MAKLUMAT – Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS). Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang etik yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
EHS dinyatakan melakukan pelanggaran etik terkait pemufakatan dalam kegiatan akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di ruang sidang Propam Polri, Gedung Presisi 3 lantai 2, Mabes Polri.
“Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan ilegal akses berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” kata Trunoyudo disaksikan melalui akun Youtube Berita Satu.
Dalam persidangan tersebut, KKEP menghadirkan sembilan saksi. Salah satunya merupakan saksi yang meringankan atau a de charge atas permintaan EHS.
Komisi sidang dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua, dengan Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Adapun anggota komisi terdiri atas Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
Atas pelanggaran tersebut, KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela.
Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.
Trunoyudo mengatakan, EHS menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut. Mekanisme banding akan diproses melalui komisi banding sesuai ketentuan yang berlaku.
Kompolnas Nilai Sidang Berjalan Sesuai Aturan
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, mengatakan pihaknya mengikuti langsung jalannya persidangan. Menurut dia, proses pemeriksaan berlangsung cukup panjang dan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan maupun pembelaan.
Kompolnas juga menilai mekanisme persidangan berjalan sesuai aturan dan kredibilitas prosesnya terjaga.
Anam menyebut EHS sempat menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam persidangan, meskipun yang bersangkutan tetap menyatakan banding.
Sementara itu, Polri menyampaikan sidang etik terhadap terduga pelanggar lain berinisial LSP dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya. Adapun pemeriksaan terhadap pihak berinisial TK masih dalam proses pendalaman.***













