MAKLUMAT — Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membuat produksi informasi menjadi lebih cepat, murah, dan masif. Namun bersamaan dengan itu, muncul persoalan krisis kepercayaan publik yang semakin sulit diatasi.
Isu ini topik pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) 2026. Ketua Umum ISKI Atwar Bajari menilai tantangan komunikasi saat ini telah bergeser dari sekadar menyampaikan pesan menjadi bagaimana menjaga integritas informasi dan membangun kepercayaan masyarakat.
“Persoalan komunikasi saat ini bukan sekadar bagaimana pesan disampaikan, tetapi bagaimana komunikasi mampu membangun kepercayaan, menjaga integritas informasi, dan memperkuat relasi sosial di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat,” ujar Atwar di Universitas Esa Unggul, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul pada saat publik menghadapi ledakan informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika pada era media massa tantangan utama adalah keterbatasan akses informasi, pada era AI masalahnya justru berbalik: informasi tersedia dalam jumlah nyaris tak terbatas, tetapi masyarakat semakin kesulitan memastikan mana yang benar.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Laporan Global Risks Report 2025 dari World Economic Forum menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai salah satu risiko global terbesar dalam jangka pendek selama dua tahun berturut-turut. Laporan tersebut menyebut perkembangan AI membuat informasi palsu semakin sulit dibedakan dari informasi asli karena teknologi kini mampu menghasilkan teks, gambar, suara, hingga video yang tampak meyakinkan.
Kekhawatiran itu terlihat dalam berbagai peristiwa sepanjang dua tahun terakhir. Deepfake yang menampilkan tokoh publik seolah-olah mengucapkan sesuatu yang tidak pernah mereka katakan semakin sering muncul di media sosial. Di sejumlah negara, konten manipulatif berbasis AI bahkan menjadi perhatian serius menjelang pemilu karena berpotensi memengaruhi persepsi publik dalam waktu singkat. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui International Telecommunication Union (ITU) pada 2025 secara khusus meminta negara-negara memperkuat kemampuan mendeteksi dan memverifikasi konten deepfake karena ancamannya terhadap proses demokrasi dan potensi penipuan digital.
Persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar berita bohong dalam pengertian konvensional. AI memungkinkan pembuatan konten palsu dengan kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Video, foto, hingga rekaman suara kini dapat diproduksi dalam hitungan menit dengan biaya yang relatif murah.
Dampaknya dapat meluas ke sektor ekonomi. Sebuah studi di Inggris yang dikutip Reuters menunjukkan konten palsu berbasis AI berpotensi memicu kepanikan nasabah perbankan. Simulasi penelitian tersebut menemukan bahwa berita dan unggahan palsu yang tampak kredibel mampu mendorong sebagian masyarakat mempertimbangkan memindahkan dana mereka dari bank yang menjadi sasaran disinformasi.
Informasi Lebih Cepat dari Pemahaman Manusia
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya mempertanyakan apakah kemampuan manusia memahami teknologi masih mampu mengejar kecepatan perkembangan AI. “Kita perlu merefleksikan bersama, apakah perkembangan teknologi komunikasi termasuk AI sudah bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan manusia untuk memahaminya?” kata Fifi.
Pertanyaan Fifi agaknya relevan dengan sejumlah hasil survei menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap institusi maupun informasi yang beredar di ruang publik. Edelman Trust Barometer 2025 mencatat, sebanyak empat dari sepuluh responden bahkan menganggap penyebaran disinformasi dapat dibenarkan untuk mendorong perubahan sosial tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat terhadap informasi.
Di sisi lain, AI juga mulai menjadi sumber informasi utama bagi sebagian masyarakat. Penelitian yang dikoordinasikan European Broadcasting Union dan BBC pada 2025 menemukan bahwa 45 persen jawaban yang diberikan asisten AI terhadap konten berita mengandung masalah signifikan, mulai dari kesalahan atribusi sumber hingga ketidakakuratan informasi. Temuan tersebut memunculkan kekhawatiran baru karena semakin banyak pengguna yang memperoleh informasi melalui AI dibandingkan membaca sumber berita secara langsung.
Perubahan perilaku konsumsi informasi itu membuat peran lembaga pendidikan, media, dan organisasi profesi komunikasi menjadi semakin penting. Rektor Universitas Esa Unggul Arief Kusuma Among Praja menilai penguasaan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan literasi digital, etika komunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan integritas akademik.
“Kami terus mendorong pengembangan pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk integrasi teknologi AI dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun kami juga menanamkan bahwa teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan publik,” ujar Arief.
Persoalan kepercayaan publik pada akhirnya menjadi isu yang lebih besar daripada teknologi itu sendiri. AI hanyalah alat. Namun ketika kemampuan menghasilkan informasi berkembang jauh lebih cepat dibanding kemampuan masyarakat memverifikasi kebenarannya, maka kepercayaan menjadi sumber daya yang semakin langka.
Karena itu, peringatan yang disampaikan dalam Rakernas ISKI sesungguhnya tidak hanya ditujukan kepada akademisi komunikasi. Peringatan tersebut juga menyasar pemerintah, media, platform digital, dan masyarakat luas bahwa tantangan terbesar era AI mungkin bukan bagaimana menciptakan informasi, melainkan bagaimana mempertahankan kepercayaan terhadap informasi yang beredar.
