MAKLUMAT – Menata Pasar Tanjung tidak semudah mengembalikan fungsi jalan. Di kawasan perdagangan utama Jember itu, kepentingan pedagang, warga, pemilik pertokoan, dan pengguna jalan saling berkelindan. Pemerintah Kabupaten Jember pun memilih jalan panjang, menata secara bertahap, membuka ruang dialog, dan menghindari benturan di tengah masyarakat.
Upaya penataan itu kembali dibahas dalam Rapat Konsolidasi Penataan Pasar Tanjung di Auditorium Dinas Pendidikan Jember, Jumat (2/10/2026). Bupati Jember Muhammad Fawait hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Persoalan Pasar Tanjung sebelumnya mengemuka seiring aktivitas perdagangan di sejumlah ruas jalan. Pedagang menggunakan badan jalan untuk berjualan. Kondisi tersebut berdampak pada kelancaran lalu lintas dan akses warga. Pemerintah kemudian mulai mengambil sejumlah langkah penataan. Antara lain, melalui rekayasa lalu lintas dan pembentukan satuan tugas (Satgas) Pasar Tanjung.
Namun, penataan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Aspirasi datang dari berbagai arah. Ada yang meminta jalan dikembalikan pada fungsinya. Sementara itu, pedagang meminta keberlangsungan usaha mereka tetap diperhatikan.
Dalam forum konsolidasi tersebut, sejumlah elemen masyarakat menyampaikan dukungan sekaligus catatan terhadap langkah pemerintah.
Ketua Laskar Jahanam, Dwi Agus, mengapresiasi langkah Pemkab Jember membuka ruang dialog. Dia meminta penataan melibatkan seluruh pihak yang terdampak agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru.
”Kami ini ingin membantu pemerintah sebenarnya, Gus. Betul, ingin bantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Tidak ada untuk kepentingan pribadi,” kata Dwi Agus.
Dwi juga mengakui bahwa aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan perlu ditata. Namun, menurutnya, pedagang yang selama ini berjualan di kawasan tersebut juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan mereka.
Perwakilan GMNI, Faizin, juga mengapresiasi Pemkab Jember dan Forkopimda yang telah membuka forum konsolidasi serta menjalankan sejumlah langkah awal.
”Yang pertama, kami mengapresiasi kepada Jajaran Pemerintah Kabupaten Jember, terutama Gus Fawait, karena forum ini sudah terlaksana, beberapa solusi sebelumnya sudah diterapkan, termasuk pembentukan satuan tugas (Satgas) pasar tanjung dan rekayasa llau lintas,” ujar Faizin.
Meski demikian, Faizin menilai penataan perlu mempertimbangkan kondisi setiap ruas jalan. Aspirasi warga, pedagang, dan pemilik pertokoan juga perlu menjadi pertimbangan agar solusi yang diambil tidak bersifat umum untuk seluruh kawasan.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah memindahkan pedagang yang beraktivitas di badan jalan ke dalam kawasan pasar dengan dukungan fasilitas kios.
”Solusinya kita harus memfasilitasi segala pihak pedagang, entah itu pikap-an, entah pedagang yang di bawah. Monggo disediakan kios gratis di atas,” ujarnya.
Dari sisi warga, persoalan yang muncul juga berkaitan dengan fungsi jalan. Perwakilan warga RW 11 Jalan Samanhudi, Erik, meminta pemerintah memastikan akses masyarakat dan pemilik pertokoan tetap terjaga.
”Hemat saya, Pak, hidupkan Pasar Tanjung, Pak. Jadikanlah pasar sebagai pasar, jadikanlah jalan sebagai jalan,” kata Erik.
Beragam aspirasi itu memperlihatkan bahwa penataan Pasar Tanjung bukan sekadar persoalan memindahkan pedagang dari jalan. Pemerintah harus mempertemukan kepentingan mereka yang membutuhkan akses jalan dengan pedagang yang membutuhkan ruang untuk mencari penghasilan.
Di titik itulah Fawait memilih penataan secara bertahap. Dia menegaskan pemerintah sepakat dengan tujuan mengembalikan fungsi jalan, tetapi penertiban tidak dilakukan secara frontal.
”Saya setuju mengembalikan fungsi jalan. Namun, tentu harus bertahap, Bapak Ibu. Yang di jalan juga orang kecil, yang di atas juga orang kecil,” tegas Gus Fawait.
Menurut Fawait, penataan Pasar Tanjung membutuhkan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pemerintah tidak ingin menyelesaikan satu persoalan, tetapi justru melahirkan persoalan baru.
”Pemerintah harus ngemong. Tidak bisa pemerintah itu tiba-tiba sewenang-wenang langsung. Itu tidak boleh, karena lawannya wong cilik,” ujarnya.
Bagi pemerintah, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga agar penataan tidak berkembang menjadi konflik horisontal. Karena itu, proses penataan harus memperhitungkan kondisi sosial masyarakat di kawasan pasar.
”Yang paling penting jangan sampai ada gesekan. Nanti apa pun rencana kita, yang penting tidak ada sampai korban jiwa dan lain sebagainya,” kata Gus Fawait.
Seluruh masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan Pemkab Jember dalam menentukan kebijakan berikutnya.
Fawait berharap penataan Pasar Tanjung dapat berjalan bertahap dengan melibatkan seluruh pihak dan tidak mengorbankan masyarakat kecil. Proses panjang tersebut juga diharapkan menjadi dasar bagi penataan pasar tradisional lainnya di Jember.
“InsyaAllah ini akan menjadi percontohan untuk seluruh pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jember,” pungkasnya. (*)
