MAKLUMAT — Perwakilan masyarakat pesisir timur Surabaya meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencabut Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) proyek Surabaya Waterfront Land (SWL). Mereka menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan keputusan tersebut bermasalah dan berpotensi mengabaikan kepentingan nelayan.
Tuntutan itu disampaikan dalam audiensi di Gedung Plaza Kuningan, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C11-14, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut demonstrasi masyarakat nelayan pada Jumat (6/11/2026).
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), CH. Nety Widayati, membuka sekaligus memimpin audiensi. Pertemuan itu dihadiri Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3), perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala DLH Jawa Timur, serta perwakilan PT Granting Jaya selaku konsultan proyek.
“Sepanjang usaha itu tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat, maka sah saja. Tapi kalau merugikan, kita kalkulasi ulang,” ujar Nety.
Menanggapi pernyataan tersebut, Koordinator FM3 Ramadhani Jaka Samudra menyampaikan bahwa rencana pembangunan SWL berpotensi merugikan masyarakat jika dilihat dari aspek ekonomi. Ia merujuk data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya yang mencatat produksi perikanan tangkap mencapai 8.274,8 ton per tahun dengan nilai ekonomi Rp176,8 miliar. Sementara itu, produksi perikanan budidaya mencapai 2.574,83 ton per tahun dengan nilai produksi Rp381,17 miliar.
Menurut Rama, kedua sektor tersebut menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp558 miliar setiap tahun di kawasan pesisir timur Surabaya. Angka itu berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan pada laut dan perikanan budidaya.
“Artinya di Pantai Timur Surabaya sudah ada Rp558 miliar perputaran uang per tahun, sedangkan nilai investasi PSN SWL itu Rp72 triliun yang digunakan selama 20 tahun atau Rp3,6 triliun per tahun,” ujar Rama.
Ia menilai pemerintah seharusnya terlebih dahulu memperhitungkan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir sebelum menjalankan proyek tersebut. Menurutnya, aktivitas perikanan yang sudah berjalan masih memiliki peluang untuk dikembangkan tanpa harus membangun pulau buatan di kawasan tangkap nelayan.
Rama memperkirakan pembangunan pulau buatan di wilayah tersebut dapat menghilangkan sumber penghidupan sekitar 20.000 warga pesisir. Ia juga mempertanyakan proses penerbitan SKKLH karena menilai KLH belum melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap data dan dokumen yang diserahkan PT Granting Jaya.
“Harusnya KLH memastikan masalah sosial diselesaikan dulu baru SKKL diterbitkan, bukan sebaliknya. Dan kami mempertanyakan kenapa KLH tidak melakukan double checking atas data dan berkas yang disetorkan PT Granting Jaya. Karena ada banyak dugaan dokumen dan data tersebut tidak benar sehingga atas dasar itu kami meminta KLH untuk mencabut SKKL yang diduga cacat prosedural dan administrasi,” jelasnya.
Persoalan dokumen juga disampaikan Hamuka, salah satu tokoh masyarakat pesisir timur Surabaya. Ia mempersoalkan laporan PT Granting Jaya kepada KLH mengenai pelaksanaan konsultasi publik di Hotel Palm Park. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak melibatkan masyarakat secara utuh dan sempat diwarnai kericuhan.
Hamuka juga menemukan pencantuman sejumlah organisasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam laporan konsultasi publik tersebut. Salah satunya FM3. Ia menilai pencantuman nama organisasi itu tidak mencerminkan sikap masyarakat yang sebenarnya.
“Proyek ini selain merusak lingkungan, juga merusak mata pencaharian kami,” ujar Hamuka.
Penolakan serupa disampaikan Hatip dari Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kedung Cowek. Ia mengatakan masyarakat datang ke Jakarta dengan tuntutan yang jelas, yakni meminta pemerintah mencabut SKKLH. Mereka tidak ingin pembahasan audiensi melebar menjadi negosiasi mengenai pelaksanaan proyek.
“Kedatangan kami ke sini hanya menyampaikan penolakan dan minta SKKL ini dicabut,” ujar Hatip.
Dalam audiensi tersebut, masyarakat juga mengoreksi sejumlah data kelompok nelayan yang tercantum dalam paparan KLH mengenai laporan PT Granting Jaya. Hadi Siswanto, nelayan Sukolilo Baru sekaligus anggota KUB Udang Rebon, mencontohkan pencantuman KUB Udang Putih. Menurutnya, kelompok tersebut sudah bubar dan nama ketua yang tercantum dalam dokumen tidak sesuai.
“Ada dugaan data yang tidak benar. Contohnya KUB Udang Putih, harusnya sudah bubar dan ketuanya bukan yang tertera di dokumen,” ujar Hadi.
Fatchul Munir dari KUB Kepiting juga membantah anggapan bahwa kelompok nelayan yang mengikuti pertemuan dengan pihak pengembang telah menyatakan dukungan terhadap proyek SWL. Ia menjelaskan, kehadiran mereka selama ini bertujuan mempelajari rencana pembangunan dan memperoleh informasi.
“Tidak ada kesepakatan apa-apa dengan 18 KUB yang diklaim itu. Kami hanya mempelajari, ikut rapat dan hadir, bukan berarti setuju,” ujarnya.
Munir juga mengungkapkan bahwa sebagian nelayan merasa tidak mengetahui tujuan penggunaan tanda tangan yang diminta dalam pertemuan sebelumnya. Ia mengaku mendapat penjelasan bahwa tanda tangan tersebut hanya menjadi persyaratan administrasi, tetapi kemudian diduga digunakan sebagai bagian dari pengurusan SKKLH.
“Adapun dalam satu kondisi tertentu kami merasa dibohongi. Katanya disuruh tanda tangan saja buat syarat saja, tapi ternyata jadi bahan untuk urus SKKL. Dan selain itu banyak dari kami dalam kondisi tertekan,” katanya.
Menanggapi berbagai keberatan tersebut, Kepala DLH Provinsi Jawa Timur Nurkholis menyatakan pihaknya akan tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. DLH Jatim juga bersedia mendampingi perwakilan nelayan untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran kepada bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH.
“Kami menjamin akan berpihak pada masyarakat dan lingkungan dengan memberikan garansi bahwa DLH Jatim mengedepankan dialog dan menampung segala aspirasi, termasuk membantu pengurusan laporan ke bidang Gakkum KLH atas dugaan yang telah disampaikan,” ujar Nurkholis.
Audiensi menghasilkan tiga kesepakatan. Pertama, Direktorat PDLUK KLH/BPLH bersama KKP akan melakukan kunjungan lapangan pada minggu keempat November 2026 untuk menemui masyarakat pesisir.
Kedua, Kepala DLH Jawa Timur akan mendampingi perwakilan nelayan dalam audiensi dengan Balai Gakkum KLH di Surabaya. Pertemuan tersebut berkaitan dengan laporan dan tuntutan pencabutan SKKLH.
Ketiga, perwakilan warga berkomitmen tidak kembali menggelar demonstrasi selama pemerintah tetap membuka ruang aspirasi dan bersedia menindaklanjuti tuntutan mereka, termasuk pencabutan SKKLH. Penyelesaian akan ditempuh melalui dialog, komunikasi, dan mekanisme resmi.
Meski demikian, masyarakat memperingatkan bahwa penolakan dapat meluas apabila pemerintah tidak menindaklanjuti aspirasi mereka. Kawasan laut yang terdampak rencana pembangunan SWL selama ini juga dimanfaatkan nelayan dari Madura, Sidoarjo, Pasuruan, hingga Probolinggo.
Selain aktivitas perikanan tangkap, masyarakat mengkhawatirkan keberadaan tambak budidaya yang tersebar di kawasan pesisir. Mereka menilai pembangunan SWL dapat mengancam usaha tambak dan menyebabkan kerugian bagi petani yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
*) Penulis: M Habib Muzaki
