MAKLUMAT – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka hasil investigasi terhadap 377 dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK secara transparan. Dia meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melanggar demi menjaga integritas evaluasi pendidikan nasional.
Desakan tersebut muncul ketika Kemendikdasmen masih mendalami ratusan indikasi pelanggaran TKA 2026 untuk menentukan jenis sanksi yang akan diberikan kepada peserta maupun petugas ujian.
Inspektur Jenderal Kemendikdasmen Faisal Syahrul mengatakan, sebagian besar indikasi pelanggaran berkaitan dengan tindakan memotret kondisi pelaksanaan ujian.
“Memang saat ini Inspektorat Jenderal lagi melakukan pendalaman ya, terkait dengan indikasi-indikasi pelanggaran. Dan setelah kami melihat memang sebagian besar itu memotret ya terkait dengan pelaksanaan kondisi ujian,” ujar Faisal dalam Temu Media soal TKA di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Faisal menegaskan, setiap temuan akan diklarifikasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan sebelum pemerintah menentukan sanksi.
“InsyaAllah setelah itu kami akan membahas secara hati-hati karena ini terkait nanti dengan anak-anak kita di lapangan seperti apa,” imbuhnya seperti dikutip dari Kompas.
Kemendikdasmen Dalami 377 Pelanggaran TKA
Faisal menjelaskan, penentuan sanksi akan mempertimbangkan tingkat kecurangan dan dampaknya terhadap pelaksanaan ujian.
“Nanti kami akan melihat tingkat apa namanya, kecurangannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, kemudian nanti kami akan memutuskan sanksi apa yang diberikan,” kata Faisal.
Sanksi tersebut dapat diberikan kepada peserta didik, proktor, pengawas, maupun pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Baik itu terhadap siswanya, terhadap proktor, terhadap pengawas, dan lain sebagainya karena ini kita harus tetapkan secara hati-hati,” ujarnya.
Ketentuan sanksi pelanggaran TKA tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kepmendikdasmen) Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
Dalam aturan tersebut, sejumlah bentuk pelanggaran mencakup penyebarluasan foto, video, hingga lembar soal ujian oleh pengawas, proktor, teknisi, maupun peserta.
DPR Desak Investigasi Pelanggaran TKA Dibuka Transparan
Habib Syarief mendesak Kemendikdasmen membuka hasil investigasi 377 dugaan pelanggaran TKA kepada publik.
Habib Syarief merujuk data Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen yang mencatat 377 kasus pelanggaran dari total sekitar 3,73 juta peserta TKA.
Sebanyak 14 temuan pada gelombang pertama masuk kategori pelanggaran berat dan telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal.
“Temuan 377 dugaan pelanggaran, termasuk 14 kasus yang masuk kategori berat, harus menjadi perhatian serius. Kami mendesak Kemendikdasmen membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik,” ujar Habib Syarief dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
Dia meminta investigasi tidak berhenti pada pemeriksaan dan klarifikasi. Pihak yang terbukti bertanggung jawab harus dijatuhi sanksi sesuai ketentuan agar memberikan efek jera.
“Jangan sampai investigasi hanya berhenti pada pemeriksaan dan klarifikasi. Jika sudah ditemukan pihak yang bertanggung jawab, harus ada sanksi tegas sesuai aturan agar publik tahu dan ada efek jera,” tegasnya.
Habib Syarief mengapresiasi keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI dalam pengawasan pelaksanaan TKA.
Namun, dia mengingatkan penerbitan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif tanpa penegakan sanksi.
“Langkah administratif dan pemeriksaan internal harus diikuti penegakan aturan yang jelas. Pihak-pihak yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi tegas sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya,” kata Habib Syarief.
Pelanggaran TKA Bisa Menggerus Kepercayaan Publik
Habib Syarief memperingatkan, pembiaran terhadap kecurangan dalam pelaksanaan TKA berisiko meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas evaluasi pendidikan nasional.
Menurutnya, kejujuran dan keadilan bagi jutaan siswa yang mengerjakan ujian secara mandiri harus dilindungi oleh negara.
“TKA merupakan instrumen penting untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik sehingga integritasnya harus dijaga. Dugaan pelanggaran yang tidak ditangani tuntas berpotensi menggerus kepercayaan publik,” ucapnya.
Dia juga mendesak Kemendikdasmen bersama BSSN memperketat keamanan siber sistem TKA berbasis komputer guna mencegah kebocoran soal dan intervensi perangkat kecerdasan buatan (AI).
Selain itu, Habib Syarief meminta prosedur seleksi dan pelatihan etika bagi pengawas ujian di daerah diperbaiki secara menyeluruh.
“Pemerintah harus memastikan seluruh proses pengawasan diperketat dari hulu ke hilir. Proktor dan pengawas yang tidak profesional harus ditindak keras agar tidak mencederai marwah pendidikan,” tuturnya.
Habib Syarief juga meminta pemerintah menerapkan aturan pembatalan nilai bagi peserta yang terbukti melakukan kecurangan serta pencabutan lisensi pengawas berdasarkan bukti audit yang valid.
Dia menegaskan Komisi X DPR RI akan terus mengawal penanganan 377 kasus pelanggaran TKA hingga pemerintah mengumumkan sanksi resmi kepada publik.
“Kami di Komisi X DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas demi memastikan penanganan berjalan objektif dan akuntabel. Pendidikan karakter dan kejujuran harus tetap menjadi panglima tertinggi di sekolah,” pungkasnya.***
