Eks Penasihat Spiritual Jokowi: Sempat Tolak Maju Cawapres, Gibran Korban Ambisi Keluarga

gibran

MAKLUMAT –Gibran Rakabuming Raka disebut sempat menolak pencalonan sebagai wakil presiden karena merasa tidak mampu. Namun, dorongan dari orang-orang di sekitar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membuat Gibran akhirnya menerima pencalonan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan mantan penasihat spiritual Jokowi, Sri Eko Sriyanto Galgendu. Ia menilai Gibran menjadi korban harapan, keinginan, hingga ambisi keluarganya sendiri.

Eko mengaku pernah mendengar bahwa Gibran sebenarnya tidak ingin maju sebagai calon wakil presiden karena merasa belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan jabatan tersebut.

“Gibran ini sebenarnya juga merupakan korban dari harapan, keinginan, bahkan ambisi daripada keluarga tersebut,” kata Eko dikutip, Senin (16/11/2027).

Ia menegaskan penolakannya itu muncul karena Gibran merasa belum mampu mengemban tanggung jawab sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Menurutnya, orang-orang di sekitar Jokowi kemudian memberikan masukan agar Gibran tidak perlu menguasai seluruh persoalan pemerintahan ketika menjabat sebagai wakil presiden. Mereka menyampaikan bahwa seorang pemimpin dapat meminta pertimbangan kepada para ahli sesuai bidang yang dihadapi.

Eko mencontohkan seorang pemimpin yang tidak memahami persoalan ekonomi dapat meminta pendapat ahli ekonomi. Begitu pula ketika menghadapi persoalan politik dan hukum, pemimpin bisa melibatkan pakar di bidang tersebut.

Baca Juga  Dasco hingga Ketum Partai Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran

“Tidak paham terhadap permasalahan ekonomi, dia bisa tanya pada ahli ekonomi. Tidak paham terhadap permasalahan politik, hukum, dia bisa tanya pada ahli hukum atau ahli politik,” ujarnya.

Pemimpin Harus Punya Pegangan Kuat

Meski mengakui pentingnya masukan dari para ahli, Eko menilai seorang pemimpin tetap harus mempunyai dasar berpikir dan pedoman yang kuat sebelum mengambil keputusan.

Ia menyebut prinsip tersebut dengan istilah pangadek dalam bahasa Jawa, yakni pegangan atau pijakan yang menjadi dasar seorang pemimpin dalam menentukan arah kebijakan.

Menurutnya, pendapat para ahli seharusnya menjadi bahan pertimbangan untuk mengkaji persoalan, bukan menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan keputusan.

Seorang pemimpin, kata Eko, perlu memiliki pemahaman dan prinsip awal agar mampu menilai berbagai masukan secara tepat.

“Seorang pemimpin itu tetap harus memiliki yang namanya pangadek kalau dalam bahasa Jawa, atau pedoman pegangan yang kuat,” ungkapnya.

Eko menjelaskan ketika menghadapi persoalan ekonomi, misalnya, pemimpin harus mempunyai dasar pemikiran mengenai langkah penyelesaiannya. Setelah itu, para ahli dapat dilibatkan untuk mengkaji persoalan secara lebih mendalam.

Ia mengingatkan pemimpin yang tidak memiliki pegangan kuat berisiko mudah berubah arah ketika menerima berbagai masukan. Situasi tersebut, menurutnya, dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan kebijakan.

Baca Juga  Komisi II DPR RI akan Kaji Putusan MK, Komaruddin: Gibran Sebaiknya Mundur dari Wapres

“Kalau dia tidak paham, belum punya pangadek, belum punya cara berpikir, maka kebijakannya akan mudah goyah. Yang terjadi suatu kebingungan, tidak ada pegangan,” tegasnya.

Soroti Dasar Pengambilan Kebijakan

Lebih lanjut, Eko mempertanyakan bagaimana seorang presiden maupun wakil presiden dapat mengambil keputusan strategis apabila tidak mempunyai pijakan berpikir yang kuat.

Ia menilai jabatan kepemimpinan nasional membutuhkan kemampuan menentukan arah penyelesaian persoalan bangsa dan negara. Karena itu, pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan masukan dari orang-orang di sekelilingnya.

Eko menekankan pentingnya pegangan dan dasar pemikiran agar setiap kebijakan memiliki arah yang jelas.

“Bagaimana kebijakan seorang pemimpin sekelas presiden ataupun sekelas wakil presiden sewaktu dia dalam situasi tidak punya tempat berpijak dan dasar yang kuat di dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara ini,” tegasnya.