MAKLUMAT – Dokter sekaligus influencer dr Tirta Mandira Hudhi menyarankan Raffi Ahmad menentukan pilihan antara fokus mengelola perusahaan RANS atau menjalankan tugas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Saran tersebut disampaikan dr Tirta saat menanggapi polemik penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kegiatan promosi yang melibatkan influencer, termasuk RANS yang berkaitan dengan Raffi Ahmad.
Menurut dr Tirta, penggunaan influencer oleh pemerintah untuk kegiatan promosi pada dasarnya diperbolehkan. Terlebih, promosi pariwisata merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemasukan negara.
“Dia mencontohkan, pemerintah dapat membiayai travel vlogger atau influencer untuk mempromosikan berbagai destinasi wisata, seperti Labuan Bajo, Natuna, Manado, hingga Makassar,” kata Tirta dikutip dari akun Instagramnya, Selasa (10/11).
Namun, dr Tirta menegaskan kegiatan tersebut harus dilakukan secara jujur, transparan, dan jelas. Dia tidak mempermasalahkan pemerintah menggunakan jasa influencer selama tidak ada transaksi atau komunikasi di bawah tangan.
Di sisi lain, dr Tirta juga menilai masyarakat berhak mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi tersebut.
Menurut dia, warga tidak salah ketika meminta penjelasan kepada pemerintah. Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, kementerian atau lembaga pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan atas pertanyaan publik.
Persoalan utama, menurut dr Tirta, terletak pada posisi Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Meski kegiatan promosi yang dipersoalkan disebut berlangsung sebelum Raffi menjabat sebagai utusan presiden, statusnya sebagai pejabat negara membuat aktivitas profesionalnya berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan.
Seperti diberitakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis dugaan alokasi dana APBN senilai Rp14,69 miliar sepanjang tahun 2023–2026 dari dua kementerian (Kemendikbudristek dan KKP) kepada PT Rans Animasi Indonesia untuk pengadaan jasa influencer. Laporan ini memicu kritik tajam dari kalangan netizen serta figur publik lain mengenai urgensi dan transparansi penggunaan anggaran negara.
Tirta Sarankan Raffi Ahmad Klarifikasi
Dr Tirta menilai Raffi Ahmad perlu memberikan klarifikasi mengenai persoalan tersebut, termasuk menjelaskan keterkaitan aktivitas bisnis dan pekerjaan promosi dengan penggunaan anggaran negara.
Dia kemudian menyarankan Raffi mempertimbangkan untuk memilih salah satu peran yang ingin dijalani.
“Mas Raffi memilih, mau fokus di RANS-nya atau fokus bekerja buat negara,” demikian saran dr Tirta.
Menurut dr Tirta, jika Raffi ingin tetap menjalankan aktivitas profesional sebagai influencer dan pengusaha, mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden bisa menjadi pilihan.
Dengan begitu, ketika pemerintah menggunakan jasanya untuk kegiatan promosi, publik dapat melihatnya sebagai hubungan profesional dengan seorang influencer, bukan aktivitas yang melibatkan pejabat negara.
Dia juga mengingatkan bahwa posisi Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni membuat setiap aktivitasnya berpotensi menjadi perhatian masyarakat.
Di akhir pernyataannya, dr Tirta mengajak masyarakat tetap kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran negara, tetapi tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang belum terverifikasi.
Dia berharap Raffi Ahmad, RANS, dan kementerian terkait memberikan klarifikasi agar polemik tersebut memperoleh penjelasan yang terang.***
