SEKRETARIS Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti berpesan kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) agar mampu mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas dan bermartabat di tahun 2024 mendatang.
Syarat utamanya, menurut dia, adalah netralitas pemerintah dan penyelenggara Pemilu, baik Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).
“Netralitas pemerintah dan penyelenggara Pemilu merupakan syarat mutlak penyelenggaraan pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan legislatif yang berkualitas, bebas, jujur, adil, demokratis, tertib, dan aman,” tulis Prof Mu’ti di akun X/Twitter pribadinya @abe_mukti, Rabu (1/11/2023) lalu.
Prof Mu’ti menjelaskan, akan ada potensi dampak negatif dari penyelenggaraan Pemilu 2024, jika aparatur negara serta penyelenggara Pemilu tidak mampu menjaga netralitasnya dan berdiri di tengah sebagai wasit yang adil, atau justru berpihak ke kandidat-kandidat tertentu.
“Keberpihakan aparatur negara dan penyelenggara Pemilu dapat memicu kecurangan, perpecahan, merusak demokrasi, dan mengancam masa depan bangsa,” kata Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Menurut Prof Mu’ti, profesionalisme dan netralitas pemerintah bisa diukur atau ditinjau dan ditunjukkan dengan sikap yang objektif, tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara maupun segala akses yang dimilikinya hanya untuk memihak kepada kepentingan pemenangan kandidat maupun partai politik (parpol) tertentu.
“Netralitas pemerintah ditunjukkan dengan sikap objektif dengan tidak menggunakan fasilitas negara, mengerahkan sumberdaya, dan membelanjakan anggaran negara untuk kepentingan pemenangan capres-cawapres dan partai politik tertentu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Prof Mu’ti juga berpesan kepada seluruh elemen dan kelompok masyarakat, serta insan media untuk ikut berperan aktif serta mengontrol seluruh rangkaian proses dan tahapan Pemilu 2024 demi menjaga serta memajukan demokrasi Indonesia.
“Untuk itu diperlukan keterlibatan aktif dan kontrol seluruh masyarakat, terutama media massa sebagai salah satu pilar penting demokrasi,” tandas Prof Mu’ti. (*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
