MAKLUMAT– Rumor masuknya Anies Baswedan, Mahfud MD, hingga Ganjar Pranowo ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memunculkan kekhawatiran tentang masa depan oposisi di Indonesia. Pegiat media sosial Herwin Sudikta menilai, jika para tokoh tersebut benar-benar bergabung ke kabinet, pengawasan terhadap pemerintah berpotensi semakin lemah.
Herwin menyampaikan kekhawatiran itu di tengah perbincangan mengenai kemungkinan Anies mendapat tawaran jabatan menteri. Isu tersebut menguat setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, menyarankan Anies bersedia menerima tawaran jika Presiden Prabowo mengajaknya masuk kabinet.
Belakangan, rumor serupa juga menyeret nama Mahfud MD dan Ganjar Pranowo. Namun, kabar mengenai kemungkinan mereka bergabung ke pemerintahan tersebut belum menjadi keputusan resmi.
“Kalau kabar ini jadi kenyataan, berarti negara akan tanpa oposisi,” kata Herwin, Selasa (13/10/2026).
Herwin menilai keberadaan oposisi penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Ia mengkhawatirkan kondisi politik akan semakin tidak terkendali jika tokoh-tokoh yang berpotensi berada di luar pemerintahan justru bergabung ke dalam kabinet.
“Dengan oposisi setengah hati aja udah acak adut negeri ini, apalagi kalau tanpa oposisi? Ngeri!” cetusnya.
Pernyataan Herwin menyoroti persoalan keseimbangan kekuasaan di tengah besarnya dukungan politik terhadap pemerintahan Prabowo. Menurut pandangannya, tanpa kekuatan penyeimbang yang efektif, kebijakan pemerintah berisiko tidak mendapatkan pengawasan dan kritik yang memadai.
Rumor Anies Masuk Kabinet Menguat
Isu mengenai kemungkinan Anies Baswedan bergabung ke kabinet Prabowo juga mendapat tanggapan dari Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.
Refly mengaku memperoleh informasi bahwa Anies telah tiga kali mendapat tawaran untuk mengisi jabatan menteri, tetapi belum bersedia menerimanya. Ia menyampaikan informasi tersebut berdasarkan komunikasi dengan seseorang yang disebutnya berada di lingkaran dekat Anies
“Anies itu, saya dengar sudah tiga kali ditawarkan masuk kabinet,” ungkapnya.
Meski demikian, Refly tidak memastikan kebenaran informasi tersebut. Ia juga menduga situasi politik dapat memengaruhi keputusan Anies jika peluang masuk kabinet kembali muncul.
Menurut Refly, kemungkinan Anies menerima tawaran jabatan menteri dapat berubah apabila terjadi perkembangan politik besar, termasuk jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar-benar dimakzulkan.
Namun, pernyataan itu masih berupa perkiraan Refly. Hingga informasi dalam pemberitaan tersebut disampaikan, belum ada kepastian bahwa Anies akan bergabung dengan kabinet Prabowo ataupun bahwa proses pemakzulan Gibran akan berujung pada pergantian wakil presiden.
Oposisi dan Fungsi Pengawasan Pemerintahan
Dalam sistem demokrasi, oposisi berperan mengkritik kebijakan, mengawasi kekuasaan, serta menawarkan alternatif terhadap keputusan pemerintah. Peran tersebut dapat dijalankan partai politik maupun anggota parlemen yang tidak berada dalam koalisi pendukung pemerintah.
Di Indonesia, fungsi pengawasan juga menjadi kewenangan DPR. Namun, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan oposisi secara formal, tetapi juga oleh keberanian anggota parlemen menjalankan fungsi pengawasan secara independen.
Kekhawatiran Herwin muncul karena bergabungnya berbagai tokoh politik ke pemerintahan berpotensi mempersempit ruang bagi kekuatan penyeimbang. Meski begitu, masuknya seorang tokoh ke kabinet tidak otomatis menghapus fungsi oposisi selama masih ada partai, anggota parlemen, dan kelompok masyarakat yang menjalankan kontrol terhadap pemerintah.
Stabilitas Pemerintahan Perlu Diimbangi Pengawasan
Rumor mengenai Anies Baswedan, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo memperlihatkan bahwa pembentukan kabinet bukan sekadar persoalan pembagian jabatan, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kekuasaan.
Pemerintahan yang didukung banyak partai berpeluang menjalankan agenda politik dengan lebih mudah. Namun, dukungan yang terlalu dominan juga dapat menimbulkan persoalan apabila tidak diimbangi pengawasan yang kuat dan kritik yang terbuka.
Keberadaan oposisi tidak cukup diukur dari jumlah partai di luar pemerintahan. Oposisi perlu memiliki sikap kritis, menawarkan alternatif kebijakan, dan menjalankan fungsi kontrol berdasarkan kepentingan publik.
Kekhawatiran Herwin Sudikta menjadi pengingat bahwa konsolidasi politik seharusnya tidak menghilangkan ruang perbedaan pendapat. Persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang masuk kabinet Prabowo, melainkan apakah sistem politik tetap menyediakan pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan.
