PPIH Dituntut Lebih Siap Hadapi Perubahan Sistem Haji 2027

Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Puji Raharjo, saat menghadiri Training of Trainers (ToT) PPIH Arab Saudi 2027 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: Kemenhaj)

MAKLUMAT — Perubahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M menuntut Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memiliki kesiapan dan kompetensi lebih matang. Petugas tidak hanya dituntut memahami mekanisme pelayanan baru, tetapi juga memastikan seluruh tahapan perjalanan jemaah berjalan sesuai kebutuhan.

Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Puji Raharjo, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan haji tidak cukup diukur dari perubahan sistem. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan petugas memastikan seluruh komitmen pelayanan terlaksana dengan baik.

Puji menjelaskan, penyelenggaraan haji 2027 menghadirkan perubahan mendasar dalam mekanisme pelayanan di Arab Saudi. Jika sebelumnya sejumlah layanan lebih banyak dikelola melalui pola pengelolaan mandiri, kini penyelenggaraan menggunakan skema full board melalui syarikah.

Dalam skema tersebut, penyediaan akomodasi, konsumsi, hingga mobilitas jemaah menjadi bagian dari tanggung jawab syarikah. Kondisi ini membuat peran PPIH semakin penting sebagai penghubung antara kebutuhan jemaah Indonesia dan penyedia layanan di Arab Saudi.

“Secara umum, sistem tahun ini lebih memudahkan. Namun, tugas kita adalah memastikan seluruh komitmen pelayanan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan. PPIH harus mampu menjembatani kepentingan jemaah dengan sistem yang ada di Arab Saudi,” ujar Puji, saat membuka Training of Trainers (ToT) PPIH Arab Saudi 2027 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca Juga  Diiringi Tangis Haru, KBIHU RS Muhammadiyah Lamongan Lepas Keberangkatan 353 Jemaah Haji

Ia menjelaskan, perubahan juga mencakup pola pengelompokan dan pergerakan jemaah. Salah satunya melalui penyesuaian jumlah anggota rombongan menjadi sekitar 40 hingga 45 orang. Selain itu, petugas harus memahami penerapan skema murur dan tanazul yang membutuhkan koordinasi serta penguasaan teknis di lapangan.

Puji menekankan pentingnya kesamaan pemahaman seluruh personel terhadap rangkaian pelayanan haji. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya menguasai pekerjaan berdasarkan pembagian tugas masing-masing, tetapi juga harus memahami keseluruhan proses perjalanan jemaah.

Pemahaman tersebut meliputi keberangkatan dari Indonesia, pelayanan di bandara, penempatan di hotel, transportasi antarkota, hingga pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Petugas juga harus memahami mekanisme pemulangan jemaah hingga kembali ke Tanah Air.

“Jangan sampai petugas hanya memahami tugasnya masing-masing, tetapi tidak memahami keseluruhan perjalanan jemaah. Setiap petugas harus mengetahui alur pelayanan dari awal keberangkatan sampai jemaah kembali ke tanah air,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puji menilai materi pelatihan perlu menitikberatkan pada kesiapan menghadapi persoalan nyata di lapangan. Pelaksanaan ToT tidak cukup hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga harus membekali petugas dengan keterampilan mengambil keputusan, membangun koordinasi, dan menyelesaikan persoalan pelayanan secara cepat dan tepat.

Baca Juga  Keresahan Almarhum Nadjib Hamid yang Tertunda: Menag Nasaruddin Umar dan Jawaban di Balik Dam Haji

Ia juga menilai peningkatan kualitas kinerja petugas haji yang semakin responsif dan berorientasi pada kebutuhan jemaah perlu dipertahankan. Capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk meningkatkan standar pelayanan pada penyelenggaraan haji berikutnya.

Menurut Puji, prinsip service excellence atau pelayanan prima harus menjadi budaya kerja seluruh petugas. Keberhasilan PPIH tidak semata-mata ditentukan oleh penyelesaian pekerjaan administratif dan teknis, tetapi juga sejauh mana jemaah memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan.

“Petugas harus semakin responsif, semakin melayani. Tahun ini kualitas pelayanan harus meningkat. Jangan hanya berorientasi pada penyelesaian tugas, tetapi pastikan jemaah benar-benar mendapatkan pelayanan terbaik,” pesannya.

Selain kompetensi teknis, Puji mengingatkan pentingnya kematangan sikap dan pengendalian emosi. Petugas akan berhadapan dengan jemaah yang memiliki latar belakang, karakter, usia, dan kondisi berbeda. Karena itu, kesabaran, kedisiplinan, serta kemampuan mengendalikan diri menjadi bagian penting dari profesionalitas pelayanan.

Ia mengaitkan karakter tersebut dengan nilai ketakwaan dalam Al-Qur’an, khususnya ajaran tentang kesediaan berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit serta kemampuan menahan amarah. Nilai-nilai tersebut dinilai relevan dengan tanggung jawab petugas dalam melayani jemaah.

Puji juga mengingatkan agar petugas tidak mengambil tindakan emosional yang berpotensi mengganggu pelayanan, bahkan membahayakan keselamatan jemaah.

Baca Juga  Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik Akibat Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Avtur

“Petugas harus mampu mengendalikan emosi, tetap sabar menghadapi berbagai karakter jemaah, dan menjaga kedisiplinan. Jangan sampai tindakan kita justru membahayakan jemaah. Semua ikhtiar ini pada akhirnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” tandas Puji.

Kementerian Haji dan Umrah berharap, PPIH Arab Saudi 2027 memiliki kompetensi yang lebih menyeluruh. Perubahan sistem penyelenggaraan haji diharapkan dapat diikuti dengan penguatan budaya kerja petugas, sehingga pelayanan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan prosedur, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dan kepentingan jemaah.***