MAKLUMAT – Presiden Prabowo Subianto mengungkap pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan negara. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 tersisa paling banyak 300 perusahaan.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, (14/8/2026).
Menurut Prabowo, pemerintah menemukan 1.074 BUMN saat Danantara dibentuk. Jumlah tersebut termasuk berbagai anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
Presiden menilai jumlah tersebut terlalu besar. Selain itu, terdapat perusahaan yang dinilai tidak produktif sehingga perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh.
Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Pemerintah kemudian menargetkan jumlah perusahaan negara pada akhir 2026 paling banyak 300 perusahaan.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ujar Prabowo.
Restrukturisasi tersebut juga berdampak pada efisiensi biaya operasional. Prabowo menyebut pemerintah telah menghemat biaya overhead lebih dari Rp50 triliun.
Penghematan tersebut berasal dari sejumlah komponen. Di antaranya biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas.
Pemerintah menargetkan penghematan biaya overhead meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.
“Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” ungkap Prabowo.
Selain memangkas jumlah perusahaan, pemerintah juga melakukan pembenahan terhadap kinerja BUMN.
Dalam enam bulan pertama 2026, keuntungan PT TIMAH mencapai Rp2,7 triliun. Angka tersebut sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen. PT Pupuk Indonesia naik 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
Perbaikan juga dilakukan terhadap Garuda Indonesia. Hingga Juni 2026, sebanyak 20 pesawat yang sebelumnya tidak beroperasi berhasil direaktivasi.
Dengan tambahan tersebut, jumlah pesawat aktif Garuda Indonesia menjadi 104 unit. Prabowo berharap Garuda Indonesia kembali mencatat keuntungan secara berkelanjutan pada awal 2027.
Laba BUMN Naik
Prabowo juga menyampaikan peningkatan keuntungan BUMN setelah dilakukan pembenahan.
Keuntungan BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Angka tersebut naik 75,3 persen.
Sementara itu, dividen BUMN pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun.
Jika dikurangi penyertaan modal negara (PMN), kontribusi bersih BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025.
Kontribusi bersih tersebut diproyeksikan mencapai Rp200 triliun pada 2026 tanpa PMN.
“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” ujar Prabowo.
Presiden juga menegaskan tidak akan menoleransi laporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Pemerintah telah melakukan koreksi terhadap laporan sejumlah BUMN untuk memastikan setiap angka yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya tidak mau toleransi permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit,” tegasnya.
BUMN Harus Milik Rakyat
Prabowo menegaskan BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, perusahaan negara harus dikelola untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegas Prabowo.
Pemerintah selanjutnya mengarahkan peningkatan kinerja BUMN untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi.
Melalui Danantara, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah dilakukan groundbreaking sepanjang 2026.
Proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pembangunan smelter alumina menjadi aluminium.
Proyek-proyek tersebut diharapkan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja.
Pemerintah juga akan memperkuat strategi upstreaming dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan terbaik dunia.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperoleh teknologi, kekayaan intelektual, manajemen, pasar, serta pengalaman yang dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian nasional.***
