MAKLUMAT– Bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian di tengah mencuatnya kabar pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia tersebut. Enam tokoh dari kalangan partai politik disebut berpotensi masuk dalam kalkulasi Presiden Prabowo Subianto apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Salah satu nama yang disebut adalah Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra. Selain Dasco, sejumlah ketua umum partai politik juga masuk dalam pembahasan, yakni pimpinan PAN, PKB, dan Golkar.
Pengamat politik Efriza menilai penentuan calon pengganti Gibran tidak hanya bergantung pada popularitas atau elektabilitas tokoh. Prabowo juga perlu mempertimbangkan loyalitas politik, kekuatan partai, serta kemampuan kandidat menjaga keseimbangan koalisi pemerintahan.
“Penentunya bukan sekadar popularitas tokoh. Yang paling penting ialah loyalitas kepada Prabowo, kekuatan politik, dan kemampuan menjaga keseimbangan koalisi,” ujar Efriza, Rabu (11/11/2026).
Menurut Efriza, figur yang dipilih harus mampu memperkuat pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas politik. Prabowo membutuhkan pendamping yang dapat bekerja dalam satu garis kebijakan tanpa menciptakan persaingan baru di lingkungan koalisi.
“Prabowo tentu membutuhkan sosok yang bisa memperkuat pemerintahannya, menjaga stabilitas politik, dan tidak menjadi sumber persaingan baru menjelang Pilpres 2029,” katanya.
Keseimbangan Koalisi Jadi Pertimbangan
Masuknya sejumlah tokoh partai politik dalam bursa calon wakil presiden memperlihatkan pentingnya dukungan politik dalam proses pergantian jabatan tersebut.
Ketua umum partai memiliki basis kekuatan dan kepentingan politik masing-masing. Karena itu, keputusan memilih calon wakil presiden berpotensi berkaitan dengan upaya menjaga hubungan antarkekuatan politik yang selama ini mendukung pemerintahan Prabowo.
Namun, Efriza tidak menutup kemungkinan Prabowo mempertimbangkan figur dari luar partai politik. Kalangan profesional maupun militer tetap berpeluang masuk dalam pertimbangan apabila dinilai mampu mendukung stabilitas pemerintahan.
Dengan demikian, bursa calon pengganti Gibran belum terbatas pada tokoh-tokoh partai politik. Prabowo masih memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai latar belakang kandidat sesuai kebutuhan pemerintahan.
Mekanisme Penggantian Diatur UUD 1945
Di luar kalkulasi politik, pengisian jabatan wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi. Proses pemilihan tersebut harus berlangsung paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Ketentuan ini menempatkan Presiden sebagai pihak yang mengajukan dua kandidat, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.
Karena itu, enam tokoh yang disebut masuk dalam kalkulasi politik belum dapat dianggap sebagai calon resmi pengganti Gibran. Nama-nama tersebut masih sebatas kemungkinan yang berkembang dalam pembahasan politik.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo mengenai kandidat pengganti Gibran. Penentuan wakil presiden baru tetap harus menunggu kepastian status jabatan dan mengikuti mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
