MAKLUMAT – Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya menguat setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan sikap terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Kedua partai tersebut sama-sama membuka jalan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI sebagai salah satu mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf secara terbuka meminta Gibran mengundurkan diri setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikannya.
Jika Gibran tidak mundur, Almuzzammil menilai DPR perlu segera mempertimbangkan penggunaan HMP sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan,” kata Almuzzammil, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, PKB melalui Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyatakan sedang memfinalisasi opsi penggunaan HMP untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden tersebut.
Pernyataan Khozin disampaikan pada Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan, PKB mempertimbangkan langkah tersebut dengan mengutamakan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional, bukan kalkulasi politik.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional,” tandas Khozin.
PKS Minta Gibran Mundur, PKB Finalisasi Opsi HMP
Sikap kedua partai memperlihatkan adanya pembahasan lintas kekuatan politik di DPR mengenai tindak lanjut polemik dokumen pendidikan Gibran.
Almuzzammil mengatakan PKS terus menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai elemen terkait persoalan tersebut. Namun, ia menegaskan partainya tidak bisa berjalan sendiri dalam mendorong penggunaan hak konstitusional DPR.
Karena itu, PKS akan membangun komunikasi dengan berbagai fraksi untuk membahas langkah yang dapat ditempuh melalui mekanisme kelembagaan.
“Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas,” tegasnya.
Khozin menjelaskan bahwa PKB mempertimbangkan HMP sebagai instrumen DPR untuk menyampaikan pendapat atas persoalan konstitusional.
Ia juga menegaskan hak angket dan HMP memiliki fungsi berbeda. Hak angket digunakan DPR untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas.
Sementara HMP, lanjut dia, merupakan instrumen untuk menyatakan pendapat DPR terhadap persoalan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua hak tersebut tidak harus digunakan secara berurutan.
“Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket,” jelasnya.
PKB Rujuk UU MD3 dan Pasal 7A UUD 1945
Khozin merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai salah satu dasar prosedural untuk mengajukan HMP.
Menurutnya, ketentuan tersebut memberikan ruang bagi DPR untuk menyampaikan pendapat terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden.
Ia mengaitkan polemik dokumen pendidikan Gibran dengan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi, termasuk tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Khozin menilai terdapat persoalan konstitusional yang perlu dijelaskan, yakni apakah persoalan dokumen pendidikan tersebut berkaitan dengan syarat pencalonan atau persyaratan yang harus dipenuhi ketika seseorang menjabat sebagai wakil presiden.
“Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden,” katanya.
Ia menyebut mekanisme tersebut dapat memberikan ruang bagi DPR dan MK untuk menjalankan kewenangannya masing-masing dalam proses konstitusional.
Putusan MA Jadi Perhatian dalam Polemik Ijazah Gibran
Menguatnya pembahasan HMP di DPR tidak terlepas dari putusan MA dalam perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026).
Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal.
Amar putusan menyatakan MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti, serta mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
MA juga menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 turut mencantumkan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan yang setara dengan tingkat SMA di Indonesia sebagai syarat pendaftaran calon wakil presiden.
Dokumen Certificate of Attendance dari institusi pendidikan di Singapura yang diserahkan pihak Gibran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai bukan bukti kelulusan atau ijazah, melainkan sertifikat kehadiran dalam kegiatan pembelajaran.
Perkembangan putusan MA dan pertimbangan MK tersebut kemudian menjadi bagian dari pembahasan politik dan konstitusional di parlemen.
Dengan sikap yang disampaikan PKS dan PKB, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat kini menjadi salah satu opsi yang dibicarakan untuk merespons polemik dokumen pendidikan Gibran.
Meski demikian, pengajuan HMP, proses pemeriksaan di MK, hingga kemungkinan pemberhentian wakil presiden merupakan tahapan konstitusional yang berbeda dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
