MAKLUMAT – 64 persen masyarakat menyatakan tidak puas terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Temuan survei Indonesia Political Opinion (IPO) ini menunjukkan bahwa tingginya pengenalan masyarakat terhadap program tersebut belum sejalan dengan tingkat kepuasan publik.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah memaparkan hasil tersebut dalam rilis survei bertajuk Refleksi Dua Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih yang berlangsung secara daring pada Minggu, 25 Oktober 2026.
Survei mencatat 52 persen responden mengaku tidak puas terhadap MBG, sedangkan 12 persen lainnya menyatakan sangat tidak puas. Sebaliknya, 27 persen responden merasa puas dan 9 persen menyatakan sangat puas terhadap program tersebut.
Data ini memperlihatkan bahwa responden yang tidak puas mencapai hampir dua kali lipat kelompok yang menyatakan puas. Kondisi tersebut menjadi catatan bagi pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan program MBG.
Popularitas MBG Belum Berbanding Lurus dengan Kepuasan
Tingkat pengenalan masyarakat terhadap MBG sebenarnya sudah tinggi. Sebanyak 39 persen responden mengetahui program tersebut meskipun bukan penerima manfaat. Sementara itu, 24 persen mengetahui sekaligus menerima manfaat program.
Hanya 2 persen responden yang mengaku sama sekali tidak mengetahui MBG. Namun, tingginya tingkat pengenalan tersebut belum menghasilkan kepuasan yang sebanding. Hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengenal suatu program pemerintah tanpa harus memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaannya.
Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan bukan hanya jangkauan program, tetapi juga pengalaman penerima manfaat dan penilaian masyarakat terhadap pelaksanaannya.
Ketidakpuasan Ekonomi Ikut Menjadi Sorotan
Selain MBG, survei IPO juga menemukan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini. Sebanyak 41 persen responden menyatakan tidak puas, terdiri dari 37 persen yang tidak puas dan 4 persen yang sangat tidak puas.
Dedi Kurnia Syah menilai persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi tidak selalu sejalan dengan penilaian terhadap kinerja para menteri. Ia melihat kepercayaan publik terhadap para pembantu presiden dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penilaian tersebut.
“Kondisi ekonomi yang dianggap baik ternyata tidak linier dengan penilaian terhadap para menteri,” ujar Dedi dikutip, Senin 26/10/2029).
Menurut Dedi, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja para menteri, khususnya yang menangani bidang ekonomi, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Temuan ini menjadi pengingat bahwa penilaian publik terhadap program pemerintah tidak hanya bergantung pada tujuan yang dijanjikan. Masyarakat juga mempertimbangkan hasil pelaksanaan program serta kondisi ekonomi yang mereka rasakan.
Survei Libatkan 1.200 Responden
IPO melaksanakan survei secara nasional dengan melibatkan 1.200 responden. Lembaga tersebut menggunakan metode Multi Stage Random Sampling atau penarikan sampel acak bertingkat hingga tingkat rukun tetangga (RT).
Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden merupakan warga berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Survei juga mengecualikan anggota keluarga aktif TNI maupun Polri.
Hasil survei tersebut memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap MBG dan kondisi ekonomi. Meski demikian, data ini mencerminkan penilaian responden pada saat survei, sehingga tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab ketidakpuasan ataupun mewakili evaluasi teknis atas seluruh pelaksanaan program.
Bagi pemerintah, temuan ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan program MBG tidak hanya dikenal luas, tetapi juga mampu memenuhi harapan masyarakat terhadap kualitas dan manfaat pelaksanaannya.
