ICJ Putuskan Myanmar Lakukan Genosida terhadap Muslim Rohingya, Wajib Beri Kompensasi

MAKLUMAT – Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap kelompok Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara selama operasi pembersihan pada 2017. Dalam putusan bersejarah yang dibacakan Kamis (19/11/2026), Myanmar juga diwajibkan menyelidiki dan menghukum pihak yang bertanggung jawab serta memberikan kompensasi kepada korban.

Putusan tersebut dijatuhkan dalam perkara yang diajukan Gambia terhadap Myanmar pada 11 November 2019. Perkara ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Dalam amar putusannya, majelis hakim ICJ menyatakan, Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya dengan suara sembilan berbanding enam. Putusan itu bersifat final, mengikat para pihak, dan tidak dapat diajukan banding.

ICJ dalam siarannya, 178-20261119-pre-01-00-en, juga menyatakan Myanmar melanggar kewajibannya untuk mencegah genosida yang dilakukan oleh individu-individu bersama pasukan keamanan negara tersebut. Selain itu, Myanmar dinilai gagal memenuhi kewajiban untuk menghukum pelaku genosida dan tindakan lain yang diatur dalam Konvensi Genosida.

Mahkamah turut menemukan pelanggaran terhadap kewajiban Myanmar untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan guna melaksanakan ketentuan konvensi tersebut.

Namun, terdapat satu bagian yang diputus berbeda. Dengan suara 14 berbanding satu, ICJ menyatakan tidak menemukan pelanggaran berupa penghasutan genosida secara langsung dan terbuka oleh orang-orang di luar aparat negara terhadap kelompok Rohingya di Rakhine utara.

Myanmar Wajib Selidiki dan Hukum Pelaku

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, ICJ memerintahkan Myanmar menghentikan setiap pelanggaran yang masih berlangsung dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida.

Myanmar juga harus segera mengambil langkah efektif untuk menyelidiki semua orang yang secara wajar diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan konvensi dalam operasi pembersihan 2017. Jika ditemukan dasar yang cukup, mereka harus dituntut dan dihukum.

Pengadilan juga mewajibkan Myanmar memberikan jaminan agar pelanggaran serupa tidak terulang serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejahatan serupa pada masa mendatang.

Salah satu bagian penting putusan tersebut menyangkut pemulihan hak-hak masyarakat Rohingya. Myanmar diwajibkan mengambil langkah pemulihan, termasuk memungkinkan warga Rohingya yang mengungsi untuk kembali ke tempat tinggal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat.

Kewajiban itu juga mencakup penyatuan kembali keluarga-keluarga Rohingya yang terpisah akibat tindakan melawan hukum Myanmar, baik mereka yang mengungsi di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Selain pemulihan, Myanmar diwajibkan memberikan kompensasi kepada kelompok Rohingya dan para anggotanya atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

Laporan Kompensasi dalam Dua Tahun

ICJ belum menetapkan besaran kompensasi yang harus dibayarkan Myanmar. Mahkamah memutuskan bahwa nilai dan mekanisme pemberian kompensasi maupun bentuk pemulihan lainnya akan ditentukan dalam tahap persidangan berikutnya.

Untuk itu, Myanmar harus menyampaikan laporan kepada ICJ dalam waktu dua tahun sejak putusan dibacakan. Laporan tersebut harus menjelaskan langkah-langkah pemulihan yang telah dilakukan, termasuk besaran dan mekanisme pemberian kompensasi.

Putusan ini juga menegaskan bahwa Myanmar telah melanggar perintah sementara ICJ pada 23 Januari 2020. Saat itu, Mahkamah telah meminta Myanmar mengambil langkah efektif untuk mencegah penghancuran dan memastikan terpeliharanya bukti-bukti terkait dugaan genosida.

Gambia Ajukan Gugatan pada 2019

Gambia mengajukan perkara terhadap Myanmar pada 11 November 2019 atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida. Pada 23 Januari 2020, ICJ mengeluarkan perintah tindakan sementara yang ditujukan kepada Myanmar.

Myanmar kemudian mengajukan keberatan awal terhadap yurisdiksi Mahkamah. Namun, dalam putusan 22 Juli 2022, ICJ menyatakan memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan Gambia berdasarkan Pasal IX Konvensi Genosida dan menyatakan permohonan tersebut dapat diterima.

Perkara ini mendapat perhatian sejumlah negara. Melalui dua perintah yang dikeluarkan pada 3 Juli 2024 dan 25 Juli 2025, ICJ menyatakan deklarasi intervensi dari 11 negara dapat diterima sepanjang berkaitan dengan penafsiran ketentuan Konvensi Genosida.

Proses tertulis perkara berakhir pada 25 September 2025. Sementara itu, sidang terbuka untuk pemeriksaan pokok perkara berlangsung pada 12–29 Januari 2026.

Putusan 19 November 2026 menjadi penegasan tanggung jawab Myanmar sebagai negara berdasarkan Konvensi Genosida. Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan utama PBB yang bertugas menyelesaikan sengketa hukum antarnegara berdasarkan hukum internasional.***