekanan struktural dapat menciptakan risiko konflik.
Allison memang tidak mengatakan perang tidak terhindarkan. Justru sebaliknya, ia menekankan bahwa perang dapat dicegah apabila kedua kekuatan memahami risiko tersebut.
Dalam konteks Laut China Selatan, pelajaran Allison menjadi relevan bukan karena China dan Amerika pasti berperang, melainkan karena semakin banyak titik kontak, semakin besar peluang kecelakaan menjadi krisis.
Laut China Selatan adalah salah satu titik kontak tersebut.
China tidak perlu menembak. Ada kesalahan dalam cara sebagian orang membaca kebangkitan China. Mereka menunggu tanda perang. Padahal China mungkin tidak perlu memulai perang untuk mendapatkan keuntungan strategis.
Konsep yang sering dipakai para pengamat adalah gray-zone strategy: tindakan yang berada di antara diplomasi biasa dan perang terbuka.
Congressional Research Service bahkan mencatat bahwa pengamat menggambarkan pendekatan China di Laut China Selatan sebagai salami slicing—serangkaian tindakan kecil yang masing-masing tidak cukup menjadi alasan perang, tetapi secara kumulatif mengubah status quo untuk keuntungan China.
Ini bukan teori konspirasi. Gregory Poling dari Center for Strategic and International Studies juga menggambarkan tekanan China di Laut China Selatan sebagai operasi gray zone: Beijing menggunakan tekanan dan kekuatan nonletal untuk mendorong negara-negara Asia Tenggara semakin menerima keadaan yang diciptakan di lapangan.
Di sinilah strategi itu menjadi cerdas sekaligus menyulitkan. Jika sebuah kapal perang masuk ke wilayah negara lain dan menembak, responsnya jelas. Tetapi bagaimana merespons kapal penjaga pantai?
Bagaimana merespons kapal nelayan yang diduga memiliki fungsi paramiliter? Bagaimana menghadapi kapal penelitian? Bagaimana merespons latihan militer?—Semua berada di wilayah abu-abu.
Dan wilayah abu-abu adalah tempat kekuatan besar dapat bekerja dengan biaya politik yang lebih kecil. China dapat menekan tanpa terlihat sedang berperang. Itulah kekuatan sebenarnya dari gray zone.
China Tidak Selalu Memilih Kekerasan
Di sinilah analisis harus berhati-hati. M. Taylor Fravel, dalam Strong Borders, Secure Nation, memberikan gambaran yang lebih kompleks tentang China.
Berdasarkan kajiannya atas berbagai sengketa teritorial, China tidak selalu memilih kekerasan. Dalam banyak kasus, Beijing justru bersedia berkompromi atau menunda penyelesaian sengketa ketika penggunaan kekuatan dianggap terlalu mahal.
Temuan Fravel penting karena mengoreksi pandangan yang terlalu sederhana: China tidak identik dengan perang.
China lebih tepat dipahami sebagai negara yang menghitung biaya dan manfaat. Jika tekanan nonmiliter cukup untuk mendapatkan keuntungan, mengapa harus menembakkan rudal? Jika diplomasi dan ekonomi dapat menghasilkan pengaruh, mengapa mengambil risiko perang?
Karena itu, justru kesalahan jika setiap langkah China dibaca sebagai persiapan invasi. Yang sedang berlangsung lebih rumit: persaingan untuk mengubah lingkungan strategis. Perang adalah salah satu instrumen. Tetapi bukan satu-satunya.
Dari Laut China Selatan ke Pasifik
Perubahan geografis ini patut diperhatikan. Uji coba rudal jarak jauh China di Pasifik Selatan pada Juli lalu bukan sekadar persoalan teknis militer. Ia memperlihatkan kemampuan Beijing memperluas aktivitas strategisnya jauh melampaui pesisir China.
Australia langsung melihatnya sebagai persoalan keamanan. Masuk akal. Sebab Laut China Selatan dan Pasifik bukan dua ruang yang sepenuhnya terpisah. Keduanya merupakan bagian dari satu lingkungan strategis Indo-Pasifik.
Robert D. Kaplan sudah mengingatkan hal tersebut sejak Asia’s Cauldron. Ia melihat Laut China Selatan bukan sekadar sengketa pulau, melainkan ruang geografis tempat kebangkitan China, kepentingan perdagangan, energi, nasionalisme dan persaingan kekuatan besar bertemu.
Buku itu bahkan menggunakan istilah “cauldron”—kawah panas—untuk menggambarkan potensi perubahan kawasan tersebut. Pandangan Kaplan terasa semakin relevan.
China tidak hanya sedang memperhatikan Laut China Selatan. Beijing sedang melihat rantai ruang maritim dari pesisir China menuju Asia Tenggara dan Pasifik.
Di sinilah Indonesia harus berhenti berpikir dengan peta yang terlalu sempit. Natuna bukan pulau yang berdiri sendirian. Natuna berada dalam satu jaringan geopolitik maritim yang menghubungkan Laut China Selatan, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Asia Tenggara dan Pasifik.
Negara-negara kecil dan politik ketergantungan mencermati ada perkembangan lain yang lebih halus tetapi tak kalah penting. Para menteri luar negeri negara-negara Pasifik gagal mencapai konsensus mengenai respons terhadap uji coba rudal China.
Mengapa negara-negara kecil sulit bersatu? Karena geopolitik tidak bekerja hanya melalui kapal perang. Ia bekerja melalui perdagangan, investasi, bantuan, infrastruktur dan hubungan diplomatik. Negara kecil membutuhkan uang.
Sementara China mempunyai uang. Negara kecil membutuhkan pembangunan. China menawarkan pembangunan. Dan ketika negara kecil membutuhkan pasar. China adalah pasar raksasa. Di sinilah kekuatan ekonomi berubah menjadi kekuatan politik.
Joseph Nye dahulu memperkenalkan konsep soft power: kemampuan mendapatkan apa yang diinginkan bukan melalui paksaan, melainkan melalui daya tarik dan kemampuan membentuk preferensi pihak lain.
China telah mengembangkan bentuk yang lebih kompleks dari itu. Bukan hanya soft power. Bukan pula semata hard power. Melainkan kombinasi ekonomi, diplomasi, teknologi dan kekuatan militer. Kekuatan seperti ini jauh lebih sulit dihadapi karena tidak memiliki satu wajah.
Ketika Amerika Sibuk di Tiga Front
Sekarang masuk persoalan yang lebih besar. Mengapa semua ini menjadi semakin penting sekarang? Karena perhatian Amerika Serikat sedang terbagi: Iran, Ukraina, dan Palestina. Masing-masing menuntut energi diplomatik, militer dan politik.
Dalam kondisi seperti itu, China mendapatkan sesuatu yang sangat mahal dalam politik internasional: waktu.
Mengutip The Guardian dalam analisis Simon Tisdall pekan ini menyoroti bagaimana Xi Jinping memperoleh ruang strategis ketika perhatian dunia terpecah oleh berbagai krisis. Tesis Tisdall sederhana: Xi tidak menyia-nyiakan krisis. Ketika Barat sibuk dengan persoalan lain, Beijing dapat memperkuat kontrol domestik sekaligus mengejar ambisi geopolitiknya.
Ini tidak berarti semua krisis dunia menguntungkan China. Tidak. Perang Iran dapat mengganggu energi China. Perang Ukraina dapat mengacaukan perdagangan. Krisis global juga dapat menghantam ekonomi China.
Tetapi secara geopolitik, perhatian yang terpecah menciptakan peluang. Dan negara besar yang sabar tahu bagaimana menggunakan peluang.
Inilah yang disebut Mearsheimer sebagai politik kekuatan. John Mearsheimer, melalui teori offensive realism, melihat negara besar cenderung berusaha memaksimalkan kekuatan relatifnya karena sistem internasional tidak memiliki pemerintah dunia yang benar-benar mampu menjamin keamanan setiap negara.
Dalam logika tersebut, China yang semakin kuat akan berusaha memperbesar pengaruhnya di lingkungan terdekat. Bukan karena China secara moral lebih buruk. Melainkan karena begitulah logika kompetisi kekuatan besar bekerja.
Amerika sendiri melakukan hal serupa ketika menjadi kekuatan dominan di belahan bumi Barat. Karena itu, ketika China berusaha memperkuat posisinya di Asia, Washington melihatnya sebagai ancaman. Ketika Washington memperkuat aliansi di Asia, Beijing melihatnya sebagai pengepungan.
Masing-masing merasa sedang bertahan. Masing-masing merasa pihak lain sedang mengancam. Di sinilah lingkaran keamanan terbentuk. Dan lingkaran itu berbahaya.
Sebab tindakan defensif satu negara dapat dibaca sebagai tindakan ofensif oleh negara lain.
Red Star Over the Pacific
Toshi Yoshihara dan James R. Holmes dalam edisi ketiga Red Star Over the Pacific, yang terbit pada Maret 2026, kembali membahas kebangkitan kekuatan laut China dan tantangannya terhadap dominasi maritim Amerika di Asia.
Buku ini menekankan bahwa kekuatan laut China tidak dapat dibaca hanya sebagai perkembangan teknologi kapal perang, tetapi sebagai bagian dari pemikiran strategis China mengenai posisi maritimnya.
Ini penting untuk Indonesia. Sebab laut bagi China bukan sekadar halaman belakang. Laut adalah jalan perdagangan, ruang pertahanan, sumber energi, arena nasionalisme dan jalur menuju status sebagai kekuatan besar.
Karena itu, Natuna tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Natuna adalah urusan energi. Natuna adalah urusan pertahanan. Natuna adalah urusan diplomasi. Natuna adalah urusan hukum internasional.
Dan pada akhirnya, Natuna adalah urusan masa depan Indonesia. Natuna: bukan sengketa, tetapi bukan pula ruang kosong. Indonesia sering mengatakan bahwa kita bukan negara pengklaim dalam sengketa Laut China Selatan.
Secara hukum-politik, pernyataan itu benar. Tetapi ada jebakan dalam cara kita memahami kalimat tersebut. Tidak menjadi claimant state bukan berarti Indonesia tidak mempunyai kepentingan.
Laut Natuna Utara berada dalam ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia. Klaim China yang dikenal melalui nine-dash line bersinggungan dengan hak berdaulat Indonesia.
Maka Indonesia memang bukan pihak dalam sengketa kepemilikan pulau-pulau utama di Laut China Selatan. Tetapi Indonesia berada di dalam arena kompetisi strategisnya. Perbedaan ini harus dijelaskan terus-menerus.
Sebab diplomasi yang terlalu pasif dapat membuat pihak lain menganggap ketidakaktifan sebagai ketidakpedulian. Dan di laut, kekosongan selalu menarik kehadiran. Karena itu, proyek gas Tuna mempunyai makna yang lebih besar daripada nilai investasinya.
Ia adalah pertanyaan sederhana: Apakah Indonesia akan mengembangkan sumber daya di wilayah hak berdaulatnya sendiri? Jawabannya semestinya jelas. Ya.
Tetapi keberanian ekonomi harus disertai kecerdasan diplomatik dan kesiapan pertahanan.
Indonesia Tak Perlu Memilih Washington atau Beijing
Kesalahan lain adalah menganggap pilihan Indonesia hanya dua: Amerika atau China. Itu cara berpikir Perang Dingin. Dunia sekarang lebih rumit.
Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi besar dengan China. Pada saat yang sama, Indonesia membutuhkan hubungan strategis dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, India dan negara-negara ASEAN.
Tidak ada alasan Indonesia harus menjadi satelit siapa pun. Politik luar negeri bebas aktif justru menemukan relevansinya di sini. Bebas bukan berarti netral terhadap pelanggaran prinsip. Aktif bukan berarti ikut blok militer.
Bebas berarti memiliki kemampuan menentukan kepentingan sendiri. Aktif berarti mampu membangun lingkungan yang membuat kepentingan itu terlindungi. Dalam persoalan Natuna, rumusnya sederhana: keras dalam prinsip, tenang dalam diplomasi.
Indonesia tidak perlu memprovokasi China. Tetapi Indonesia juga tidak boleh gentar menjalankan hak berdaulatnya. Kapal patroli harus hadir. Nelayan harus dilindungi. Penegakan hukum harus konsisten.
Pangkalan dan infrastruktur harus diperkuat. Kerja sama ASEAN harus diperdalam. Dan komunikasi dengan Beijing harus tetap terbuka. Deterrence bukan provokasi. Justru deterrence yang kredibel adalah salah satu cara untuk mencegah perang.
Pelajaran terpenting dari perkembangan Laut China Selatan adalah bahwa perubahan strategis tidak selalu datang dengan suara ledakan. Ia datang perlahan. Satu kapal. Satu patroli. Satu latihan. Satu investasi. Satu fasilitas. Satu perjanjian diplomatik. Satu konsesi kecil—kemudian semuanya menjadi normal.
Robert Kaplan mengingatkan bahwa perubahan geografis dan kekuatan maritim dapat mengakhiri stabilitas lama. Yoshihara dan Holmes menunjukkan pentingnya membaca kebangkitan kekuatan laut China sebagai bagian dari strategi besar.
Fravel mengingatkan bahwa China tidak selalu memilih kekerasan. Allison mengingatkan risiko benturan antara kekuatan yang sedang naik dan kekuatan yang dominan. Mearsheimer menunjukkan bahwa kompetisi kekuatan besar mempunyai logikanya sendiri.
Jika semua pemikiran itu disatukan, gambarnya menjadi lebih jelas. China tidak harus menginginkan perang untuk membuat kawasan berubah. Amerika juga tidak harus menginginkan perang untuk merasa perlu membendung China.
Keduanya dapat terjebak dalam kompetisi yang semakin dalam hanya karena masing-masing merasa sedang mempertahankan diri. Dan negara-negara seperti Indonesia berada di antara keduanya.
Tantangan Prabowo: Menjaga Ruang Indonesia
Bagi Presiden Prabowo Subianto, persoalan ini bukan hanya masalah Kementerian Pertahanan. Ini ujian bagi keseluruhan strategi negara. Indonesia membutuhkan pertahanan yang kuat, tetapi juga ekonomi yang tangguh.
Membutuhkan diplomasi yang aktif, tetapi juga kepastian hukum. Membutuhkan kerja sama dengan China, tetapi juga kemampuan menjaga jarak strategis. Membutuhkan hubungan dengan Amerika, Australia, Jepang dan India, tetapi tidak boleh kehilangan independensi.
Yang paling penting: Indonesia harus berhenti menganggap Natuna sebagai wilayah yang jauh. Dalam politik kekuatan besar, wilayah yang jauh hari ini dapat menjadi garis depan besok. Dan garis depan tidak selalu berarti perang.
Garis depan dapat berarti tempat pertama ketika kapal asing menguji batas. Tempat pertama ketika kepentingan energi bertemu kepentingan keamanan. Tempat pertama ketika hukum internasional diuji oleh kekuatan material. Natuna adalah salah satunya.
Karena itu, Indonesia tidak perlu menunggu Laut China Selatan menjadi perang untuk menyusun strategi. Justru ketika perang belum terjadi, strategi harus sudah bekerja. Sebab setelah perang dimulai, pilihan akan jauh lebih sedikit.
Ada ironi dalam situasi ini. Dunia sedang sibuk mencari cara menghentikan perang. China mungkin sedang belajar bagaimana memperoleh keuntungan tanpa harus berperang. Itulah yang harus dibaca Jakarta.
Bukan dengan kepanikan. Bukan dengan permusuhan. Dan bukan pula dengan sikap naif. Melainkan dengan kesadaran bahwa dunia sedang memasuki era persaingan kekuatan besar yang panjang.
Laut China Selatan hanyalah salah satu panggungnya. Natuna adalah salah satu kursinya. Indonesia tidak harus menjadi penonton. Tetapi untuk menjadi pemain, Indonesia membutuhkan sesuatu yang lebih mahal daripada keberanian retorik: strategi.
Strategi untuk menjaga laut. Strategi untuk menjaga ekonomi. Strategi untuk menjaga ASEAN. Strategi untuk menjaga hubungan dengan China. Strategi untuk menjaga hubungan dengan Amerika dan kekuatan lain.
Dan terutama strategi untuk memastikan bahwa ketika dua raksasa sedang berebut ruang, Indonesia tidak kehilangan ruangnya sendiri. Sebab dalam geopolitik, negara tidak selalu kehilangan wilayah karena diserang.
Kadang-kadang ia kehilangan pengaruh karena terlambat menyadari bahwa permainan sudah dimulai!***
*) Penulis: Wahidin Hasan
Pemerhati Kebijakan Publik pada LHKP PWM Jawa Tengah
