MAKLUMAT – Nama Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Dr. Hendro Pandowo, M.Si., menjadi perhatian setelah ditunjuk sebagai Ketua Komisi dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso (EHS), Selasa (17/11/2026).
Sidang yang berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta, tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Hendro Pandowo memimpin komisi yang memeriksa EHS terkait dugaan pelanggaran ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Penunjukan Hendro menarik perhatian karena sidang etik tersebut berlangsung di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri dan berkaitan dengan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Lantas, siapa sebenarnya Hendro Pandowo?
Profil Komjen Pol. Hendro Pandowo
Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., merupakan perwira tinggi Polri kelahiran Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada 12 Januari 1969.
Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Hendro juga tercatat pernah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1998, Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada 2007, serta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2016.
Dalam perjalanan kariernya, Hendro dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dan sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian.
Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Kapolres Purwakarta, Kapolres Bandung, Kapolres Metro Jakarta Pusat, hingga Kapolrestabes Bandung.
Kariernya berlanjut di tingkat pusat ketika menjabat sebagai Kepala Biro Provos Divisi Profesi dan Pengamanan (Karoprovos Divpropam) Polri pada 2018.
Pada 2020, Hendro dipercaya menjadi Wakapolda Metro Jaya. Selanjutnya, pada 2023, ia menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Budaya (Sahlisosbud) Kapolri.
Hendro kemudian mendapat kepercayaan sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung pada periode 2024–2025.
Setelah itu, ia bertugas di lingkungan Kementerian Hukum sebagai Inspektur Jenderal hingga Oktober 2026.
Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Pada Selasa (17/11/2026), Hendro Pandowo dipercaya memimpin Sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso.
Sidang dimulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, persidangan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.
“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, Hendro bertindak sebagai Ketua Komisi merangkap anggota. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.
Adapun anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
EHS diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangan di lingkungan Bagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Untuk mendukung jalannya persidangan, Polri menghadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.
Polri Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Istimewa
Trunoyudo menegaskan, penegakan kode etik terhadap anggota Polri mengacu pada prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum.
Menurut dia, setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” katanya.
Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian.
Seluruh tahapan persidangan, kata Trunoyudo, dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” ujarnya.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, proses persidangan masih berlangsung. Polri menyatakan akan mengumumkan perkembangan dan hasil resmi setelah seluruh rangkaian sidang selesai.
“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkas Trunoyudo.***












