PERSYARIKATAN Muhammadiyah merupakan organisasi besar. Maka, sudah seharusnya memiliki posisi tawar yang juga menentukan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Banyuwangi pada bulan November 2024 mendatang.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyuwangi Mukhlis Lahudin menegaskan itu saat Launching Al-Maun Goes to Village (AGV) dan Dialog Ideologi Kepemimpinan Berkemajuan. Kegiatan ini diadakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Mukhlis mengatakan di bumi Blambangan ini Muhammadiyah mempunyai 3 buah rumah sakit (RS) yang sehat-sehat dan juga beberapa klinik. Jumlah tersebut, diketahui lebih banyak dari pada yang dipunyai oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, yang hanya memiliki dua buah rumah sakit.
“Kita ini juga punya sembilan Panti Asuhan Muhammadiyah. Sedangkan, pemerintah hanya punya satu saja,” katanya di RSI Fatimah Banyuwangi, Sabtu (22/6/2024).
Mukhlis menilai, dengan kesuksesan mengelola aset yang demikian besar, sudah sepantasnya posisi Muhammadiyah bisa menentukan dalam kancah dan dinamika politik di Banyuwangi. Termasuk dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.
Ia pun berkelakar, sebagai sosok yang mampu memanajemen dan mengelola sejumlah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang lebih banyak dibandingkan pemerintah, sudah sepantasnya dirinya dilirik menjadi Calon Bupati (Cabup) di Pilkada 2024 ini.
“Mungkin saya ini sudah cocok untuk nyalon Bupati (Banyuwangi). Saya ini punya modal dukungan, tapi tidak punya modal tabungan,” selorohnya disambut tepuk tangan para peserta AGV.
Mukhlis sebelumnya juga meminta PP Muhammadiyah untuk memberikan penjelasan tentang posisi dan sikap Muhammadiyah dalam menghadapi isu-isu yang tengah mencuat belakangan.
Dijelaskan, ada dua isu krusial belakangan ini yang menyangkut Muhammadiyah dan harus disikapi dengan betul dari struktur atas (pusat) hingga ke bawah di akar rumput.
“Pertama, isu tentang konsesi tambang, bagaimana sikap Muhammadiyah? Bagaimana kajiannya? Kalau Muhammadiyah kemudian menerima itu bagaimana dan kalau menolak bagaimana?” ujarnya.
Kemudian kedua, lanjut dia, terkait dengan penarikan sejumlah dana Muhammadiyah dari BSI (Bank Syariah Indonesia). “Apa alasan penarikannya dan bagaimana ke depan? Hal-hal tersebut penting untuk dipahami dan disikapi dengan baik dari atas sampai ke bawah,” tandasnya.
Program AGV dan Dialog Ideologi Kepemimpinan Berkemajuan yang digagas LHKP PP Muhammadiyah ini sendiri selain diadakan di Banyuwangi, juga bakal dilaksanakan di dua titik konflik agraria lain, yakni di Wadas Purworejo dan Tempat Kepulauan Riau.
Program AGV dimaksudkan untuk melakukan pendampingan dan pelatihan advokasi terhadap warga di titik konflik. Adapun Dialog Ideologi Kepemimpinan Berkemajuan dimaksudkan sebagai sarana konsolidasi dan menentukan sikap Persyarikatan dalam memandang kontestasi Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
