Dua Pakar dari UGM Beda Pendapat Soal Translokasi Badak Jawa, Begini Kata Mereka

MAKLUMAT – Rencana pemerintah membentuk habitat kedua bagi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai perhatian kalangan akademisi. Dua pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti pentingnya strategi tersebut, tetapi memberikan penekanan berbeda terkait kesiapan habitat dan pelaksanaan translokasi.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) UGM, Prof. Dr. drh. Raden Wisnu Nurcahyo, menilai rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Alas Purwo belum layak direalisasikan. Menurutnya, pemindahan satwa langka dengan populasi sangat terbatas itu menyimpan risiko ekologis dan medis yang tinggi.

Sebaliknya, akademisi UGM sekaligus pakar konservasi satwa liar, Dr. Sandy Nurvianto, menilai pembentukan populasi kedua merupakan strategi penting untuk mengurangi risiko kepunahan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap, berbasis kajian ilmiah, dan tidak mengganggu keberlanjutan populasi di Ujung Kulon.

Wisnu: Risiko Pemindahan ke Alas Purwo Masih Tinggi

Wisnu menjelaskan, TNUK selama ini telah terbukti menjadi habitat yang sesuai bagi Badak Jawa. Kawasan tersebut menyediakan tumbuhan bawah sebagai sumber pakan, air, serta kubangan lumpur yang dibutuhkan badak untuk mengatur suhu tubuh dan menjaga kelembapan kulit.

Populasi Badak Jawa di kawasan itu juga mampu bertahan melewati bencana besar letusan Gunung Krakatau pada 1883.

Menurut Wisnu, satwa liar memiliki keterikatan kuat dengan ekosistem tempat hidupnya. Keterikatan itu mencakup ketersediaan pakan alami hingga tumbuhan yang secara naluriah dikonsumsi untuk membantu proses penyembuhan diri (self-medicated animal behavior).

“Memindahkan satwa liar tidak sama seperti memindahkan benda mati. Satwa liar terikat erat dengan ekosistemnya, mulai dari ketersediaan pakan alami hingga tumbuhan obat yang secara naluriah mereka konsumsi untuk menyembuhkan diri sendiri (self-medicated animal behavior). Kalau dipaksakan pindah ke habitat baru yang belum teruji kelayakannya, risikonya bisa fatal dan berujung kematian,” tegas Wisnu seperti dilaporkan laman UGM, Sabtu (21/11).

Baca Juga  Badak Jawa Bakal Dipindahkan ke Alas Purwo? Ini Penjelasan Resmi Kemenhut

Pakar kesehatan satwa liar tersebut memaparkan sejumlah risiko medis dan fisiologis yang dapat muncul jika translokasi dilakukan tanpa persiapan matang. Risiko itu antara lain stres berat akibat penangkapan dan pembiusan, gangguan fisiologis selama perjalanan, serta paparan patogen penyakit baru.

Ancaman penyakit juga perlu diperhitungkan karena di Alas Purwo terdapat satwa lain, seperti banteng, rusa, babi hutan, dan macan tutul. Interaksi dengan lingkungan baru berpotensi meningkatkan risiko paparan penyakit yang belum dikenal oleh individu badak yang dipindahkan.

Wisnu mencontohkan kematian seekor Badak Jawa bernama Mustofa pada November 2025 setelah menjalani pemindahan di dalam kawasan Ujung Kulon. Kematian tersebut, menurutnya, berkaitan dengan komplikasi penyakit kronis pada organ dalam.

Ia juga mengingatkan bahwa populasi Badak Jawa berada dalam kondisi sangat kritis. Data Kementerian Kehutanan yang dirujuknya mencatat populasi di bawah 100 ekor pada 2025. Sementara itu, penilaian Asian Rhino Specialist Group IUCN pada 2026 disebut memperkirakan jumlahnya kurang dari 50 individu.

Dengan kondisi populasi sekecil itu, kegagalan translokasi dapat memperbesar ancaman terhadap kelangsungan spesies endemik Indonesia tersebut.

Jika pemerintah tetap mengkaji pembentukan habitat kedua, Wisnu meminta kajian komprehensif lintas disiplin dilakukan terlebih dahulu. Kajian tersebut harus mencakup daya dukung habitat sepanjang musim, kesesuaian jenis tumbuhan pakan, protokol biosekuriti, hingga dukungan masyarakat setempat.

“Hingga saat ini penelitian spesifik mengenai biologi dan kesehatan Badak Jawa di alam liar masih sangat terbatas, sementara masa kebuntingannya mencapai 15 hingga 16 bulan sehingga laju reproduksinya lambat. Jadi, habitat kedua di Alas Purwo belum bisa dianggap siap sebelum seluruh prasyarat ekologis dan medisnya dipastikan aman,” jelasnya.

Terkait penolakan warga lokal dan masyarakat adat Baduy terhadap rencana pemindahan, Wisnu menilai masyarakat sekitar Ujung Kulon memiliki kearifan lokal yang turut mendukung pelestarian badak. Ia juga menyampaikan pandangan bahwa kasus perburuan liar umumnya dilakukan oleh oknum pendatang karena motif ekonomi.

Baca Juga  Pemerintah Tutup Keran Impor 12 Komoditas, Guru Besar UGM Ingatkan Risiko Lonjakan Harga

Sebagai alternatif, Wisnu merekomendasikan lima prioritas penyelamatan Badak Jawa secara in-situ atau di habitat aslinya di TNUK.

Pertama, memperketat patroli kawasan dan penegakan hukum terhadap pemburu liar. Kedua, menjaga serta memulihkan vegetasi tumbuhan pakan alami. Ketiga, menambah kamera jebak (camera trap) untuk memantau kondisi kesehatan dan kelahiran individu baru.

Keempat, mengantisipasi penularan parasit seperti Trypanosoma dari ternak kerbau milik warga di sekitar kawasan penyangga. Kelima, menyiapkan kajian mitigasi bencana secara ilmiah.

Sandy: Populasi Kedua Penting untuk Mitigasi Kepunahan

Berbeda dalam penekanan strategi, Dr. Sandy Nurvianto memandang pembentukan populasi kedua Badak Jawa sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko kepunahan akibat ketergantungan seluruh populasi pada satu kawasan.

Menurut Sandy, gagasan tersebut bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Wacana pembentukan populasi kedua telah berkembang sejak 1986, setelah lima individu Badak Jawa dilaporkan mati mendadak dan diduga berkaitan dengan penyakit.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa ketika seluruh populasi suatu spesies terkonsentrasi di satu lokasi, gangguan di kawasan itu dapat mengancam keberlangsungan spesies secara keseluruhan.

“Ketika seluruh badak Jawa berada dalam satu populasi, gangguan seperti wabah penyakit atau bencana alam dapat mengancam kelangsungan spesies secara keseluruhan. Karena itu, pembentukan populasi kedua menjadi penting agar ketika satu populasi mengalami gangguan, masih terdapat populasi lain yang dapat bertahan,” jelas Sandy seperti disiarkan laman milik Kementerian Kehutanan, dikutip Sabtu (21/11).

Ia menyebut ancaman terhadap populasi tunggal tidak hanya berasal dari penyakit, tetapi juga bencana alam. Salah satu risiko yang perlu diperhitungkan adalah tsunami yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik di kawasan Selat Sunda.

Karena itu, pembentukan populasi kedua perlu ditempatkan sebagai strategi mitigasi jangka panjang, bukan sekadar pemindahan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain.

Baca Juga  UGM Tegaskan Keabsahan Ijazah Jokowi: "Data Lengkap, Tidak Ada yang Disembunyikan"

Sandy juga menyoroti daya dukung habitat (carrying capacity) TNUK. Berdasarkan sejumlah kajian yang dirujuknya, daya dukung optimal habitat Badak Jawa diperkirakan berada pada kisaran 100 individu.

Sementara itu, hasil penghitungan populasi yang disampaikannya menunjukkan jumlah 76 individu pada 2022 dan 91 individu pada 2024. Kedua angka tersebut menggunakan pendekatan penghitungan yang berbeda.

“Angka tersebut menunjukkan pentingnya mengantisipasi kondisi populasi dalam jangka panjang. Kita tidak seharusnya menunggu sampai terjadi gangguan atau tekanan terhadap habitat. Mitigasi justru harus dipersiapkan sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi,” ungkapnya.

Meski mendukung pentingnya populasi kedua, Sandy menegaskan bahwa hal itu tidak berarti Badak Jawa harus segera dipindahkan keluar dari TNUK.

Menurutnya, langkah yang perlu diprioritaskan saat ini adalah penguatan populasi melalui pengelolaan dan translokasi secara terbatas di dalam kawasan TNUK. Salah satu upaya yang dapat dikembangkan adalah Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), yakni kawasan untuk pengelolaan dan pengembangbiakan badak secara lebih terkontrol.

Ia menjelaskan, setiap individu yang akan ditranslokasikan harus melalui pemeriksaan kesehatan dan penilaian ilmiah secara menyeluruh. Kajian juga harus memperhitungkan dampak pengambilan individu terhadap struktur, kesehatan, dan keberlanjutan populasi asal.

“Yang paling penting adalah memastikan populasi asal tetap sehat dan stabil. Ketika satu individu dipindahkan, kita harus benar-benar yakin bahwa pemindahan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap populasi yang ditinggalkan. Karena itu, proses translokasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa,” tegas Sandy.

Ia menambahkan, identifikasi calon habitat kedua membutuhkan penelitian panjang. Aspek yang harus dikaji meliputi kesesuaian habitat, ketersediaan sumber daya, keamanan kawasan, serta kemampuan lingkungan mendukung populasi yang berkelanjutan. Seluruh tahapan tersebut, menurutnya, harus ditempatkan dalam kerangka konservasi jangka panjang dengan TNUK tetap menjadi habitat utama Badak Jawa.***