Cahyo DPRD Jatim Ungkap Kendala Lahan Pembangunan SMA Negeri di Wiyung Surabaya

MAKLUMAT– Keterbatasan lahan menjadi kendala utama pembangunan SMA negeri di wilayah Wiyung, Surabaya. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyebut diperlukan dukungan Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan lahan agar penambahan sekolah negeri yang diharapkan warga dapat direalisasikan.

Persoalan tersebut mengemuka saat Cahyo menggelar reses di Gedung Serbaguna Kelurahan Babatan, RW 1 dan 2, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Kamis (20/11/2026). Dalam pertemuan itu, warga RW 1 Kelurahan Babatan meminta pemerintah membangun SMA Negeri di wilayah mereka.

Warga menilai keberadaan SMA negeri sangat dibutuhkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak setempat. Selama ini, mereka mengaku kesulitan memasukkan anak ke sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung dan persaingan dalam sistem penerimaan murid baru berdasarkan domisili.

“Kami mohon dibangun SMA Negeri di sini agar anak-anak kami bisa bersekolah di sekolah negeri dan memiliki kesempatan diterima melalui sistem zonasi,” ungkap salah seorang warga.

Menanggapi aspirasi tersebut, Cahyo menjelaskan pembangunan sekolah negeri membutuhkan ketersediaan lahan. Sementara itu, aset tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk pembangunan sekolah baru semakin terbatas.

Karena itu, menurutnya, diperlukan sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya, khususnya dalam penyediaan lahan.

Baca Juga  Menakar Strategi 3 Pilar Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur: Capaian, Tantangan, dan Jalan Keluar Terbaik

“Yang dibutuhkan tentu lahan. Masalahnya, lahan atau aset Pemprov sudah terbatas. Kita membutuhkan dukungan Pemkot Surabaya, dalam hal ini Wali Kota Surabaya,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Cahyo mengaku telah bertemu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk menyampaikan kebutuhan penambahan sekolah negeri, terutama di wilayah yang belum memiliki SMA Negeri.

“Saya sudah bertemu Pak Wali Kota Eri. Saya sampaikan bahwa kita harus mendahulukan kepentingan rakyat yang ingin memiliki SMA Negeri,” katanya.

Meski demikian, Cahyo mengakui realisasi pembangunan SMA Negeri di Wiyung tidak mudah. Selain keterbatasan lahan, posisi geografis wilayah yang berada di persimpangan dengan kawasan lain juga menjadi pertimbangan.

Sebagai langkah alternatif, ia mendorong Pemprov Jatim memberikan stimulus kepada sekolah swasta agar biaya pendidikan lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Pemprov tengah berupaya memberikan stimulus untuk sekolah swasta agar biayanya lebih terjangkau. Jangan sampai kita membangun sekolah negeri justru merusak peluang sekolah swasta. Ekosistem pendidikan harus adil, sekolah negeri bagus, sekolah swasta juga harus tetap berjalan dan berkembang,” jelasnya.

Cahyo menegaskan pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas tanpa membedakan sekolah negeri dan swasta. Ia juga menyatakan siap membantu masyarakat kurang mampu mengakses sekolah negeri melalui jalur afirmasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga  Harkopnas 2025, Sri Untari: Koperasi Itu Seperti Sapu Lidi

“Pendidikan harus berkeadilan. Saya siap membantu masyarakat kurang mampu melalui jalur afirmasi, tentu sesuai ketentuan,” tegasnya.

Selain persoalan pendidikan, reses tersebut juga menyerap aspirasi warga terkait sejumlah program sosial pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), Sekolah Rakyat, serta layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

Warga turut mengusulkan perluasan cakupan penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan agar masyarakat tidak terbebani biaya pengobatan. Cahyo menyatakan seluruh masukan tersebut akan dicatat dan diteruskan kepada pihak terkait.