FORUM Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (FR PTMA) menyatakan sikapnya agar pesta demokrasi pada 14 Februari 2024 mendatang, menjadi momentum untuk melakukan kontrak politik baru antara rakyat dengan calon pemimpin atau elit politik.
Salah satunya dengan memilih calon pemimpin yang diyakini akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat.
Melalui Pernyataan Sikap tertulisnya, FR PTMA menilai, proses dan dinamika menuju Pemilu 2024 tidak mencerminkan nilai-nilai keadaban yang luhur dalam praktik politik.
“Dinamika politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, rakyat Indonesia disajikan berbagai perilaku elite politik yang tuna etika dan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur,” bunyi pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua Forum Prof. Dr. Gunawan Budiyanto dan Sekretaris Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy di Yogyakarta, Jumat (2/2/2024).
“Proses demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu, kini berjalan dengan penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia,” tulis rilis FR PTMA.
Penegakan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kelompok kritis dan oposisi pun disingkirkan satu persatu dengan menggunakan produk hukum
bernama UU ITE dan KUHP. Praktik kebebasan sipil dikebiri atas dalih stabilitas.
KPK pun diperlemah melalui revisi UU KPK. Proses pembuatan sejumlah kebijakan dilaksanakan tanpa melibatkan publik secara luas seperti yang terjadi pada UU Omnibuslaw Cipta Kerja, UU Omnibuslaw Kesehatan, dan UU Ibu Kota Negara (IKN).
Atas dasar itu, Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah
(PTMA) menyatakan sikap:
Pertama, Forum Rektor PTMA dengan melibatkan civitas akademika seluruh kampus PTMA akan melakukan pengawalan sekaligus pengawasan terhadap jalannya proses masa kampanye pemilu hingga penghitungan dan penetapan suara di KPU sehingga memastikan pemilu terbebas dari berbagai tindakan pelanggaran maupun kecurangan.
Kedua, Menyerukan kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat TPS untuk dapat menjaga integritas dan netralitas para petugasnya agar pemilu benar-benar berjalan sesuai dengan asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.
Ketiga, Menyerukan kepada warga Muhammadiyah, terutama mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan PTMA untuk menjadi pengawas independen di masing-masing TPS dan melaporkan kepada pengawas TPS dan Bawaslu jika terjadi pelanggaran dan kecurangan.
Keempat, Meminta kepada semua aparat keamanan, kepolisian, militer, ASN, untuk bersikap netral selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
Kelima, Meminta kepada Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
Keenam, Memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam pembuatan kebijakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, mempunyai kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi, dan menjamin kebebasan berpendapat.
Dalam kesempatan tersebut, FR PTMA juga menyeru dan mengajak seluruh warga Muhammadiyah, serta para mahasiswa di PTMA dan segenap elemen bangsa untuk ikut andil dan berperan aktif dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi ini agar berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat.(*)
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
