MAKLUMAT –Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tetap memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meskipun sempat mendapat tawaran untuk bergabung. Sikap tersebut menunjukkan PDIP tidak menjadikan posisi di dalam kabinet sebagai satu-satunya jalan untuk menjalankan peran politik.
Megawati menyampaikan sikap itu saat memberikan orasi ilmiah bertajuk Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana XIX dan Pascasarjana XII Tahun Akademik 2026/2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden ke-5 RI itu mengungkapkan bahwa PDIP pernah mendapat tawaran untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo. Namun, dia memilih tidak mengambil kesempatan tersebut.
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” tegas Megawati.
Pernyataan itu sekaligus memperjelas posisi politik PDIP di tengah dinamika hubungan partai-partai politik dengan pemerintahan Prabowo. Megawati menegaskan keputusan berada di luar pemerintahan bukan semata-mata persoalan strategi politik, melainkan berkaitan dengan keyakinan dan ideologi partai.
Pancasila Jadi Landasan Sikap Politik PDIP
Megawati menjelaskan sikap politik partainya berangkat dari nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai konsep atau hafalan, tetapi harus dimengerti melalui sejarah kelahirannya dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dia mengingatkan pentingnya memahami falsafah bangsa secara utuh agar nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan demokrasi.
“Keyakinan itu bersumber dari Pancasila,” ujar Megawati.
Melalui pernyataan tersebut, Megawati mengaitkan pilihan politik PDIP dengan prinsip ideologis yang menjadi dasar perjuangan partai.
Megawati Soroti Budaya Politik Menunggu Komando
Selain menjelaskan posisi PDIP di luar pemerintahan, Megawati juga menyoroti kecenderungan masyarakat yang dinilainya semakin terbiasa menunggu arahan sebelum menyampaikan pendapat.
Dia mempertanyakan mengapa keberanian masyarakat untuk berbicara dan menyampaikan pandangan justru semakin berkurang. Padahal, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” kata Megawati.
Megawati juga mengingatkan agar masyarakat tidak takut menyampaikan pendapat. Menurutnya, warga negara memiliki hak konstitusional untuk berbicara dan menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam orasi tersebut, dia turut menyinggung kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk persoalan dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik.
Megawati kemudian menceritakan pengalamannya yang pernah tiga kali mendapat panggilan kepolisian dan satu kali panggilan kejaksaan. Dia mengaku memenuhi panggilan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.
Namun, dia mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak seharusnya menghilangkan keberanian masyarakat dalam menyampaikan kritik.
“Kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” ujar Megawati.
Pernyataan Megawati tersebut menempatkan dua persoalan sebagai perhatian utama dalam orasi ilmiahnya, yakni pentingnya menjaga konsistensi ideologi dalam menentukan sikap politik serta keberanian warga negara menggunakan hak demokratisnya.
Di tengah pemerintahan Prabowo, PDIP memilih tetap berada di luar kabinet. Sementara itu, Megawati mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan masyarakat yang berani menyampaikan pendapat, bukan sekadar menunggu komando.













