REKTOR Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof Ma’mun Murod menilai terjadi paradoks dalam dunia pertanian di Indonesia. Sebab, sebagai negara agraris, tapi kenyataannya saat ini jumlah petani di Indonesia terus mengalami penurunan.
Menurut dia, kondisi itu bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya dikarenakan kebijakan politik yang dibuat pemerintah masih belum berpihak kepada petani. Maka, diharapkan gerakan jihad kedaulatan pangan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini mendapat sambutan baik dari pemangku kebijakan dan pemerintahan baru Indonesia.
“Terutama pemerintahan baru mendatang itu sudah saatnya kalau kita komitmen dengan Indonesia sebagai negara agraris maka harus memiliki perhatian serius. Bagaimana pemerintah bisa menghargai produk-produk petani dengan cara membeli dari produknya,” katanya seusai acara panen raya sayur sehat 2024.
Kegiatan panen raya tersebut diadakan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) bersama dengan Lembaga Pengembangan UMKM (LP UMKM) Muhammadiyah, di Pengalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu (8/6/2024).
Ma’mun memandang, pembelian hasil produk pertanian para petani Indonesia oleh pemerintah lebih bermanfaat dibandingkan dengan hanya mensubsidi pupuk yang selama ini kerap menimbulkan masalah.
“Alih-alih memberikan manfaat besar, subsidi pupuk justru menyuburkan mafia pupuk yang itu sudah menjadi rahasia publik,” ungkapnya.
Sementara, Ketua MPM PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin menyampaikan, pemberdayaan kelompok tani memang perlu dilakukan dari sektor hulu sampai hilir.
Maka, Yamin menuturkan, MPM melakukan pendampingan petani pada sektor hulu untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas di antaranya dengan memaksimalkan potensi organisme sekitar.
“Tadi sebagaimana testimoni dari para petani, di mana pendampingan yang dilakukan oleh MPM tadi bisa menghasilkan produk yang lebih berkualitas, sekaligus juga memberikan hasil kuantitas yang lebih banyak,” ungkapnya.
Yamin menyebutkan, dalam hal ini petani akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu efisiensi produksi karena menggunakan pupuk dan pestisida organik yang bisa didapatkan dengan mudah di sekitar petani, juga keuntungan dari peningkatan kualitas dan kuantitas dari produk pertanian yang didapatkan.
“Oleh karena itu perlu dukungan dari segala pihak, baik dari internal persyarikatan Muhammadiyah. Hulu hilirnya ini, dan tentu kebijakan pemerintah yang mampu mengangkat derajat dan kemakmuran petani,” tutur Yamin.
Kemudian untuk pendampingan kelompok tani juga dibutuhkan pada sektor hilir, yaitu untuk pemasaran produk hasil pertanian. Ketua Lembaga Pengembangan (LP) UMKM PP Muhammadiyah Toni Firmansyah berharap komoditas sayur dari Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) ini bisa diterima oleh pasar karena memiliki beberapa keunggulan.
“Kita fokus pada tiga, yaitu produk yang harganya kompetitif, harganya yang berkualitas, kemudian juga promosinya nanti kita gaungkan di Muhammadiyah secara khusus di internal kita, juga di masyarakat yang lebih luas lagi,” kata Toni.
Pihaknya optimis pendampingan kelompok tani dari sektor hulu sampai hilir ini akan berjalan secara berkesinambungan. “Pendampingan juga dilakukan ke kelompok peternak yang dari situ kemudian akan menciptakan integrated farming untuk pertanian yang menghasilkan produk petani sehat,” pungkasnya.
Sumber: Muhammadiyah.or.id
Editor: Aan Hariyanto