Sekolah Swasta dan Pesantren di Bojonegoro Sambat Bantuan Sarpras, Ini Respons Freddy Poernomo DPRD Jatim

MAKLUMAT – Kesulitan mengakses bantuan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan bagi sekolah swasta dan pondok pesantren di Bojonegoro mendapat perhatian anggota DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo.

Persoalan tersebut didengar Freddy Poernomo daro pengelola dan tenaga pendidik Yayasan Mambaul Ulum, Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, saat meneggelar serap aspirasi masyarakat pada Kamis (19/11/2026).

Freddy Poernomo mengakui akses bantuan fisik bagi sekolah swasta dan pondok pesantren masih menjadi persoalan. Kendala administrasi dan proses verifikasi yang panjang kerap menyulitkan lembaga pendidikan dalam memperoleh bantuan pemerintah.

“Banyak pengelola yayasan sekolah swasta dan pondok pesantren mengeluhkan kondisi ruang kelas yang rusak atau fasilitas belajar yang tidak memadai. Namun, ketika mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi, sering kali terkendala persyaratan administratif yang kaku dan proses verifikasi yang panjang,” kata Freddy.

Politisi senior Partai Golkar Jawa Timur itu menegaskan, pemerintah tidak boleh membedakan perhatian antara lembaga pendidikan negeri, swasta, dan pesantren. Sebab, seluruh peserta didik, baik siswa maupun santri, merupakan bagian dari generasi penerus Jawa Timur yang berhak mendapatkan fasilitas pendidikan layak dan aman.

Freddy juga mengingatkan adanya landasan hukum yang mengatur dukungan terhadap pesantren, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Baca Juga  Setyo Wahono Beber Konsep Pembangunan Bojonegoro Bareng Muhammadiyah

“Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendukung peran pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Bojonegoro-Tuban tersebut.

Karena itu, Freddy mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pmeprov Jatim) melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah swasta dan pondok pesantren.

Ia juga meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan proses pengajuan administratif, tetapi aktif memberikan pendampingan kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan.

“Jangan sampai anggaran sebenarnya tersedia, tetapi tidak terserap maksimal oleh pihak yang membutuhkan hanya karena mereka gagal di tahap administrasi awal. Pemprov harus hadir menjemput bola dan memberikan pendampingan,” tegasnya.

Melalui reses tersebut, Freddy berharap berbagai aspirasi pengelola sekolah swasta dan pondok pesantren dapat menjadi bahan pertimbangan Pemprov Jawa Timur dalam menyusun kebijakan pemerataan bantuan serta peningkatan kualitas sarana pendidikan.