MAKLUMAT — Komisioner KPU RI Iffa Rosita mengatakan dugaan kecurangan dalam pemilihan memiliki mekanisme penanganan yang dapat ditempuh masyarakat. Ia menyebut proses penyelenggaraan pemilu melibatkan sejumlah lembaga dengan kewenangan masing-masing.
Hal itu disampaikan Iffa saat ditemui wartawan Maklumat.id setelah acara Sosialisasi Pemilih Muda di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Jumat (25/9/2026).
“KPU merupakan lembaga mandiri, independen, profesional dan juga tidak terikat partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan,” ujar Iffa.
Menurut Iffa, KPU memiliki kewenangan menyelenggarakan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam mengambil keputusan kelembagaan, KPU harus bebas dari intervensi peserta pemilu maupun pihak lain. Kemandirian tersebut, katanya, perlu disertai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Ketika muncul dugaan kecurangan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui jalur yang sesuai dengan jenis pelanggarannya.
“Kalau memang ada dugaan terjadi kecurangan, silakan dilaporkan dan didokumentasikan,” katanya.
Dugaan pelanggaran administrasi pemilu dapat ditangani melalui mekanisme Bawaslu. Untuk dugaan tindak pidana pemilu, penanganannya dapat dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sementara pelanggaran kode etik penyelenggara menjadi ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Iffa mengatakan perselisihan hasil pemilu memiliki mekanisme tersendiri sesuai jenis pemilihannya dan dapat berujung pada Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, keterlibatan berbagai lembaga tersebut membuat dugaan pelanggaran dalam pemilu memiliki jalur untuk diperiksa.
“Jadi kalau ada dugaan kecurangan, perlu didokumentasikan dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang supaya prosesnya bisa ditindaklanjuti dan tidak mencederai demokrasi,” jelasnya.
*) Penulis: Humanika Dian Nusantara
