MAKLUMAT – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Kabupaten Bojonegoro. Sejumlah persoalan yang disampaikan warga meliputi kerusakan jalan akibat tergerus sungai, kebutuhan tembok penahan tanah, kekeringan saat musim kemarau, hingga keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian adalah kerusakan jalan poros penghubung antardesa dan antarkecamatan, termasuk ruas Sendangrejo, Kecamatan Tambakrejo, menuju Bondol, Kecamatan Ngambon. Jalan ini menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat, termasuk menuju pondok pesantren, pasar, dan pusat kegiatan ekonomi.
Sri Wahyuni menilai, penanganan kerusakan jalan perlu disertai pembangunan tembok penahan tanah agar badan jalan tidak terus tergerus aliran sungai.
“Untuk jalan poros yang tergerus sungai, ini membutuhkan biaya besar. Kalau masih dalam kisaran Rp1–2 miliar, masih bisa kita upayakan. Karena ini jalan poros dan akses menuju pondok, pasar, serta kegiatan masyarakat lainnya. Jika bisa direalisasikan, tentu sangat bermanfaat bagi perekonomian warga,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, upaya penganggaran akan mempertimbangkan status kewenangan jalan dan besaran rencana anggaran biaya (RAB). Jika menjadi kewenangan provinsi, usulan akan diperjuangkan melalui pemerintah provinsi. Sementara untuk jalan kabupaten, diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Penanganan Kekeringan
Persoalan kekurangan air bersih saat musim kemarau juga menjadi aspirasi warga. Kondisi tersebut dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Ngasem, Tambakrejo, Ngambon, dan Kapas.
Untuk penanganan jangka pendek, Sri Wahyuni menyebut distribusi bantuan air bersih terus diupayakan. Dalam satu bulan terakhir, bantuan yang disalurkan mencapai sekitar 15–20 tangki air untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.
Sementara itu, untuk solusi jangka menengah dan panjang, diperlukan perluasan jaringan PDAM secara bertahap melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
Selain itu, pembangunan embung, optimalisasi sumur bor atau sumur sibel, serta pembuatan sumur resapan di lingkungan rumah warga perlu didorong sebagai upaya menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.
Minta Dukungan Alsintan
Aspirasi lainnya berkaitan dengan kebutuhan alat dan mesin pertanian (Alsintan). Warga berharap pemerintah memberikan dukungan alsintan, terutama bagi desa-desa terpencil yang selama ini masih mengalami keterbatasan sarana pertanian.
Sri Wahyuni memastikan aspirasi tersebut akan ditampung dan diperjuangkan sesuai mekanisme serta kewenangan pemerintah.
Terkait pertanyaan warga mengenai program bantuan, seperti KIP Jawara, ia menjelaskan bahwa penetapan penerima dilakukan melalui mekanisme organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Karena itu, pengusulan penerima tidak bisa dilakukan secara langsung oleh perorangan.
Meski demikian, aspirasi masyarakat tetap menjadi catatan untuk ditelusuri lebih lanjut.
Melalui kegiatan reses tersebut, Sri Wahyuni berharap berbagai kebutuhan masyarakat Bojonegoro dapat dikawal dan diperjuangkan agar masuk dalam prioritas program pembangunan sesuai kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten.













