MAKLUMAT – Anggota DPRD Jawa Timur, Mahdi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menambah kuota bantuan aspal untuk Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, bantuan melalui program Jalan Lainnya (Jalin) Jatim tersebut belum mampu menjangkau seluruh desa yang membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan.
Dari 37 desa yang mengajukan bantuan aspal, alokasi yang tersedia dilaporkan hanya 150 drum. Kondisi ini membuat sejumlah desa belum terakomodasi, meskipun kebutuhan perbaikan jalan poros desa masih cukup tinggi.
Mahdi yang merupakan anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan (Dapil) Probolinggo–Pasuruan menilai, keterbatasan kuota tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemprov Jatim. Tingginya jumlah desa yang mengajukan bantuan menunjukkan masih besarnya kebutuhan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan Kabupaten Probolinggo.
“Kami mengapresiasi perhatian Pemprov Jatim terhadap infrastruktur di daerah. Namun, fakta bahwa dari 37 desa yang mengajukan bantuan, alokasi yang tersedia hanya 150 drum aspal tentu menjadi catatan serius bagi kami,” ujar politisi PPP itu, Senin (9/11/2026).
Ia berkomitmen memperjuangkan penambahan kuota bantuan aspal pada tahun anggaran berikutnya. Upaya tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Jatim dan pembahasan bersama pihak terkait di DPRD Jatim.
Menurutnya, penambahan kuota perlu mempertimbangkan luas wilayah, panjang jalan desa, serta tingkat kerusakan infrastruktur yang membutuhkan penanganan.
Selain penambahan alokasi, Mahdi meminta penentuan desa penerima bantuan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Desa dengan kondisi jalan paling parah dan memiliki dampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat harus mendapat perhatian lebih.
“Desa-desa dengan tingkat kerusakan jalan terparah dan berdampak langsung pada perekonomian warga harus didahulukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antardesa,” jelasnya.
Mahdi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengoptimalkan anggaran daerah untuk membantu desa-desa yang belum terakomodasi bantuan provinsi.
Ia menegaskan, DPRD Jatim akan mengawal agar bantuan keuangan maupun material dari pemerintah provinsi dapat disalurkan secara adil, merata, dan tepat sasaran.
“Prinsipnya, kami akan terus mengawal agar program bantuan dari provinsi bisa menjangkau desa-desa yang membutuhkan. Tujuannya untuk memperbaiki infrastruktur sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan di Probolinggo,” pungkasnya.
