MAKLUMAT— Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp240,2 triliun dalam APBN 2027. Besarnya alokasi itu bahkan melampaui gabungan anggaran Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Anggaran tersebut menjadi sorotan karena BGN memperoleh salah satu pagu terbesar dalam struktur belanja pemerintah pusat. Alokasi Rp240,2 triliun setara sekitar 7,12 persen dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.371,26 triliun.
Dosen Ekonomi Universitas Indonesia, Berly Martawardaya mempertanyakan dasar kajian yang melandasi besarnya alokasi tersebut.
“Alokasi untuk Kemendiktisaintek, Kemensos dan Kemenag bila dijumlah masih lebih kecil dari untuk BGN/MBG,” kata Berly, Rabu (30/9/2029).
Berdasarkan pagu APBN 2027 yang disepakati DPR, Kementerian Agama memperoleh Rp87,70 triliun, Kementerian Sosial Rp84,70 triliun, sedangkan Kemendiktisaintek mendapat Rp65,17 triliun.
Jika ketiganya digabung, total anggarannya sekitar Rp237,57 triliun. Nilai tersebut masih berada di bawah alokasi BGN sebesar Rp240,2 triliun.
Perbandingan serupa juga terlihat pada sektor kesehatan dan pendidikan dasar-menengah. Kementerian Kesehatan mendapat Rp102,12 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperoleh Rp89,10 triliun.
Gabungan kedua kementerian tersebut mencapai sekitar Rp191,22 triliun, masih lebih rendah dibandingkan anggaran BGN.
Berly menilai pemerintah perlu menjelaskan kajian yang menjadi dasar penentuan alokasi anggaran BGN tersebut. Ia mempertanyakan sejauh mana besarnya anggaran itu dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Saya ingin melihat kajiannya sehingga alokasi seperti ini. Nggak yakin pola alokasi ini akan tingkatkan kesejahteraan, daya saing dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.
Anggaran Besar, Dampak Harus Terukur
Besarnya anggaran MBG membuat efektivitas program menjadi perhatian penting. Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang terukur, terutama dalam aspek pemenuhan gizi dan kesehatan penerima manfaat.
Berly juga menyoroti perlunya penguatan anggaran sektor kesehatan. Menurut dia, upaya pencegahan gangguan kesehatan perlu mendapat perhatian karena penanganan setelah seseorang mengalami gangguan kesehatan membutuhkan biaya lebih besar.
Dalam APBN 2027, BGN menjadi lembaga dengan alokasi terbesar, mencapai Rp240,20 triliun. Posisi berikutnya ditempati Kementerian Pertahanan Rp189,01 triliun, Polri Rp139,20 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp114,59 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp102,12 triliun.
Besarnya porsi BGN menunjukkan bahwa program MBG menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam APBN 2027. Karena itu, transparansi penggunaan anggaran, kualitas pelaksanaan, serta ukuran keberhasilan program menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan publik.
MBG dan Ujian Efektivitas Anggaran
Alokasi Rp240,2 triliun menempatkan BGN sebagai penerima anggaran terbesar dalam APBN 2027. Besarnya pagu tersebut memperlihatkan kuatnya prioritas pemerintah terhadap program MBG.
Namun, anggaran besar sekaligus membawa tuntutan yang besar pula. Pemerintah perlu menunjukkan indikator keberhasilan yang jelas, mulai dari ketepatan sasaran, kualitas makanan, keamanan pangan, dampak terhadap status gizi, hingga efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan demikian, perdebatan mengenai MBG tidak berhenti pada berapa besar anggarannya, tetapi berlanjut pada pertanyaan yang lebih penting: seberapa besar manfaat yang benar-benar diterima masyarakat dari anggaran tersebut.
