MAKLUMAT – Sebanyak 50 anggota DPR RI dari berbagai fraksi dilaporkan telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan, jumlah penandatangan usulan terus bertambah. Ia menyebut anggota yang mendukung berasal dari mayoritas fraksi di parlemen.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani dikutip dari detikcom, Selasa (10/11/2026).
Mardani, yang turut menjadi pengusul, memastikan surat tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
“Surat sudah disampaikan ke pimpinan,” ujarnya.
Dorongan penggunaan HMP menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Sejumlah anggota DPR menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan konstitusional di parlemen.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, sebelumnya mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ijazah Gate untuk mendalami persoalan administrasi dan verifikasi dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan wakil presiden.
Menurut Rofik, pembentukan pansus diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemenuhan persyaratan pendidikan calon wakil presiden.
Ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk mengintervensi putusan lembaga peradilan, melainkan memastikan proses administrasi dan verifikasi dokumen pencalonan dapat dipertanggungjawabkan.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf juga menyampaikan sikap partainya terkait polemik tersebut. Ia menilai Gibran sebaiknya mengundurkan diri setelah adanya putusan MK dan MA mengenai dokumen pendidikannya. Jika tidak, DPR dinilai perlu menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan,” ujar Almuzzammil dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan PKS akan membangun komunikasi dengan berbagai fraksi agar aspirasi masyarakat dapat dibahas melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Sejumlah Fraksi Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Dukungan terhadap penggunaan HMP juga datang dari Partai Golkar. Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai mekanisme tersebut lebih relevan dibandingkan hak angket untuk merespons persoalan yang berkembang.
Doli menjelaskan DPR memiliki tiga hak konstitusional, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiganya memiliki fungsi dan mekanisme berbeda.
Menurut dia, hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan pemerintah, sedangkan hak angket merupakan instrumen penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah.
Sementara itu, HMP dinilai lebih sesuai untuk merespons persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau kondisi tidak terpenuhinya persyaratan jabatan presiden dan wakil presiden.
“Kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket,” kata Doli seperti dilansir laman Fraksi Partai Golkar, Senin (9/11/2026).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga menyebut partainya menerima aspirasi masyarakat yang menghendaki DPR menggunakan HMP.
Menurut Hasto, mekanisme tersebut menjadi salah satu pilihan rasional untuk merespons polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Mekanisme Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat
Hak Menyatakan Pendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam ketentuan tersebut, DPR dapat menggunakan HMP untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden serta dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Pengajuan HMP dapat diusulkan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Usulan tersebut selanjutnya harus memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPR.
Ketentuan mengenai pengajuan dan persetujuan tersebut menjadi tahapan penting sebelum HMP dapat ditetapkan sebagai keputusan resmi lembaga.
DPR Mulai Bahas Setelah Reses
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi terkait putusan MA mengenai dokumen pendidikan Gibran setelah masa reses berakhir.
Dasco menyebut pembahasan melalui mekanisme resmi DPR dapat dimulai setelah masa persidangan kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).
Ia mengakui pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari organisasi masyarakat sipil dan anggota parlemen lintas fraksi. Namun, selama masa reses, komunikasi mengenai persoalan tersebut masih berlangsung secara informal.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.
Dengan masuknya surat usulan yang ditandatangani sekitar 50 anggota DPR, tindak lanjut pimpinan DPR dan pembahasan melalui mekanisme kelembagaan menjadi tahapan berikutnya dalam polemik Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran.
