MAKLUMAT – Kemiskinan masih menjadi tantangan struktural yang kompleks dan multidimensional bagi Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, atau setara dengan 3,804 juta orang, menunjukkan penurunan sebesar 0,20 poin persen dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 9,50 persen [1]. Angka ini mencerminkan capaian positif dalam menekan kemiskinan ekstrem yang turun menjadi 0,29 persen pada tahun 2025, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 0,85 persen [2]. Namun, secara agregat, Jawa Timur masih memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar secara nasional, dengan karakteristik kemiskinan yang bersifat spasial dan terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Pulau Madura, kawasan Tapal Kuda, dan beberapa area perkotaan padat [3].
Garis Kemiskinan di Jawa Timur pada September 2025 tercatat sebesar Rp585.020 per kapita per bulan, dengan komposisi yang menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap pengeluaran pangan [1]. Dari total garis kemiskinan tersebut, porsi pengeluaran untuk makanan mendominasi hingga 76,46 persen (Rp447.332), sementara pengeluaran non-makanan hanya 23,54 persen (Rp137.688). Fakta ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin sangat rentan terhadap fluktuasi harga pangan pokok dan tidak memiliki ruang finansial yang cukup untuk investasi dalam pendidikan, kesehatan, atau pengembangan usaha. Rata-rata rumah tangga miskin di Jawa Timur terdiri dari 4,34 anggota keluarga, sehingga garis kemiskinan per rumah tangga mencapai Rp2.538.987 per bulan—angka yang sangat minim untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan pendekatan komprehensif dalam menanggulangi kemiskinan melalui tiga strategi utama yang saling melengkapi: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Ketiga pilar ini dirancang untuk menangani dimensi kemiskinan yang tidak hanya berkaitan dengan kekurangan finansial, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar, ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Pilar Pertama: Mengurangi Beban Pengeluaran Melalui Perlindungan Sosial Adaptif
Strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin diimplementasikan melalui berbagai program perlindungan sosial yang dirancang sebagai jaring pengaman lapis pertama. Program-program ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Bantuan Biaya Pendidikan untuk siswa kurang mampu.
PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang memberikan transfer tunai kepada keluarga miskin dengan persyaratan bahwa anggota keluarga harus memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Mekanisme ini dirancang untuk memecah rantai kemiskinan antargenerasi dengan mendorong investasi dalam modal manusia sejak dini. Melalui PKH, keluarga miskin dapat mengakses layanan kesehatan ibu hamil, anak balita, dan pendidikan anak, sehingga mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan [4]. Di Jawa Timur, program ini telah menjangkau ribuan keluarga penerima manfaat yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
BPNT melengkapi PKH dengan memberikan bantuan pangan melalui mekanisme akun elektronik atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), memungkinkan penerima manfaat membeli bahan pangan pokok di pasar tradisional atau modern yang telah bermitra. Sistem ini lebih transparan dan mengurangi potensi penyalahgunaan dibandingkan dengan sistem distribusi langsung. Dengan BPNT, keluarga miskin dapat mengalokasikan sumber daya finansial mereka untuk kebutuhan non-pangan yang juga krusial, seperti kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga meluncurkan Bantuan Biaya Pendidikan bagi puluhan ribu siswa kurang mampu dari tingkat SMA, SMK, hingga SLB pada tahun 2025 [5]. Program ini mengakui bahwa pendidikan berkualitas adalah investasi jangka panjang yang paling efektif dalam memutus siklus kemiskinan. Dengan mengurangi beban biaya pendidikan, program ini meningkatkan akses dan partisipasi siswa miskin dalam pendidikan menengah, yang pada gilirannya meningkatkan prospek karir dan pendapatan di masa depan.
Namun, tantangan utama dalam implementasi program-program perlindungan sosial ini terletak pada akurasi data sasaran dan efisiensi penyaluran. Masalah inclusion error (salah sasaran) dan exclusion error (yang berhak tidak menerima) masih menjadi kendala signifikan. Diperlukan integrasi data yang lebih presisi melalui sistem informasi terpadu berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang melibatkan koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial, BPS, Pemerintah Desa, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, program bantuan sosial harus diposisikan sebagai instrumen jangka pendek untuk menahan laju kemiskinan dan melindungi kelompok rentan, bukan sebagai solusi struktural jangka panjang. Tanpa diiringi dengan peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial hanya akan menciptakan ketergantungan dan tidak mengatasi akar permasalahan kemiskinan.
Pilar Kedua: Meningkatkan Pendapatan Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Pelatihan Kerja
Penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya dengan memberikan bantuan sosial konsumtif, melainkan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat. Strategi peningkatan pendapatan di Jawa Timur difokuskan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), fasilitasi akses permodalan, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang disubsidi pemerintah menjadi instrumen penting dalam mengatasi kendala permodalan bagi usaha mikro dan kecil. KUR menawarkan pinjaman hingga Rp50 juta per debitur dengan bunga efektif sebesar 7 persen per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan bunga pasar yang mencapai 15-20 persen [6]. Akses pembiayaan produktif ini terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan aset, omzet penjualan, serta penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Penelitian menunjukkan bahwa penerima KUR mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 20-30 persen dalam tahun pertama, dengan efek multiplier yang menyebar ke ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi dan investasi [6].
Selain akses modal, peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Keberadaan 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur memegang peran vital dalam memberikan pelatihan vokasi berbasis kompetensi [7]. Pelatihan ini membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri maupun untuk berwirausaha secara mandiri, dengan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Program pelatihan di BLK mencakup berbagai bidang, mulai dari keahlian teknis (las, otomotif, konstruksi), keahlian layanan (pariwisata, perhotelan), hingga keahlian digital dan e-commerce.
Namun, kajian akademis menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti yang diimplementasikan di Kabupaten Ponorogo dan daerah lainnya, masih menghadapi kendala struktural yang signifikan [8]. Hambatan tersebut meliputi: (1) rendahnya literasi dan akses terhadap teknologi digital di kalangan pelaku UMKM tradisional, (2) keterbatasan infrastruktur pendukung usaha seperti akses pasar dan logistik, (3) rendahnya kapabilitas sumber daya manusia dalam mengelola manajemen bisnis modern, (4) terbatasnya jaringan bisnis dan akses ke pasar yang lebih luas, serta (5) kurangnya pendampingan berkelanjutan setelah penerima pelatihan atau modal usaha.
Oleh karena itu, program peningkatan pendapatan harus dirancang secara holistik dan terintegrasi, mulai dari pelatihan teknis dan pendampingan manajerial, fasilitasi akses pasar digital dan rantai pasok industri, penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga penguatan modal sosial dan jaringan bisnis. Strategi ini juga harus mempertimbangkan potensi spesifik setiap wilayah—misalnya, pengembangan agromaritim di Madura, pariwisata budaya di Tapal Kuda, dan industri kreatif di perkotaan—sehingga pemberdayaan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga menciptakan identitas ekonomi yang berkelanjutan di setiap daerah.
Pilar Ketiga: Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan Melalui Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Karakteristik kemiskinan di Jawa Timur sangat kental dengan dimensi spasial yang tidak dapat diabaikan. Kantong-kantong kemiskinan tertinggi masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, khususnya Pulau Madura (Kabupaten Sampang dengan 20,83 persen, Bangkalan 18,66 persen, Sumenep 17,78 persen, dan Pamekasan 13,41 persen) dan kawasan Tapal Kuda seperti Probolinggo (16,31 persen) dan Situbondo [3]. Disparitas ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan pendapatan, tetapi juga kesenjangan struktural dalam akses infrastruktur dasar, layanan kesehatan berkualitas, pendidikan, dan peluang ekonomi.
Strategi mengurangi kantong kemiskinan dilakukan melalui pendekatan place-based policy atau kebijakan berbasis wilayah yang responsif terhadap karakteristik lokal [9]. Pemerintah memfokuskan intervensi pada 10 kabupaten/kota prioritas dengan menggenjot pembangunan infrastruktur pedesaan, seperti jalan poros desa, jembatan konstruksi sederhana, sarana irigasi, dan sistem air bersih. Pembangunan infrastruktur ini krusial untuk membuka isolasi wilayah, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan konektivitas antara pusat-pusat produksi pertanian di desa dengan pasar di perkotaan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, petani dapat menjual produk mereka ke pasar dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga meningkatkan pendapatan.
Optimalisasi Dana Desa juga menjadi ujung tombak dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Setiap desa di Indonesia menerima Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, dan penggunaan dana ini harus diarahkan pada proyek-proyek yang memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan. Program padat karya tunai berbasis Dana Desa tidak hanya membangun infrastruktur fisik yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja jangka pendek bagi masyarakat setempat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan pendapatan tambahan. Dengan mekanisme ini, Dana Desa menjadi instrumen yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan penciptaan lapangan kerja.
Namun, tantangan yang tersisa adalah bagaimana memastikan investasi infrastruktur tersebut benar-benar memicu efek pengganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi lokal, bukan sekadar menjadi proyek fisik tanpa keberlanjutan fungsi ekonomi. Diperlukan sinergi antara pembangunan infrastruktur dengan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi spesifik wilayah. Misalnya, pembangunan jalan ke daerah pertanian harus diikuti dengan program pemberdayaan petani, akses pasar, dan teknologi pertanian modern. Demikian pula, pembangunan infrastruktur pariwisata harus diikuti dengan pelatihan sumber daya manusia di sektor pariwisata dan pemasaran destinasi wisata.
Selain itu, pemerintah perlu memprioritaskan alokasi APBD untuk pemenuhan tenaga medis dan guru berkualitas di daerah tertinggal. Ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas adalah fondasi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Daerah kantong kemiskinan sering mengalami kelangkaan tenaga medis dan guru bersertifikat, sehingga kualitas layanan kesehatan dan pendidikan tertinggal jauh dari daerah perkotaan. Insentif khusus, baik finansial maupun non-finansial, perlu diberikan kepada tenaga medis dan guru yang bersedia bertugas di daerah tertinggal untuk meningkatkan kualitas layanan dasar.
Saran dan Jalan Keluar
Berdasarkan analisis mendalam terhadap ketiga pilar strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, berikut adalah beberapa saran dan jalan keluar strategis yang dapat diimplementasikan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan:
1. Transformasi Bantuan Konsumtif Menjadi Produktif
Pemerintah perlu mengintegrasikan penerima bantuan sosial (PKH/BPNT) yang masih berada pada usia produktif (15-64 tahun) ke dalam program pelatihan kerja dan akses modal usaha (KUR). Sistem informasi terintegrasi dapat mengidentifikasi penerima bantuan yang memiliki potensi untuk berwirausaha atau mencari kerja, kemudian memberikan mereka akses ke program pemberdayaan ekonomi. Dengan cara ini, bantuan sosial tidak hanya menjadi konsumsi tetapi juga investasi dalam peningkatan kapasitas produktif.
2. Pemutakhiran Data Terpadu dan Akurat
Memperkuat sinergi data kemiskinan lintas sektor melalui sistem informasi terpadu berbasis NIK yang melibatkan koordinasi antara Dinas Sosial, BPS, Pemerintah Desa, Dinas Tenaga Kerja, dan lembaga terkait lainnya. Data yang akurat dan real-time akan meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan, sehingga meminimalkan inclusion error dan exclusion error.
3. Penguatan Ekosistem UMKM Digital
Tidak hanya memberikan modal melalui KUR, pemerintah harus memfasilitasi UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem rantai pasok industri besar dan pasar e-commerce nasional. Program pelatihan digital marketing, penggunaan platform e-commerce, dan manajemen online store harus menjadi bagian integral dari program pemberdayaan UMKM. Kemitraan dengan platform e-commerce nasional dan perusahaan logistik juga perlu diperkuat untuk memudahkan akses pasar.
4. Reorientasi Kurikulum BLK dan Pelatihan Kerja
Program pelatihan di BLK harus disesuaikan dengan tren ekonomi hijau (green economy), ekonomi digital, dan kebutuhan industri masa depan. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta perlu diperkuat untuk memberikan jaminan penyerapan tenaga kerja bagi lulusan pelatihan. Program magang dan penempatan kerja harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan.
5. Pendekatan Pentahelix Berbasis Potensi Lokal
Menggalang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media untuk mengembangkan potensi spesifik di daerah kantong kemiskinan. Setiap wilayah memiliki potensi unik yang dapat dikembangkan—agromaritim di Madura, pariwisata budaya di Tapal Kuda, industri kreatif di perkotaan—dan pengembangan potensi ini harus melibatkan semua elemen masyarakat secara inklusif.
6. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar di Daerah Tertinggal
Memprioritaskan alokasi APBD untuk pemenuhan tenaga medis dan guru berkualitas di daerah tertinggal, dengan memberikan insentif khusus untuk meningkatkan motivasi dan retensi tenaga profesional. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan harus dikelola melalui orkestrasi kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan sosial jangka pendek dengan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur jangka panjang. Keberhasilan strategi tiga pilar ini sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat, tata kelola pemerintahan yang inklusif dan transparan, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat—pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media.
Dengan implementasi yang konsisten dan terukur, didukung oleh data yang akurat dan sistem monitoring yang efektif, visi Jawa Timur yang sejahtera, inklusif, dan bebas dari kemiskinan ekstrem bukanlah sebuah keniscayaan yang mustahil untuk diwujudkan. Sebaliknya, ini adalah tujuan yang realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan menuju Jawa Timur Emas 2045.
*) Penulis: Dr. Puguh Wiji Pamungkas, MM (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur FPKS)
