MAKLUMAT –Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan setuju jika DPR RI menggunakan hak menyatakan pendapat untuk merespons desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hak tersebut lebih relevan digunakan dibandingkan hak angket karena berkaitan dengan persoalan konstitusional.
Pernyataan Ahmad Doli tersebut disampaikan di tengah berkembangnya pembicaraan mengenai kemungkinan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden. Ia menegaskan, penggunaan hak menyatakan pendapat merupakan salah satu mekanisme yang dimiliki anggota DPR untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan penting kenegaraan.
“Saya secara pribadi ini kan hak anggota ya, saya setuju menyampaikan hak menyatakan pendapat,” kata Ahmad Doli dikutip, Selasa (10/11/2026).
Hak Menyatakan Pendapat dan Mekanisme Konstitusi
Ahmad Doli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan penggunaan hak menyatakan pendapat harus mengikuti mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ia merujuk Pasal 8 UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Sementara itu, proses pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Menurutnya, apabila proses politik di DPR berkembang hingga menghasilkan keputusan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat, pembahasan selanjutnya dapat memasuki mekanisme konstitusional terkait pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.
Namun, lanjut dia, langkah tersebut tetap bergantung pada kesepakatan dan keputusan fraksi-fraksi di DPR serta proses yang harus ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga menyebut pembicaraan mengenai desakan pemakzulan Gibran telah berlangsung di antara sejumlah pimpinan partai politik dan anggota fraksi di DPR.
Ahmad Doli Sebut Hak Angket Kurang Relevan
Terkait pilihan instrumen politik di DPR, Ahmad Doli secara tegas membedakan hak angket dan hak menyatakan pendapat.
Ia mengaku kurang setuju apabila DPR menggunakan hak angket untuk merespons persoalan tersebut. Hak menyatakan pendapat lebih sesuai dengan substansi persoalan yang sedang berkembang.
“Kalau kemarin kan ada teman-teman dari fraksi lain usulkan hak angket. Saya bilang sih, saya kurang setuju, karena nggak relevan,” tandasnya.
Ahmad Doli menegaskan sikap pribadinya konsisten sejak awal, yakni mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat apabila DPR mengambil langkah politik terkait polemik Gibran.
Ia juga menyebut langkah DPR nantinya perlu memperhatikan aspirasi masyarakat yang meminta lembaga legislatif tidak tinggal diam terhadap persoalan yang berkembang setelah munculnya putusan MA dan MK terkait dokumen pendidikan Gibran.
Meski demikian, Ahmad Doli tidak menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar secara resmi telah mengambil keputusan untuk mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat. Ia meminta agar sikap fraksi tidak ditafsirkan berdasarkan pernyataan pribadinya.
Konstitusi Atur Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Selain membicarakan mekanisme pemakzulan, Ahmad Doli turut menyinggung kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden apabila proses pemberhentian benar-benar berlangsung.
Ia menjelaskan, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
Dalam ketentuan tersebut, apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatan, presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih.
Ahmad Doli menyebut proses pengisian jabatan tersebut nantinya menjadi bagian dari kewenangan konstitusional yang harus dijalankan sesuai ketentuan.
“Jadi, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Pak Prabowo kalau seandainya seperti yang digambarkan itu tadi terjadi,” katanya.
Dengan demikian, Ahmad Doli menegaskan dukungan pribadinya terhadap penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR. Sementara itu, keputusan untuk membawa persoalan tersebut ke dalam proses resmi kelembagaan masih menunggu pembahasan dan kesepakatan politik di DPR RI.
