MAKLUMAT — Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk memperkuat kerja sama dengan Muhammadiyah, saat berkunjung ke Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo, Senin (3/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Subandi hadir didampingi jajaran Bappeda, BKD, Bakesbangpol, Inspektorat, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Rombongan disambut langsung oleh Ketua PDM Sidoarjo Prof Dr A Dzo’ul Milal MPd beserta jajarannya.
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi kedua belah pihak, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga tata kelola layanan publik.
Subandi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program kemasyarakatan melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Termasuk terkait akses perizinan, pengelolaan aset wakaf, hingga program hibah.
“Pemerintah daerah berada pada posisi mendukung dan mempermudah. Kita ingin seluruh proses perizinan, pengelolaan aset wakaf, hingga hibah berjalan terang benderang dan berdampak nyata bagi warga,” tandasnya.
Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, Subandi juga menyerahkan bantuan hibah kepada PDM Sidoarjo sekaligus menyelaraskan berbagai program yang telah berjalan.
“Silaturahmi ini yang pertama adalah memberikan bantuan hibah dari Pemda. Yang kedua, kita membangun sinergi program, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi,” katanya.
Menurutnya, kontribusi Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi selama ini turut mendukung upaya pemerintah dalam memperluas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada PD Muhammadiyah Sidoarjo, terutama atas kontribusi pendidikan dan kerjasamanya di bidang kesehatan serta ekonomi. Sinergi ini mempermudah pencapaian visi dan misi pimpinan daerah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah agenda strategis, antara lain penyelarasan mekanisme hibah dengan pendampingan Inspektorat, penyederhanaan perizinan sekolah dan rumah ibadah berbasis digital, fasilitasi legalitas aset wakaf bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), penguatan layanan kesehatan, serta pengembangan sistem perizinan digital.
Selain itu, Pemkab Sidoarjo menegaskan komitmennya mendukung sektor pendidikan melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi lembaga pendidikan dan fasilitas sosial keagamaan.
“Kami memberikan kebijakan khusus terkait pendidikan, termasuk hibah tempat ibadah seperti masjid dan musholla. Pendidikan adalah investasi masa depan anak bangsa, sehingga pemerintah harus hadir. Pembebasan BPHTB ini bertujuan agar tidak menjadi beban finansial bagi lembaga, yang pada akhirnya juga membantu para orang tua atau wali murid,” terang Subandi.
Ketua PDM Sidoarjo Prof Dr A Dzo’ul Milal MPd menyambut baik komitmen dan dukungan Pemkab Sidoarjo. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan Muhammadiyah menjadi modal penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat Kota Delta.
“Prinsipnya sederhana. Persatuan merupakan fondasi paling dasar dari setiap capaian positif. Apabila koordinasi antara Pemkab Sidoarjo dan Muhammadiyah berjalan cair, berbagai persoalan publik akan lebih mudah kita selesaikan bersama,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kebijakan pembebasan BPHTB yang dinilai dapat meringankan beban lembaga pendidikan. “Hal ini tentu sangat meringankan kami, sebab beban pengeluaran dana untuk pembebasan tanah yang selama ini ditanggung bisa terbebaskan,” sambutnya.
Milal berharap, kemudahan regulasi tersebut dapat mendukung pengembangan lembaga pendidikan Muhammadiyah di Sidoarjo. Ia juga mengungkapkan sedikitnya tiga satuan pendidikan baru tengah disiapkan, yakni SMK Muhammadiyah 1 Tulangan (M1LAN), SMP Muhammadiyah 11 Candi (M11CA), serta MA An-Nur di Tanggulangin.
“Adanya kemudahan regulasi pembebasan lahan serta penambahan sekolah-sekolah baru, diharapkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat setempat dapat meningkat secara signifikan,” harap Milal.***
