MAKLUMAT – Pemprov Jawa Timur didorong berani melakukan transformasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk menutup perusahaan daerah yang tidak produktif dan terus membebani keuangan daerah.
Dorongan itu disampaikan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, Aufa Zhafiri, setelah mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (14/8/2026).
Aufa menilai pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 dapat menjadi momentum bagi Pemprov Jatim untuk mengevaluasi seluruh BUMD.
Menurutnya, BUMD harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Amanat pidato Presiden Prabowo hendaknya diikuti Pemprov Jatim. Kita menuju transformasi BUMD. Kalau ada BUMD yang tidak produktif, tidak memberikan nilai tambah dan terus membebani daerah, harus berani ditutup,” kata Aufa.
Ia menegaskan, pembenahan BUMD tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Setiap perusahaan daerah harus memiliki tujuan yang jelas, tata kelola yang sehat, dikelola secara profesional, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah.
BUMD yang sehat, kata Aufa, semestinya mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan publik, dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
Sebaliknya, BUMD yang terus merugi tanpa prospek perbaikan harus dievaluasi secara serius.
“Demi rakyat dan bangsa, semua kebaikan harus dilakukan. Semua penyelewengan harus dicegah, ditindak dan diamputasi,” ujarnya.
Aufa meminta Pemprov Jatim tidak mempertahankan BUMD hanya karena faktor sejarah atau keberadaan perusahaan yang sudah berlangsung lama.
“Jangan sampai BUMD hanya dipertahankan karena sudah ada sejak lama. Yang harus dipertahankan adalah yang produktif, sehat, profesional dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Jawa Timur,” pungkasnya.
Prabowo Tutup Ratusan BUMN
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak boleh dijadikan sumber keuntungan bagi pihak tertentu.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengungkapkan, saat pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), ditemukan jumlah entitas BUMN yang jauh lebih besar dari perkiraan. Jika dihitung bersama anak dan cucu perusahaan, jumlahnya mencapai 1.074 entitas.
Menurut Prabowo, jumlah tersebut terlalu besar karena terdapat banyak perusahaan yang tidak produktif. Struktur direksi dan komisaris yang berlapis juga dinilai menambah beban operasional.
Pemerintah, lanjut Prabowo, telah menutup 290 BUMN dan akan melanjutkan penataan hingga akhir 2026.
“Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” ujar Prabowo.
Prabowo menyebut kebijakan tersebut sebagai aksi korporasi berskala besar dan salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.
Dari perampingan tersebut, pemerintah mengklaim berhasil menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun per tahun. Penghematan itu kemudian diarahkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, serta program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
