Perundungan Politik Menyasar PSI

Penulis: Abdul Khalid Boyan. *)

MAKLUMAT — Di tengah lanskap politik nasional yang bergerak dinamis dan penuh kalkulasi kekuasaan, partai berlambang gajah alias Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru dilanda guncangan tsunami politik—di mana secara mengejutkan kader-kader inti PSI mengundurkan diri serentak.

Di antara elite PSI itu adalah Giring Ganesha (Mantan Ketua Umum PSI/Wakil Menteri Kebudayaan), Raja Juli Antoni (Sekretaris Jenderal PSI/Menteri Kehutanan), dan Isyana Bagoes Oka (Wakil Ketua Umum PSI/Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

Alasan mundur sangat normatif, agar bisa berfokus membantu Presiden Prabowo Subianto dalam tugas Kementerian. Hanya Giring saja yang mengutarakan pengunduran dirinya karena sudah tidak adanya kecocokan dengan platform PSI saat ini.

Tak pelak, ketangguhan politik Partai Solidaritas Indonesia tengah di uji. Bahkan, PSI tengah menghadapi ujian “perundungan” dan olok-olok warganet yang sebetulnya sangat tidak produktif dalam ekosistem demokrasi.

Akun media sosial PSI misalnya, beberapa kali menjadi sasaran olok-olok dan meme warganet, termasuk interaksi viral terbaru dengan aktor Jefri Nichol di Threads. Unggahan admin akun resmi PSI “Hii, udah lama ga nyapa warga threads xixi cek ombak dulu kali yaaa” yang disambar secara pedas oleh Jefri Nichol—dengan respon singkat “Sok asik lu…” lewat fitur repost telah memicu beragam meme dari warganet terkait reaksi admin PSI.

Secara lebih menyakitkan, beredar pula tagar #PartaiSalahInput yang diplesetkan pada lonjakan perolehan suara PSI saat penghitungan suara Pileg 2024, sempat membajiri platform X selama beberapa pekan.

Tamparan untuk PSI

Secara politis, kemuduran elite PSI dan perundungan politik yang menimpa PSI itu tidak sekadar keriak kecil dalam dinamika internal partai, melainkan menyerupai sebuah tsunami politik yang menyapu bersih ilusi ketangguhan organisasi dan memaksa banyak pihak mempertanyakan keberlangsungan PSI sebagai kekuatan politik yang mandiri.

Tsunami politik tersebut tentu tidak muncul begitu saja dari ruang hampa. Jika ditarik ke akar yang lebih luas, gejolak yang menerpa PSI berkelindan erat dengan kian melemahnya simpul-simpul pengaruh politik Joko Widodo (Jokowi) sebagai patron.

Selama bertahun-tahun, PSI kerap diposisikan dan mempersepsikan dirinya sebagai salah satu saluran aspirasi sekaligus penyangga narasi politik Jokowi.

Baca Juga  NasDem Kembalikan Sahroni ke Pimpinan Komisi III DPR, ICW: Cederai Komitmen Etika Politik dan Empati Publik

Namun, tekanan opini publik yang terus-menerus mengaitkan berbagai isu besar—mulai dari dugaan kasus penyadapan hingga tudingan kegagalan kebijakan negara berskala masif—dengan jejaring dinasti politik Jokowi dan “geng Solo” telah menggerus legitimasi serta modal simbolik yang selama ini menopang citra mereka.

Ketika simpul patronase politik mengalami erosi kepercayaan di mata publik, partai-partai atau kelompok yang terlalu lekat bergantung pada bayang-bayang figur tersebut ikut terseret ke dalam pusaran krisis reputasi yang sama.

Situasi kian pelik ketika tekanan eksternal datang langsung dari sesama aktor dalam peta koalisi pemerintahan.

Serangan paling keras dan terbuka datang dari Wakil Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid, yang secara tegas menyatakan bahwa sejak terjadinya pengunduran diri kader PSI di kabinet Prabowo, secara kelembagaan PSI sejatinya tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Pernyataan bernada menohok ini memiliki implikasi politik yang jauh melampaui sekadar perang kata antar elite. Di mata publik dan konstituen, pernyataan tersebut mempertegas posisi PSI yang kian terpinggirkan dari pusat pengambilan keputusan sekaligus menelanjangi rapuhnya posisi tawar kelembagaan partai tersebut di tengah konstelasi kekuasaan.

Bagi PSI, narasi keterpinggiran dan melemahnya posisi tawar ini menjadi beban ganda yang sangat berat. Apalagi, partai ini sudah memikul catatan elektoral yang kurang menggembirakan setelah gagal menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam dua kali keikutsertaannya secara berturut-turut di pemilihan legislatif, yakni pada Pileg 2019 dan Pileg 2024.

Kegagalan berulang di pintu masuk Senayan berarti PSI tidak memiliki representasi fraksi dan kursi legislatif untuk mengawal agenda kebijakan secara langsung di parlemen.

Ketika ketiadaan kursi di DPR berpadu dengan keraguan atas posisi di lingkar kekuasaan eksekutif, PSI menghadapi risiko kehilangan relevansi strategis di mata pemilih maupun sesama kekuatan politik nasional. ​Meski demikian, membaca kejatuhan atau kegagalan PSI hanya melalui kacamata peristiwa jangka pendek, manuver elite, atau tekanan lawan politik akan membuat analisis kita berhenti di permukaan.

Kegagalan Sistem Partai

Secara sistemik, persoalan yang dihadapi PSI berakar pada sejumlah faktor struktural dan strategis yang saling berkelindan.

Baca Juga  Indonesia dalam Pusaran Transformasi Pendidikan Tinggi Global

Pertama, faktor ketergantungan pada Figur. Salah satu kelemahan paling mendasar yang terus membayangi PSI adalah krisis institusionalisasi akibat ketergantungan yang terlalu tinggi pada figur.

Sejumlah kajian politik, menyoroti bahwa PSI lebih menonjolkan daya tarik personal dan kedekatan simbolik dengan tokoh tertentu—seperti pencitraan sebagai “partai Jokowi” serta kepemimpinan Kaesang Pangarep—dibandingkan membangun sistem pelembagaan partai yang kokoh dan basis massa akar rumput yang mandiri di daerah.

Dalam teori kepartaian modern, partai yang bertumpu pada karisma atau popularitas figur tertentu sangat rentan ketika figur tersebut menghadapi penurunan sentimen publik, pergeseran orientasi, atau keterbatasan waktu dan kapasitas untuk terus menopang seluruh struktur.

Tanpa kaderisasi yang matang, aturan main organisasi yang mapan, serta akar sosial yang kuat di tingkat bawah, partai kehilangan daya tahan saat arus opini publik berbalik arah.

Kedua, faktor struktural berikutnya adalah ketidakjelasan identitas dan branding politik yang membuat pemilih kebingungan membaca arah perjuangan PSI. Partai berlambang gajah itu tampak mengalami pergeseran citra yang cukup tajam dari satu siklus pemilu ke pemilu berikutnya.

Pada Pemilu 2019, PSI tampil dengan identitas yang relatif jelas di mata segmen pemilih tertentu: mengusung gaya politik anak muda, progresif, modern, dan lantang mengkritik politik identitas serta praktik-praktik politik lama.

Namun, memasuki Pemilu 2024 dan dinamika pasca-pemilu, citra tersebut dinilai memudar dan melebur ke dalam pola politik yang lebih pragmatis, transaksional, serta bertumpu pada bayang-bayang kekuasaan dan manuver elite.

Pergeseran ini menciptakan disonansi di kalangan pemilih. Pemilih yang semula tertarik pada idealisme antikorupsi, anti-intoleransi, dan politik gagasan merasa kecewa dan menjauh, sementara basis pemilih tradisional atau massa akar rumput yang lebih pragmatis belum tentu sepenuhnya luluh hanya karena kedekatan dengan elite kekuasaan.

Faktor ketiga, lemahnya Infrastruktur dan logistik kampanye. Di luar persoalan figur dan citra, kekuatan sebuah partai politik pada akhirnya diuji oleh mesin organisasi dan infrastruktur di lapangan. Dalam hal ini, PSI menghadapi tantangan serius terkait lemahnya konsolidasi struktur serta tata kelola logistik kampanye.

Baca Juga  TNI PRIMA: Bukan Sekadar Slogan, Tapi Dampak Nyata

Ujian Soliditas

Laporan investigasi oleh Tempo mengungkap adanya keluhan dari internal calon legislator mengenai batalnya pencairan dana saksi dari pengurus pusat menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024. Seperti kita tau, saksi di tempat pemungutan suara (TPS) merupakan ujung tombak krusial untuk menjaga kemurnian dan mengamankan perolehan suara partai pada hari H.

Ketika koordinasi logistik tersendat, dukungan pendanaan tidak pasti, dan struktur pengurus di daerah belum solid hingga ke level bawah, potensi kebocoran atau hilangnya suara menjadi sangat besar.

Realitas ini menunjukkan bahwa popularitas di media sosial atau ramainya wacana di tingkat pusat tidak otomatis berbanding lurus dengan kesiapan operasional di lapangan.

Kelemahan internal tersebut semakin terasa berat karena berhadapan dengan desain sistem pemilu yang memang menuntut daya tahan organisasi luar biasa.

Kombinasi antara ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan sistem proporsional terbuka menciptakan biaya politik yang sangat tinggi.

Ambang batas 4 persen menjadi pagar tinggi yang menyulitkan partai-partai baru atau partai non-parlemen untuk masuk ke DPR, sementara sistem proporsional terbuka mendorong persaingan internal antarcalon legislatif yang menuntut sumber daya finansial, jaringan, dan kerja lapangan yang masif. Bagi partai mapan yang telah memiliki mesin politik hingga ke tingkat desa, rintangan ini dapat dihadapi dengan modal historis dan jaringan yang sudah terbentuk.

Sebaliknya, bagi partai yang relatif baru dan masih berpola top-down, ambang batas tersebut berubah menjadi tembok besar yang sangat sulit ditembus.

Pada akhirnya, narasi kegagalan PSI mencerminkan pelajaran penting tentang hakikat membangun kekuatan politik di Indonesia.

Gelombang pengunduran diri elite, melemahnya simpul politik patron, serta kerasnya kritik dari sesama kekuatan politik hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang lebih dalam.

Dalam konteks ini, partai politik tidak cukup hanya mengandalkan kedekatan dengan kekuasaan, sorotan media, atau daya tarik figur sesaat.

Tanpa pelembagaan yang kuat, konsistensi identitas dan gagasan, infrastruktur organisasi yang solid hingga ke akar rumput, serta strategi menghadapi hambatan sistemik pemilu, setiap guncangan politik akan selalu berpotensi menjelma menjadi badai yang meruntuhkan pijakan partai.***

Penulis: Abdul Khalid Boyan

Peneliti LPPM Universitas Arya Wangsa