MAKLUMAT— Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT), Dipo Nusantara meminta pemerintah pusat dan daerah tidak hanya bergerak memenuhi kebutuhan dasar korban, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi bencana dan potensi gempa susulan.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB. BMKG mencatat episenter berada di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami.
“ Informasi yang cepat dan terpercaya penting untuk mencegah kepanikan, sekaligus membantu warga mengambil keputusan yang tepat selama masa tanggap darurat,” kata Dipo, Senin (17/8/2026).
Dipo juga mendesak pemerintah tidak menunda penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Kebutuhan seperti makanan, air bersih, tempat berlindung, dan layanan kesehatan harus menjadi prioritas.
Ia menegaskan pemerintah juga harus mempercepat pencarian dan pertolongan terhadap warga yang tertimpa bangunan serta mengevakuasi masyarakat dari lokasi yang masih membahayakan keselamatan.
“Kita harus mengutamakan manusia. Cari dan selamatkan warga yang membutuhkan pertolongan,” tandasnya.
Dipo mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan warga yang kehilangan tempat tinggal bertahan dalam kondisi pengungsian yang tidak layak.
Selain bantuan umum, ia meminta pemerintah memperhatikan kelompok rentan di lokasi pengungsian. Anak-anak, lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dan warga yang sakit membutuhkan perlindungan serta layanan khusus. Kebutuhan mereka tidak bisa disamakan dengan kebutuhan pengungsi secara umum.
Pendekatan ini penting agar proses tanggap darurat tidak hanya mengejar jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga memastikan bantuan benar-benar menjawab kebutuhan setiap kelompok.
Dipo juga meminta BMKG dan pemerintah daerah aktif menyampaikan perkembangan gempa susulan melalui kanal resmi. Informasi mengenai potensi gempa berikutnya harus disampaikan secara jelas agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap kabar yang belum terverifikasi.
“Di tengah situasi darurat, informasi yang simpang siur dapat memperbesar kepanikan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat mengetahui sumber informasi yang dapat dipercaya,” pungkasnya.
