MAKLUMAT — Upaya memperkuat peran perempuan dalam ruang kebijakan publik terus dilakukan Aisyiyah Jawa Timur melalui penyelenggaraan Serial Kelas Kebijakan Publik. Seri perdana yang dilaksanakan secara daring (online) dan diikuti 160 peserta dari unsur Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jatim serta 38 Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) se-Jawa Timur, Sabtu (2/5/2026).
Program yang diinisiasi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LPPA) ini menghadirkan dua narasumber dengan latar belakang akademik dan aktivisme kebijakan publik, yakni Andi Suwarko dan Titi Anggraini.
Dalam kesempatan itu, Andi Suwarko memaparkan dasar-dasar kebijakan publik secara komprehensif. Ia menjelaskan berbagai bentuk dokumen kebijakan, mulai dari undang-undang, peraturan daerah, hingga kebijakan teknis di tingkat institusi.
Ia juga menekankan pentingnya memahami tujuan kebijakan sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mengelola konflik kepentingan dalam proses perumusannya.
Andi mengklasifikasikan kebijakan publik ke dalam beberapa jenis, seperti distributif, regulatif, dan redistributif. “Tanpa pemahaman yang kuat tentang jenis dan tujuan kebijakan, kita akan kesulitan melakukan advokasi yang tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Titi Anggraini yang pernah menjabat Direktur Perludem, menyoroti pentingnya perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam negara demokrasi.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan perempuan bukan sekadar soal representasi, melainkan menyangkut keadilan substantif dalam kebijakan.
“Perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda, sehingga perspektif mereka sangat penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif,” tandasnya.
Ia menambahkan, masih banyak kebijakan publik yang belum sensitif gender akibat minimnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, partisipasi perempuan dinilai penting dalam berbagai ruang, mulai dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga advokasi berbasis komunitas.
Menurut Titi, organisasi perempuan seperti Aisyiyah memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Ia mendorong kader-kader Aisyiyah untuk mengoptimalkan jaringan organisasi sebagai modal sosial dalam mendorong perubahan kebijakan.
Tak cuma itu, Titi juga menekankan pentingnya literasi kebijakan agar kader mampu membaca peluang, memahami proses legislasi, serta menyusun rekomendasi berbasis data.
Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi. Sejumlah peserta mengajukan pertanyaan terkait strategi advokasi kebijakan di tingkat daerah, tantangan keterlibatan perempuan dalam politik lokal, hingga upaya membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Ketua PWA Jawa Timur, Dra Rukmini Amar MAP, menyampaikan bahwa program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kader di bidang kebijakan publik.
Melalui program tersebut, ia menandaskan komitmen Aisyiyah untuk terus mendorong keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang strategis, termasuk dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan publik.
