MAKLUMAT – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menduga kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat di lingkungan Istana berkaitan dengan agenda politik kelompok tertentu untuk merebut kekuasaan.
Benny menilai dugaan penyadapan yang disebut melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah jenderal Polri tersebut bukan sekadar persoalan biasa. Ia menduga tindakan itu merupakan bagian dari langkah politik untuk menggoyang kekuasaan pemerintahan yang sah.
“Dugaan tersebut harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan. Mabes Polri perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh agar fakta mengenai peristiwa tersebut dapat diketahui publik,” tegas Benny melalui akun X, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan pengusutan kasus ini tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Aparat kepolisian harus berani membuka seluruh informasi berdasarkan hasil penyelidikan, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Ini akan terungkap jika Mabes Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini secara transparan dan akuntabel,” tandasnya.
Benny Minta Polri Ungkap Dalang Penyadapan
Benny menekankan pengusutan kasus dugaan penyadapan tidak cukup hanya dengan memeriksa pihak yang diduga melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, aparat penegak hukum juga harus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang mengendalikan atau mengarahkan tindakan tersebut.
Ia meminta Mabes Polri mengungkap siapa aktor utama di balik dugaan penyadapan, termasuk motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
Selain itu, Benny mempertanyakan sasaran akhir dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat di lingkungan Istana. Baginya, hal tersebut menjadi bagian penting yang harus dijawab melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
“Itu sebabnya saya meminta Mabes Polri harus usut tuntas kasus ini, siapa dalangnya, apa motifnya, dan target akhirnya apa,” tandasnya.
Desakan tersebut sekaligus menempatkan transparansi penanganan perkara sebagai perhatian utama. Benny menginginkan agar Mabes Polri tidak hanya mengungkap kronologi peristiwa, tetapi juga menjelaskan konstruksi perkara berdasarkan bukti yang ditemukan.
Dugaan Agenda Politik Perlu Diungkap Melalui Proses Hukum
Dalam pernyataannya, Benny mengaitkan dugaan penyadapan dengan kemungkinan adanya agenda kelompok tertentu untuk merebut kekuasaan. Ia meyakini tindakan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menggoyang pemerintahan yang sedang berjalan.
Namun, dugaan mengenai motif politik maupun pihak yang berada di balik peristiwa tersebut perlu dibuktikan melalui proses hukum. Penyelidikan yang transparan dibutuhkan untuk memastikan setiap dugaan memiliki dasar fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus ini juga menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Slamet Uliandi dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Karena itu, pengungkapan perkara menjadi penting untuk memastikan sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan hasil penyelidikan
Benny meminta Mabes Polri menjadikan pengusutan kasus tersebut sebagai perhatian serius. Ia menginginkan seluruh pertanyaan mengenai aktor, motif, dan tujuan dugaan penyadapan mendapatkan jawaban melalui proses penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel.
