KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 1999-2004 Amien Rais bertemu denga pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024). Pertemuan tersebut membahas banyak hal. Salah satunya membahas rencana amandemen UUD 1945 untuk memperbaiki sistem politik dan sistem demokrasi Indonesia ke depannya.
Pria yang disebut-sebut sebagai bapak Reformasi itu menyatakan tidak keberatan jika Presiden kembali dipilih oleh MPR. Sebab, MPR dinilainya akan memiliki banyak pertimbangan ketika memilih Presiden. “Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amandemen silakan, sesuai kebutuhan zaman,” kata Amien Rais usai bertemu pimpinan MPR.
Amien kemudian mengungkapkan alasannya menghilangkan kewenangan MPR dalam memilih presiden dan wakil presiden saat periode kepemimpinannya. Waktu itu, dia mengaku sempat berpikir naif lantaran mengubah aturan pemilihan umum (Pemilu), sehingga Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
“Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung atau satu orang satu suara (one man one vote), mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun. Ternyata mungkin, itu luar biasa,” akunya.
Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu pun memohon maaf atas perhitungan yang agak naif sehingga melucuti kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi yang berwenang memilih presiden dan wakil presiden. “Jadi, sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan,” katanya menegaskan.
Amien juga mempersilakan MPR untuk kembali melakukan amandemen UUD 1945 sehingga MPR akan menjadi lembaga tertinggi lagi. Dengan begitu, akan memperkuat posisi MPR sebagai lembaga negara.
Dia tak lupa mendoakan agar MPR saat ini dapat menyelesaikan segala tugas dan dapat kembali menjadi lembaga tertinggi negara. “Jadi waktu saya jadi Ketua MPR itu, presiden-presiden itu kemudian kalau bangun pagi, ‘Wah di atas saya masih ada Ketua MPR’, kalau sekarang kan nggak digubris. Karena kalau tidak, nanti MPR kurang berbobot,” ujarnya.
Sementara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan jika seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi, maka MPR siap untuk melakukan amandemen.
Mengenai wacana pemilihan presiden dan wakil presiden yang kembali dipilih oleh MPR, yang dianggap mencabut kedaulatan rakyat, Bamsoet menegaskan kedaulatan itu sudah diwakilkan dengan para wakil yang dipilih oleh rakyat.
“Kita ingin menegaskan kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita,” tandasnya.
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
