22 C
Malang
Selasa, Mei 28, 2024
OpiniBerdakwah Sekalipun, Muhammadiyah Memerlukan Politik

Berdakwah Sekalipun, Muhammadiyah Memerlukan Politik

Tamam Choiruddin, M.Si., Ketua LHKP PDM Lamongan.

SEBAGAI organisasi gerakan, Muhammadiyah diarahkan pada dakwah (tabligh) dan pembaharuan (tajdid) pada banyak sektor, dengan maksud dan tujuan; menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misalnya pada bidang politik kebangsaan, Muhammadiyah tidak pernah absen, dan terbukti melalui wakil-wakilnya, menjalankan peran masing-masing. Tentu dengan kadar, bobot, peran yang sejalan dengan momen, zamannya. Ada yang berperan menjalankan fungsinya sebagai inisiator gerakan, pemikir, pemimpin aksi, keterlibatan masing-masing sejalan dengan keadaan, suasana, momen yang ada.

Di zaman perjuangan kemerdekaan terdapat sejumlah tokoh Muhammadiyah yang mendapatkan penghormatan, penghargaan, pengakuan dari negara atas kiprah dan perannya yang berdampak positif dan luas bagi bangsa Indonesia dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tercatat ada KH. Ahmad Dahlan, Hj. Siti Walidah, Fatmawati Soekarno, Ir. Soekarno, Jenderal Soedirman, Ir. Djoeanda, KH. Fachrodin, Buya Hamka, Gatot Mangkoepradja, KH. Mas Mansoer, Ki Bagus Hadikoesoema, Kasman Singadimejo, Abdul Kahar Muzakkir, A.R. Baswedan, Otto Iskandardinata, Agus Salim, Adam Malik.

Demikian pun di saat telah merdeka, wakil-wakil Muhammadiyah tetap berkiprah pada bidangnya masing-masing. Menjaga, mengisi dan merawat ke-Indonesia-an agar tetap tumbuh, berkembang, maju,  berjalan sesuai tujuan berbangsa. Sebagai bangsa dalam pergaulan internasional, Indonesia berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, ikut serta dalam perdamaian dunia. Sebagai bangsa kepada warganya, rakyatnya, Indonesia bertekad melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indonesia dalam pandangan Muhammadiyah diistilahkan sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Artinya, Indonesia dimaknai sebagai negara yang dibentuk atas janji, kesepakatan, yang disaksikan oleh seluruh elemen bangsa. Karenanya menjadi kewajiban masing-masing elemen bangsa, memberikan pembuktian, berperan aktif dalam menjaga, mengisi dan merawat Indonesia agar tumbuh, berkembang, maju,  berjalan sesuai tujuan berbangsa. Dan pasca Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta Tahun 2022, Muhammadiyah nampak terlihat lebih intensif memberikan perhatian pada politik kebangsaan.

Muhammadiyah menyadari adanya fakta, bahwa dalam kehidupan berdemokrasi, Indonesia mengalami kemunduran berdemokrasi dipicu oleh sikap elite yang cenderung egois, lebih mementingkan dirinya, keluarganya, kelompoknya, organisasinya, partainya. Patut di duga, elite enggan dalam memperhatikan kepentingan rakyat setulus-tulusnya. Sebagai bukti, atas kondisi seperti ini, Muhammadiyah pernah nyaris berpotensi kehilangan rumah sakit, karena sebelumnya terdapat pasal dalam rumusan Undang-Undang Kesehatan yang disahkan DPR RI tanggal 11 Juli 2023, mengharuskan rumah sakit hanya bisa dikelola oleh yang berbadan hukum khusus bergerak di bidang rumah sakit.

Jauh sebelumnya, Hari Kamis (17/4/2013) PP Muhammadiyah yang diwakili Din Syamsuddin, mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ke Mahkamah Konstitusi, terkait wajibnya rumah sakit berbadan hukum khusus, yang di pandang Muhammadiyah sangat memicu dualisme kewenangan, berpotensi mengalami hambatan pengurusan perpanjangan izin operasional. Butuh waktu sepuluh tahun untuk melakukan perubahan, hatta, dengan lobby, pendekatan, dan kerja politik para wakil-wakil Muhammadiyah yang ada di legislatif, bersama-sama dengan kekuatan elemen bangsa lainnya, Muhammadiyah mengusulkan rumusan ayat tambahan, dan berhasil.

Yang pada intinya pengelolaan rumah sakit selain dikelola oleh yang berbadan hukum khusus bergerak di bidang rumah sakit, juga memberi hak bagi organisasi non profit seperti Muhammadiyah, diberi izin mengelola rumah sakit. Atas fenomena kebangsaan yang cenderung mengalami pembelokan (deflection) arah, cenderung menjauh dari tujuan berbangsa, saatnya figur yang layak mengemban amanah politik diberi kesempatan tampil, untuk memperbaiki kondisi yang ada. Indonesia memerlukan elit yang tepat, amanah, jujur dalam menjalankan bangsa sesuai tujuan berbangsa. (*)

 Tamam Choiruddin, M.Si., Penulis adalah Ketua LHKP PDM Lamongan

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lihat Juga Tag :

Populer