Hanura Desak Prabowo Evaluasi Bahlil, Kelangkaan BBM Meluas hingga Papua

MAKLUMAT – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah. Hanura menilai persoalan distribusi solar dan Pertalite semakin serius karena memicu antrean panjang kendaraan hingga berhari-hari.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella mengungkapkan antrean BBM terjadi di berbagai wilayah, mulai Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua hingga Maluku. Kondisi tersebut ia temukan saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.

Menurut Rio, antrean kendaraan, khususnya truk, terlihat di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Bahkan, sejumlah pengemudi harus menunggu hingga dua hari untuk mendapatkan BBM.

“Setelah kami berkeliling dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua sampai Maluku, satu hal yang sama, yakni antrean BBM,” kata Rio dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Ia mengaku prihatin melihat kendaraan truk yang mengantre panjang di SPBU, bahkan harus menginap karena belum mendapatkan bahan bakar.

Hanura menilai kelangkaan solar dan Pertalite tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, keterbatasan pasokan BBM bersubsidi berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan sejumlah sektor ekonomi.

Baca Juga  Presiden Prabowo Terima Kunjungan PM Australia di Peru, Bahas Isu Strategis

Kelangkaan BBM Ganggu Distribusi Pupuk dan Logistik

Rio menjelaskan,dampak kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan pengemudi kendaraan angkutan. Persoalan tersebut juga berpotensi menghambat distribusi pupuk kepada petani serta mengganggu rantai pasok barang.

Menurutnya, keterlambatan distribusi barang dapat memicu kenaikan biaya angkutan dan harga kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut juga berpotensi mendorong inflasi apabila berlangsung berkepanjangan.

Karena itu, lanjut dia, Hanura meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan distribusi BBM bersubsidi di berbagai daerah.

Rio secara khusus menyoroti kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menilai pernyataan pemerintah mengenai ketersediaan stok BBM belum menjawab keluhan masyarakat yang masih menghadapi antrean panjang di SPBU.

“Kami belum melihat langkah-langkah dari Menteri ESDM, Pak Bahlil, untuk mengatasi ini,” sesalnya.

Ia juga membandingkan pernyataan mengenai stok BBM yang disebut mencukupi dengan kondisi di lapangan yang masih memperlihatkan kelangkaan.

“Dalam konferensi pers, selalu dikatakan ‘stok cukup, stok cukup’, tapi faktanya di mana-mana masyarakat mengeluh BBM langka,” tegas Rio.

Atas kondisi tersebut, Hanura meminta Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet, terutama kementerian yang bertanggung jawab atas sektor energi dan distribusi BBM.

Baca Juga  Di Balik Kontroversi Penerbitan Buku "Islam ala Prabowo"

“Ini momentum bagi Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kabinet,” lanjutnya.

Selain menyampaikan kritik terhadap persoalan BBM, Hanura juga menjalankan konsolidasi organisasi di Provinsi Maluku sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Rio mengatakan konsolidasi tersebut melibatkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta anggota DPRD dari Partai Hanura se-Provinsi Maluku. Penguatan struktur partai di wilayah tersebut telah mencapai sekitar 70 hingga 80 persen.

Hanura menargetkan seluruh struktur organisasi hingga tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Maluku segera rampung. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kesiapan organisasi sekaligus mempersiapkan mesin politik menghadapi kontestasi politik mendatang.

“Teman-teman Hanura di Provinsi Maluku akan menyelesaikan 100 persen PAC. Bukan sekadar melengkapi struktur kepengurusan, tapi menyiapkan mesin politik agar siap di-on-kan pada Pemilu mendatang,” tandasnya.

Dalam kunjungan ke Maluku, Hanura tidak hanya membahas penguatan organisasi menuju Pemilu 2029, tetapi juga menyampaikan sorotan terhadap persoalan distribusi BBM bersubsidi yang menurut mereka masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.