MAKLUMAT – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menyoroti daftar sekitar 6.000 nomor telepon seluler yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal. Ia mempertanyakan tidak munculnya sejumlah nama yang dikenal dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.
Selain Gibran dan Kaesang, nama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Pratikno juga disebut tidak masuk dalam daftar tersebut.
Menurut Ginting, komposisi nama dalam daftar nomor yang diduga disadap perlu mendapat perhatian, terutama karena terdapat sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kritis atau berseberangan dengan Jokowi.
“Tidak ada orang-orang lingkaran dekat Jokowi yang disadap,” kata Ginting kepada wartawan dikutip, Senin (8/11/2026).
Ia kemudian mempertanyakan alasan sejumlah tokoh yang dikenal berseberangan dengan Jokowi justru muncul dalam daftar, sementara nama Gibran tidak ditemukan.
“Ada tuh yang kontra dengan Jokowi misalnya. Itu ada apa? Kemudian Wapres Gibran juga tidak ada,” ujarnya.
Kasus Penyadapan Menyangkut Keamanan Nasional
Ginting menilai dugaan penyadapan tersebut tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum biasa. Dugaan penyadapan yang berkaitan dengan kepala negara menyentuh persoalan keamanan nasional dan berpotensi menarik perhatian masyarakat internasional.
Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut dapat berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap sistem keamanan dan perlindungan komunikasi pejabat negara.
“Dunia juga melihat ini. Ini bukan isu nasional lagi, tetapi isu internasional,” cetus Ginting.
Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian Ginting terhadap dampak dugaan penyadapan, terutama apabila penyelidikan menemukan adanya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam sistem keamanan negara.
Sebut Potensi 14 Perwira Tinggi Terseret
Dalam keterangannya, Ginting juga memperkirakan sekitar 14 perwira tinggi berpotensi terseret dalam perkara dugaan penyadapan tersebut.
Ia menduga sejumlah perwira tinggi dapat menjadi tersangka apabila penyelidikan menemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka.
“Saya sampai menghitung ketika tanggal 1, ini ada sekitar 14 perwira tinggi yang akan terseret, yang saya duga akan menjadi tersangka,” ungkapnya.
Meski demikian, perkiraan mengenai jumlah perwira tinggi tersebut merupakan penilaian Ginting. Status hukum pihak-pihak yang disebut berpotensi terseret tetap harus ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini pun menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan komunikasi, keamanan pejabat negara, serta kepastian hukum. Pengungkapan fakta mengenai pihak yang melakukan penyadapan, pihak yang menjadi sasaran, dan kemungkinan keterlibatan aparat menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara tersebut.
